KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempertahankan defisit anggaran tetap di bawah ambang 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sikap ini diteguhkan meski bara konflik di Timur Tengah berpotensi mendongkrak harga minyak global dan menambah tekanan terhadap lanskap perekonomian nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah siap melakukan kalibrasi belanja negara apabila harga minyak meroket tajam. Menurutnya, bila harga minyak dunia merangkak ke kisaran USD90 hingga USD92 per barel tanpa adanya penyesuaian anggaran, defisit berisiko melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap PDB. Padahal, dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah domestik dipatok pada level konservatif USD70 per barel.
Dalam skenario paling adversarial, ketika harga menyentuh USD90–USD92 per barel dan anggaran dibiarkan tanpa koreksi, defisit bisa terdorong ke kisaran 3,6 persen PDB. Pemerintah, kata dia, akan memangkas pos belanja yang memiliki implikasi paling minimal terhadap denyut ekonomi. Sebuah langkah rasionalisasi yang selektif. Bukan pemotongan serampangan. Seperti dilansir reuters di Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, telah menyiapkan rencana kontinjensi sebagai bantalan mitigasi risiko. Antisipatif. Terukur. Dan dirancang untuk menjaga kredibilitas fiskal tetap terpelihara.
Lonjakan harga minyak sendiri terjadi setelah serangan udara terhadap Iran mengguncang pasar energi. Harga minyak Brent crude oil sempat menyentuh USD82,37 per barel—level tertinggi dalam 14 bulan—atau sekitar USD10 lebih tinggi dibanding penutupan akhir pekan sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah AS menanjak ke USD75,55 per barel, titik puncak dalam delapan bulan terakhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sekitar 25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah. Wilayah tersebut juga menyumbang hampir 30 persen impor liquefied petroleum gas (LPG) nasional. Gejolak geopolitik di sana, dengan demikian, bukan sekadar isu eksternal. Dampaknya dapat segera menjalar ke neraca energi domestik.
Program Makan Gratis Berpotensi Dikaji Ulang
Purbaya mengindikasikan bahwa belanja untuk program makan gratis dapat disesuaikan. Potensi penghematan ditaksir mencapai Rp100 triliun atau sekitar USD6 miliar. Program ambisius bernilai sekitar USD20 miliar itu dirancang untuk menyediakan makanan bergizi harian bagi hingga 83 juta masyarakat. Skala yang kolosal. Namun juga memantik atensi investor.
Sorotan tajam datang dari lembaga pemeringkat global Moody's yang pada Februari lalu merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Salah satu pertimbangannya adalah eskalasi belanja sosial, termasuk program makan gratis. Fitch Ratings pun telah melakukan pertemuan evaluatif dengan Purbaya dan jajaran pejabat di Jakarta pekan lalu sebagai bagian dari tinjauan berkala.
Fitch turut mencermati implikasi fiskal pembentukan Danantara, sovereign wealth fund anyar Indonesia. Namun Purbaya menegaskan, kewajiban utang entitas tersebut tidak berkelindan dengan utang pemerintah. Proyek dan pembiayaan mereka, ujarnya, berdiri secara terpisah. Jika menghadapi kegagalan, penutupan dapat dilakukan melalui dividen perusahaan-perusahaan yang berada dalam portofolio mereka.
Target Pertumbuhan 8 Persen Tetap Dikejar
Di tengah turbulensi eksternal, Purbaya tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat diraih tanpa menabrak batas defisit fiskal 3 persen PDB. Ia menilai kekhawatiran pasar terhadap potensi pelampauan batas tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
Pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal, menurutnya, bukan dua kutub yang saling menegasikan. Keduanya dapat berjalan beriringan, selama optimalisasi ruang fiskal dilakukan secara presisi. Defisit, tegasnya, akan menyempit dalam dua tahun mendatang. Batas 3 persen itu tidak akan dilampaui—kini maupun nanti.
Di tengah pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham domestik sepanjang 2026, pemerintah berharap strategi penyesuaian belanja yang prudent serta pengelolaan fiskal yang disiplin mampu meredam dampak lonjakan harga energi global. Stabilitas ekonomi nasional dipertaruhkan. Dan disiplin anggaran menjadi jangkar utamanya.(*)