KABARBURSA.COM — Wacana sentralisasi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terus memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menciptakan monopoli baru. Namun di sisi lain, sejumlah ekonom melihat langkah itu sebagai upaya negara memperbaiki tata kelola komoditas strategis yang selama ini dinilai lebih menguntungkan pelaku perdagangan besar dibanding produsen di tingkat akar rumput.
Pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai salah satu manfaat paling nyata dari skema satu pintu tersebut adalah memperkuat posisi tawar petani sawit swadaya yang selama ini kerap berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan rantai perdagangan komoditas.
Menurut dia, struktur pasar tandan buah segar (TBS) sawit saat ini masih didominasi sedikit pembeli, sementara jumlah petani sangat besar. Kondisi itu membuat petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya dengan harga yang ditentukan pembeli alias oligopsoni.
“Pemerintah ingin mengakhiri asimetri informasi dan eksploitasi oleh para trader spekulatif terhadap petani swadaya,” ujar Ronny dalam keterangan tertulis kepada KabarBursa.com, Jumat, 29 Mei 2026.
Ia menilai persoalan utama selama ini bukan sekadar fluktuasi harga komoditas global, melainkan lemahnya akses pasar yang dimiliki petani rakyat. Akibatnya, harga di tingkat kebun kerap tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari komoditas yang diperdagangkan.
“Para trader nakal kerap memanfaatkan ketiadaan akses pasar langsung ini untuk menekan harga beli di tingkat petani serendah mungkin dengan berbagai alasan artifisial,” katanya.
Dalam pandangan Ronny, kehadiran PT DSI dapat mengubah pola tersebut. Perusahaan yang diproyeksikan menjadi pintu tunggal ekspor komoditas strategis itu akan berfungsi sebagai penyangga harga sekaligus penyerap produksi, sehingga petani memperoleh kepastian pasar yang lebih baik.
Selain menyasar persoalan di tingkat hulu, Ronny melihat sentralisasi ekspor juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara dan pengelolaan devisa.
Menurut dia, selama ini masih terdapat ruang bagi praktik transfer pricing maupun under invoicing yang membuat nilai ekspor tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem ekonomi domestik. Melalui mekanisme ekspor satu pintu, negara dinilai memiliki kontrol lebih besar terhadap volume, kualitas, hingga nilai transaksi komoditas yang dijual ke pasar internasional.
“Sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan,” ujarnya.
Kontrol yang lebih besar terhadap ekspor juga diyakini dapat membantu memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem perbankan nasional. Bagi pemerintah, hal tersebut penting untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Tak hanya itu, Ronny juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas dunia. Selama ini Indonesia dikenal sebagai produsen CPO terbesar di dunia dan salah satu eksportir batu bara termal terbesar. Namun dalam praktiknya, harga komoditas masih banyak dipengaruhi pasar internasional karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.
Menurutnya, penyatuan volume ekspor melalui satu entitas dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia terhadap negara-negara importir besar seperti China, India, dan Uni Eropa.
“Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan raksasa yang mampu mendikte harga pasar dan mengatur ritme pasokan ke negara-negara importir besar,” kata Ronny.
Ia menambahkan, keuntungan yang diperoleh dari penguatan posisi tawar tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung berbagai program domestik, mulai dari subsidi pupuk, peremajaan sawit rakyat, hingga pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Ronny mengakui kebijakan ini tetap akan mengundang kritik. Apalagi sentralisasi ekspor merupakan perubahan besar dari pola perdagangan yang selama ini mengandalkan mekanisme pasar dan peran eksportir swasta.
Namun ia menilai perdebatan tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses penyusunan kebijakan publik. “Perkara kritik yang muncul, dalam hemat saya sah-sah saja, pemerintah membutuhkan masukan-masukan kritis dari banyak pihak,” ujarnya.
Menurut Ronny, perdebatan mengenai PT DSI pada akhirnya tidak hanya menyangkut soal mekanisme ekspor. Lebih jauh, isu tersebut menyentuh pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara perlu terlibat dalam mengelola komoditas strategis yang menjadi sumber devisa sekaligus menyangkut hajat hidup jutaan masyarakat Indonesia.
Komoditas Strategis Penopang Devisa
Argumen mengenai pentingnya tata kelola komoditas strategis juga tidak bisa dilepaskan dari besarnya kontribusi sawit dan batu bara terhadap perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD282,91 miliar, naik 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas menyumbang USD269,84 miliar, menegaskan masih dominannya sektor komoditas dalam perdagangan luar negeri Indonesia.
Di tengah capaian tersebut, sawit dan batu bara tetap menjadi dua mesin devisa utama Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat nilai ekspor sawit dan turunannya sepanjang 2025 mencapai USD35,8 miliar dengan volume sekitar 32,3 juta ton. Nilai tersebut meningkat 29,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas sawit masih menjadi salah satu andalan ekspor nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sementara itu, BPS mencatat nilai ekspor batu bara mencapai USD24,48 miliar dengan volume ekspor sebesar 390,93 juta ton sepanjang 2025. Meski nilai ekspornya turun 19,70 persen akibat koreksi harga komoditas global, batu bara tetap menempati posisi sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Jika digabungkan, nilai ekspor sawit dan batu bara mencapai sekitar USD60,28 miliar pada 2025. Angka tersebut setara lebih dari 21 persen total ekspor Indonesia. Artinya, lebih dari seperlima penerimaan ekspor nasional bertumpu pada dua komoditas yang kini menjadi fokus pemerintah dalam skema tata kelola baru melalui PT DSI.
Besarnya kontribusi tersebut menjelaskan mengapa perdebatan mengenai DSI tidak sekadar menyangkut perubahan mekanisme ekspor. Di baliknya terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni pengelolaan komoditas yang menjadi sumber utama devisa negara, memengaruhi neraca perdagangan, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.