Publik Digiring Isu Pembatasan BBM, tapi Pemerintah Belum Kasih Kepastian

KABARBURSA.COM — Isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026 memicu kebingungan di tengah masyarakat. Di saat informasi beredar luas, pemerintah justru belum memberikan kepastian resmi terkait kebijakan tersebut.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan dokumen yang beredar belum bisa dijadikan rujukan. Hingga kini, tidak ada keputusan resmi yang dipublikasikan melalui kanal lembaga tersebut.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut pihaknya tidak menemukan dokumen dimaksud dalam sistem resmi. Ia menegaskan lembaganya tidak akan bergerak tanpa arahan pemerintah.

“Di website, maupun kami secara resmi, tidak ada. Kedua, pastinya kalau keluar dari pemerintah, baru kita mengikuti. Gak mungkin kita mengatur sebelum ada pemerintah mengeluarkan pernyataan bagaimana mekanisme masyarakat,” ujarnya di Kantor BPH Migas, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam penjelasannya, Wahyudi menempatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan pengendalian BBM. BPH Migas, kata dia, hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan. “Di dalam program ini, otomatis semua panggilannya ke pemerintah,” katanya.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama jajaran Kementerian ESDM saat konferensi pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Ramadan dan Idulfitri 1447 H di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas menegaskan belum ada keputusan resmi terkait pembatasan pembelian BBM subsidi. Foto: Gusti Ridani/KabarBursa.

Di tengah derasnya informasi yang beredar, ia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Hingga saat ini, belum ada arahan resmi yang bisa dijadikan dasar kebijakan. “Semua tunggu perintah dari pemerintah … Jangan teman-teman menyampaikan lebih cepat,” ujarnya.

Wahyudi juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah semestinya disampaikan melalui jalur formal dan melibatkan kementerian serta lembaga terkait. Karena itu, ia meminta publik menunggu kejelasan resmi sebelum menyikapi lebih jauh.

Ia memastikan, jika keputusan sudah ditetapkan, pemerintah akan segera menyampaikannya kepada publik melalui kanal resmi. “Nanti setelah keputusan pemerintah pasti kita akan sampaikan lebih lanjut,” tuturnya.

Publik sebelumnya dihebohkan dengan beredarnya dokumen yang mengatasnamakan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026. Dokumen tersebut memuat rencana pembatasan pembelian BBM subsidi sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.

Dalam dokumen itu disebutkan pembatasan pembelian Solar untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 50 liter per hari, kendaraan umum 80 liter, dan kendaraan enam roda atau lebih hingga 200 liter per hari. Sementara untuk Pertalite, batas pembelian disebut maksimal 50 liter per hari per kendaraan, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Namun hingga kini, seluruh skema tersebut masih belum memiliki dasar kebijakan resmi. Pemerintah menjadi pihak yang ditunggu untuk memastikan arah pengendalian BBM di tengah tekanan energi global yang terus meningkat.

Konsumsi BBM Tinggi, Beban Subsidi Kian Berat

Di balik simpang siur isu pembatasan BBM, data konsumsi menunjukkan tekanan yang sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun lalu. Sepanjang 2025, penyaluran Pertalite mencapai 28,06 juta kiloliter atau hampir menyentuh batas kuota, sementara Solar subsidi bahkan lebih mendekati ambang dengan realisasi 18,41 juta kiloliter atau sekitar 97 persen dari kuota. Dalam hitungan harian, konsumsi Pertalite saja berada di kisaran 76–77 ribu kiloliter. Ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Kondisi ini mendorong pemerintah mulai menahan laju konsumsi melalui penyesuaian kuota. Pada 2026, kuota Pertalite dipangkas menjadi 29,26 juta kiloliter dari sebelumnya 31,23 juta kiloliter. Hal serupa terjadi pada Solar yang turun menjadi 18,63 juta kiloliter dari 18,88 juta kiloliter. Pemangkasan ini menjadi sinyal awal bahwa ruang fiskal untuk menopang konsumsi energi murah semakin terbatas.

Tekanan tidak hanya datang dari sisi volume, tetapi juga dari beban subsidi yang harus ditanggung negara. Untuk Solar, misalnya, selisih antara harga keekonomian sekitar Rp11.950 per liter dan harga jual Rp6.800 membuat pemerintah menanggung subsidi sekitar Rp5.150 per liter. Dalam skala nasional, selisih ini menjelma menjadi beban triliunan rupiah.

Meski terdapat efisiensi sekitar Rp4,98 triliun sepanjang 2025, angka tersebut tidak sepenuhnya meredakan tekanan fiskal. Beban kompensasi Pertalite masih berada di kisaran puluhan triliun rupiah, meski sempat turun dari Rp48,9 triliun pada 2024 menjadi Rp36,3 triliun pada 2025.

Dengan kombinasi konsumsi yang tinggi dan subsidi yang besar, ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit. Dalam konteks ini, wacana pembatasan bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya menyeimbangkan antara kebutuhan energi masyarakat dan ketahanan fiskal negara di tengah tekanan global.

Reporter: Gusti Ridani