KABARBURSA.COM -- Kebijakan pengetatan moneter dan penyesuaian harga energi yang saat ini berjalan dinilai mengancam eksistensi kelas menengah di Indonesia. Kombinasi kenaikan BI Rate ke level 5,50 persen dan lonjakan harga Pertamax ke Rp16.250 per liter dinilai sebagai mesin pemeras daya beli tulang punggung ekonomi nasional.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik keras kebijakan yang terus memosisikan kelas menengah sebagai bantalan benturan ekonomi.
Menurutnya, kelompok ini dipaksa menanggung beban fiskal dan moneter secara penuh, namun absen dalam daftar penerima jaring pengaman sosial.
"Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban. Ketika bansos dibagikan, mereka dianggap terlalu mampu untuk dibantu. Tetapi ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya," ujar Achmad, Kamis, 11 Juni 2026.
Achmad menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen memang bertujuan teoritis untuk menstabilkan rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi dari guncangan global.
Namun, keputusan di ruang rapat bank sentral tersebut mengalir menjadi beban riil di rekening koran masyarakat.
Sebab, kata dia, perbankan nasional biasanya bergerak agresif menaikkan suku bunga kredit, bunga KPR, kredit kendaraan, hingga modal kerja UMKM tak lama setelah BI Rate mengerek suku bunga acuan.
Celakanya, struktur keuangan mayoritas keluarga kelas menengah sangat bergantung pada instrumen kredit untuk menopang kehidupan produktif mereka.
"Stabilitas nilai tukar memang penting. Tetapi stabilitas yang dibayar dengan melemahkan konsumsi kelas menengah bukan stabilitas yang sehat. Itu seperti dokter yang menurunkan demam pasien dengan obat keras, tetapi tidak memeriksa bahwa lambung pasien sudah luka. Rupiah mungkin dibela, tetapi rumah tangga kelas menengah makin berdarah," urai Achmad analitis.
Beban cicilan yang membengkak semakin diperparah oleh lonjakan biaya transportasi akibat penyesuaian harga Pertamax yang naik 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
"Bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras," kata Achmad.
Jika daya beli kelas ini terus dibiarkan rontok, Achmad memperingatkan risiko efek domino terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, kelas menengah merupakan fondasi pasar domestik, pembayar pajak utama, penyerap kredit perbankan, dan penggerak mesin konsumsi massal.
Melihat situasi yang tidak berimbang ini, Achmad mendesak negara segera hadir mengintervensi pasar keuangan dan energi melalui dua langkah konkret.
Pertama, batasi agresivitas perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengawasi perilaku perbankan agar tidak menaikkan bunga kredit secara serampangan.
Kredit konsumsi produktif, KPR rumah pertama, dan pembiayaan UMKM wajib diberi ruang perlindungan khusus agar margin perbankan yang nyaman tidak mengorbankan debitur kecil.
Kedua, transparansi formula pertamax. Pemerintah harus menjabarkan secara jujur komponen pembentuk kenaikan tajam harga Pertamax.
Publik berhak tahu apakah kenaikan ini murni cerminan formula pasar atau bagian dari strategi menggeser beban defisit fiskal ke kantong konsumen.
"Jangan sampai stabilitas rupiah dibayar oleh keluarga muda yang baru mencicil rumah atau pedagang kecil yang baru memulai usaha. Transparansi penting agar masyarakat tidak merasa hanya diminta membayar tanpa diberi penjelasan," pungkas Achmad. (*)