KABARBURSA.COM -- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) 2026 resmi merombak struktur organisasi dengan menambah posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut). Langkah birokrasi elite ini langsung menuai kritik tajam karena dinilai kontradiktif dengan persoalan di lapangan, karena PLN tengah didera krisis pasokan batu bara yang memicu mati lampu di sejumlah wilayah.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan penambahan jabatan puncak ini tidak menjawab akar masalah operasional perusahaan setrum pelat merah tersebut.
"Masalah utama PLN saat ini bukan kekurangan jabatan struktural, melainkan bagaimana memastikan pasokan energi tersedia tepat waktu, biaya produksi terkendali, dan risiko gangguan sistem dapat diminimalkan," ujar Achmad kepada Kabarbursa.com, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurutnya, inti persoalan PLN saat ini terletak pada rantai pasok energi primer. Di mana sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai 154 juta ton. Namun, kontrak yang berhasil diamankan baru menyentuh 134 juta ton.
Artinya, PLN masih menghadapi lubang defisit pasokan sebesar 20 juta ton batu bara untuk menjaga operasional pembangkit tetap aman.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya alokasi subsidi dan kompensasi energi dari APBN yang seharusnya diimbangi dengan efisiensi internal.
Achmad menganalogikan manajemen PLN saat ini layaknya sebuah kapal yang tengah menghadapi ancaman kebocoran.
"Solusi pertama bukan menambah jumlah kapten di anjungan, melainkan menutup titik kebocoran agar kapal tetap berlayar. Dalam kasus PLN, titik kebocoran tersebut berada pada rantai pasok energi primer," tegas Achmad.
Penambahan jabatan di level puncak dipastikan membawa konsekuensi biaya baru, mulai dari remunerasi, fasilitas, hingga dukungan staf penunjang.
Meski muncul argumen bahwa posisi Wadirut baru berguna untuk memperkuat koordinasi kepatuhan Domestic Market Obligation (DMO) dengan korporasi tambang, Achmad menampik hal tersebut.
Menurutnya, regulasi DMO sudah tersedia lengkap, namun tantangan utamanya ada pada ketegasan pengawasan pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha, bukan kurangnya pejabat yang berkoordinasi.
Ia justru memperingatkan bahwa struktur organisasi yang terlalu gemuk dan bertingkat berpotensi memperlambat respons PLN saat terjadi kondisi darurat kelistrikan.
"Setiap tambahan lapisan birokrasi dapat memperpanjang rantai komando dan memperbesar risiko tumpang tindih kewenangan. Padahal dalam bisnis kelistrikan, kecepatan eksekusi sering kali menjadi penentu antara sistem yang tetap stabil atau sistem yang kolaps," lanjutnya.
Achmad mendesak pemerintah dan manajemen PLN menetapkan indikator keberhasilan (KPI) yang jelas dan terukur atas penambahan jabatan Wadirut ini. Nilai tambah posisi baru tersebut harus berdampak langsung pada publik, bukan sekadar pemanis administrasi.
"Ukurannya harus jelas. Misalnya, peningkatan harian cadangan batu bara di pembangkit, percepatan kontrak pasokan, atau berkurangnya risiko gangguan akibat keterlambatan distribusi. Tanpa itu, publik akan sulit melihat urgensinya," kata Achmad.
Ia menegaskan bahwa tantangan kelistrikan nasional ke depan jauh lebih kompleks, termasuk memimpin transisi menuju energi bersih. PLN membutuhkan organisasi yang gesit, bukan organisasi yang gemuk dan lamban.
Lebih lanjut, kata dia, jika kehadiran Wadirut tidak mampu meningkatkan cadangan batu bara untuk pembangkit atau gagal menghentikan pemadaman massal, maka restrukturisasi RUPS 2026 ini murni hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi korporasi.
"PLN tidak sedang kekurangan pejabat. Yang lebih mendesak adalah memastikan pasokan energi tersedia, sistem tetap andal, dan listrik terus menyala bagi jutaan rumah tangga serta pelaku usaha. Di situlah ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan dan tata kelola sebuah perusahaan listrik negara," tutupnya. (*)