KABARBURSA.COM – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dinilai masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Di tengah kondisi ekonomi yang relatif stabil, laju pertumbuhan dinilai belum memiliki dorongan yang cukup kuat untuk menembus angka tersebut.
Ekonom yang juga Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, melihat optimisme pemerintah masih belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi struktural ekonomi saat ini. Menurut dia, kebijakan yang berjalan belum mampu mendorong pertumbuhan secara lebih cepat.
“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8 persen masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Ahad, 22 Maret 2026.
Akbar mengingatkan dalam sejarahnya, Indonesia hanya beberapa kali mampu mencapai pertumbuhan di level tinggi. Angka 8 persen, menurut dia, memang pernah tercapai, tetapi sangat jarang terjadi. Dalam tiga dekade terakhir, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah kembali menyentuh angka 7 persen.
“Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” kata dia.
Melihat proyeksi dari berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, hingga Asian Development Bank, serta lembaga riset domestik, Akbar menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih akan berada di kisaran normal. “Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” tuturnya.
Konsumsi dan Investasi Masih Jadi Penopang
Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Akbar, masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi diperkirakan tetap menjadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto dari sisi pengeluaran.
Di sisi lain, investasi juga tetap memberi dorongan meski pergerakannya tidak selalu stabil. Namun ia mencatat adanya penurunan realisasi penanaman modal asing di sejumlah sektor penting. “Penurunan realisasi PMA terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, sektor perdagangan luar negeri dinilai belum bisa diandalkan sebagai mesin pertumbuhan pada 2026. Tekanan terhadap ekspor diperkirakan masih berlanjut akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta pelemahan harga komoditas utama.
Di sisi lain, impor justru berpotensi meningkat, terutama dari China. Kondisi ini dipicu pergeseran arus perdagangan global dan upaya negara mitra untuk menyalurkan kelebihan kapasitas produksinya.
Untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, Akbar menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap aktivitas ekonomi. Ia menilai setiap rupiah yang dibelanjakan, baik oleh pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya, harus mampu menghasilkan output yang lebih besar. “Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” katanya.
Ia juga menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang mencatat defisit sebesar Rp689,1 triliun. Menurut dia, kebijakan fiskal tersebut memang bersifat ekspansif, tetapi belum sepenuhnya berpihak pada pertumbuhan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penurunan belanja modal pemerintah hingga 20 persen. Padahal, belanja jenis ini dinilai memiliki dampak pengganda yang lebih kuat terhadap perekonomian.
Belanja modal tidak hanya mendorong pertumbuhan secara langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi melalui pembentukan modal tetap bruto. Efeknya bisa terasa dalam jangka menengah hingga panjang.
Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis dinilai memberi dampak langsung terhadap produk domestik bruto, tetapi efek penggandanya terhadap pertumbuhan relatif terbatas karena manfaat ekonominya bersifat tidak langsung dan baru terasa dalam jangka panjang. “Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” ujarnya.
Perlu Perubahan Struktur dan Perilaku Ekonomi
Untuk jangka panjang, Akbar menilai pemerintah perlu memperkuat belanja modal, mempercepat realisasi proyek investasi, serta mendorong ekspansi investasi swasta dan penanaman modal asing yang berkualitas.
Selain itu, arah belanja dan investasi juga perlu difokuskan pada sektor yang mampu menekan biaya ekonomi, seperti logistik, energi, dan konektivitas. Penataan ulang program belanja besar serta integrasi program sosial dengan agenda produktivitas juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Menurut dia, kunci utama bukan hanya pada besaran belanja atau investasi, tetapi pada perubahan cara kerja sistem ekonomi itu sendiri. “Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi rules of the game yang lebih sehat,” ujarnya.
Di tengah ambisi pertumbuhan tinggi, tantangan terbesar tampaknya bukan hanya pada angka, tetapi pada kemampuan memperbaiki fondasi ekonomi agar mampu menopang laju yang lebih cepat dan berkelanjutan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.