KABARBURSA.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, tekanan ekonomi rumah tangga di Indonesia dinilai semakin terasa. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya perjalanan mudik, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga keterbatasan efektivitas bantuan sosial disebut menjadi faktor yang membuat masyarakat menghadapi Lebaran dengan kondisi ekonomi yang lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai fenomena tersebut bukan lagi sekadar keluhan musiman, melainkan gambaran dari kondisi daya tahan ekonomi rumah tangga yang semakin rapuh ketika menghadapi tekanan ekonomi secara bersamaan.
“Pertanyaan ini bukan lagi keluhan musiman. Ia telah menjadi cermin dari satu masalah yang lebih dalam, yakni rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran,” ujar Achmad dalam pernyataan tertulisnya dikutip Kamis,12 Maret 2026.
Menurutnya, Lebaran yang seharusnya menjadi momen kebersamaan dan pemulihan sosial justru mulai dirasakan sebagai periode yang menekan bagi banyak keluarga. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tantangan secara bersamaan.
Data inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan, angka yang berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia. Pada saat yang sama, kurs referensi JISDOR pada 10 Maret 2026 menyentuh level Rp16.879 per dolar Amerika Serikat.
Dua indikator tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup masih cukup tinggi, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru semakin menipis. Kondisi ini membuat masyarakat menghadapi Lebaran dengan beban pengeluaran yang lebih besar.
Tekanan tersebut tidak hanya datang dari satu komoditas tertentu, tetapi dari berbagai sisi secara bersamaan. Harga pangan meningkat, biaya perjalanan mudik tetap tinggi, sementara tambahan pendapatan seperti Tunjangan Hari Raya atau THR sering kali terasa berkurang setelah potongan pajak.
Achmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan diskon transportasi yang diumumkan pemerintah memang memberikan bantuan, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Pemerintah memberikan diskon tiket pesawat ekonomi domestik sekitar 17 sampai 18 persen untuk periode 14 hingga 29 Maret 2026 dengan target sekitar 3,3 juta penumpang. Selain itu, diskon tarif tol sebesar 30 persen juga diterapkan pada 29 ruas tol utama di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tertentu selama arus mudik dan arus balik Lebaran.
Namun menurutnya, manfaat kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu perjalanan.
“Diskon hadir, tetapi jendelanya sempit. Ia hanya menolong mereka yang memiliki fleksibilitas waktu, saldo cukup, informasi memadai, dan kesempatan membeli pada hari yang tepat,” jelasnya.
Selain biaya transportasi, tekanan juga paling terasa pada sektor pangan rumah tangga. Sejumlah daerah bahkan harus menggelar program gerakan pangan murah untuk menahan kenaikan harga menjelang Lebaran.
Di Kabupaten Batang misalnya, pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah pada 6 Maret 2026. Dalam program tersebut harga cabai dijual lebih rendah sekitar Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogram dibanding harga pasar. Telur ayam dijual Rp25.000 per kilogram saat harga pasar mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram.
Kenaikan Harga Komoditas
Sementara itu di beberapa daerah lain juga terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Di Kendari, harga ayam dilaporkan mencapai sekitar Rp70 ribu per ekor menjelang Lebaran. Di Semarang, harga cabai rawit bahkan sempat menyentuh kisaran Rp70 ribu hingga Rp90 ribu per kilogram menjelang Ramadan.
Kondisi tersebut membuat tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga sebagai konsumen, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, warung makan, hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada bahan baku pangan.
Situasi tersebut semakin diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar yang mendekati Rp16.900 per dolar AS dapat meningkatkan biaya impor, logistik, bahan baku, serta distribusi barang yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, bantuan sosial sebenarnya diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.
Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 45 persen penerima bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Bahkan terdapat estimasi nilai salah sasaran pada program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako yang mencapai sekitar Rp14 triliun hingga Rp17 triliun.
Selain itu, tambahan pendapatan masyarakat menjelang Lebaran melalui THR juga dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang finansial yang cukup bagi pekerja.
Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa THR tetap menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Meskipun pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan pajak baru, potongan pajak yang muncul pada slip gaji saat THR dibayarkan sering kali terasa lebih besar bagi pekerja.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, muncul fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan yaitu meningkatnya ketergantungan kelas menengah terhadap utang jangka pendek untuk menutup kebutuhan konsumsi.
Rasio Gagal Bayar
Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan outstanding pinjaman daring pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun atau meningkat 25,52 persen secara tahunan. Rasio gagal bayar lebih dari 90 hari atau TWP90 juga meningkat menjadi 4,38 persen, mendekati ambang batas 5 persen.
Sementara itu di sektor perbankan, rasio kredit bermasalah atau non performing loan gross juga meningkat menjadi 2,14 persen pada Januari 2026 dari sebelumnya 2,05 persen pada Desember 2025.
Achmad menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku keuangan masyarakat, terutama pada kelompok kelas menengah yang mulai mengandalkan utang untuk menjaga tingkat konsumsi mereka.
“Akumulasi tekanan ini menjelaskan satu gejala baru yang sangat mengkhawatirkan, yaitu pergeseran kelas menengah dari makan tabungan menjadi makan utang,” kata Achmad.
Ia menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan kebijakan dari sekadar intervensi jangka pendek menuju perlindungan daya beli masyarakat yang lebih struktural. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan stabilitas harga pangan, perluasan kebijakan transportasi yang lebih inklusif, serta pembenahan sistem data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, tantangan terbesar menjelang Lebaran 2026 bukan hanya soal inflasi, tetapi juga menurunnya rasa aman ekonomi masyarakat.
“Lebaran 2026 memperlihatkan satu kenyataan pahit. Rakyat tidak sedang menghadapi satu pukulan besar, melainkan banyak tusukan kecil yang datang bersamaan,” ujar Achmad.(*)