KABARBURSA.COM — Pemerintah tampak tak ingin kuartal pertama 2026 berjalan biasa-biasa saja. Di tengah tekanan global dan konsumsi rumah tangga yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah memasang target berani. Pertumbuhan ekonomi triwulan I dibidik menembus 5,5 hingga 5,6 persen, lebih tinggi dari capaian kuartal IV tahun lalu.
Optimisme itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers kebijakan Tunjangan Hari Raya atau THR dan Bonus Hari Raya atau BHR di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026. Momentum Ramadan dan Idul Fitri dijadikan tumpuan. Pemerintah percaya suntikan likuiditas melalui THR dan BHR akan langsung menggerakkan roda konsumsi.
“Stimulus BHR tahun lalu itu setengah dari yang sekarang. Kenaikan THR ASN juga 10 persen lebih besar. Tentunya kami berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini akan lebih tinggi dibandingkan Q4 yang lalu,” ujar Airlangga.
Pernyataan itu bukan tanpa hitung-hitungan. Tahun ini, nilai BHR bagi pengemudi online dilipatgandakan dibanding 2025. Di sisi lain, THR bagi aparatur sipil negara dinaikkan sekitar 10 persen. Pemerintah membaca pola musiman bahwa lonjakan belanja masyarakat menjelang Lebaran selalu menjadi mesin utama pertumbuhan pada awal tahun.
Daya dorong tambahan juga datang dari perusahaan aplikator. GoTo dan Grab masing-masing mengalokasikan dana sekitar Rp100 miliar hingga Rp110 miliar untuk BHR mitra pengemudi. Jika dikonversi, angka Rp100 miliar setara sekitar USD5934713 atau sekitar USD5934713 dengan kurs Rp16.850 per dolar.
Sementara Rp110 miliar setara sekitar USD6528184 dengan kurs yang sama. Suntikan dana itu diyakini memperkuat peredaran uang di level bawah, terutama sektor konsumsi harian.
Airlangga menyebut kontribusi dunia usaha sebagai faktor penting. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Investasi dalam memastikan komitmen pemberian bonus kepada para mitra pengemudi berjalan sesuai rencana. Bagi pemerintah, kolaborasi ini menjadi kunci agar stimulus tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Fokus pemerintah memang jelas. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Bruto. Ketika belanja masyarakat menguat, pertumbuhan ikut terdongkrak. Karena itu, kombinasi THR ASN, kewajiban THR swasta, dan BHR pengemudi online diposisikan sebagai satu paket pengungkit daya beli.
Namun pemerintah juga menyadari risiko di lapangan. Distribusi stimulus kerap memunculkan persoalan teknis dan keluhan. Untuk itu, mekanisme penanganan komplain disiapkan agar pencairan THR dan BHR tidak tersendat. Kepercayaan publik dinilai sama pentingnya dengan besaran stimulus itu sendiri.
Di tengah perlambatan ekonomi global, strategi ini menunjukkan arah kebijakan yang bertumpu pada pasar domestik. Pemerintah seolah mengirim pesan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tetap berada di kantong konsumsi masyarakatnya.
Target 5,6 Persen dan Ujian Realitas Konsumsi
Target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 5,6 persen pada kuartal I-2026 terdengar optimistis. Namun jika ditarik mundur ke data resmi, angka itu berdiri di atas pijakan yang tidak sepenuhnya ringan.
Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87 persen secara tahunan. Artinya, pertumbuhan belum kembali menembus lima persen penuh. Bahkan secara kuartalan, ekonomi justru terkontraksi minus 0,98 persen dibanding triwulan sebelumnya. Ada sektor yang belum sepenuhnya pulih.
Jika dibandingkan dengan kuartal I-2024, pertumbuhan saat itu mencapai 5,11 persen secara tahunan. Dengan kata lain, target 5,5 hingga 5,6 persen pada awal 2026 berarti bukan sekadar perbaikan tipis. Pemerintah harus mendorong ekonomi melampaui capaian dua tahun terakhir. Di titik inilah konsumsi rumah tangga menjadi kunci.
Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang 53,88 persen terhadap total Produk Domestik Bruto. Lebih dari separuh ekonomi Indonesia ditopang belanja masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang menyasar daya beli akan langsung berdampak ke angka pertumbuhan.
Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen. Kenaikan paling terasa terjadi pada sektor restoran dan hotel, terutama saat momentum hari besar keagamaan dan musim liburan. Pola ini menunjukkan efek musiman masih sangat dominan dalam struktur pertumbuhan Indonesia.
Dengan komposisi seperti itu, kebijakan THR dan BHR memang logis dijadikan mesin dorong kuartal pertama. Namun realitasnya tetap sederhana. Untuk membawa ekonomi dari 4,87 persen ke atas 5,5 persen, dorongan konsumsi harus jauh lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Target tersebut bukan mustahil, tapi menuntut akselerasi nyata, bukan sekadar pengulangan pola musiman.
Reporter: Nur Nadiyah
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.