KABARBURSA.COM - Pemerintah mulai mempertimbangkan sejumlah langkah antisipatif di tengah potensi tekanan terhadap keuangan negara. Salah satu opsi yang mencuat adalah pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years. Kebijakan tersebut dipertimbangkan apabila lonjakan harga minyak mentah global memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui ambang batas aman 3 persen.
Gagasan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu segera memantik beragam tanggapan di parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai bahwa opsi penyesuaian belanja negara layak dikaji secara rasional dan terukur. Tujuannya jelas: menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan stabilitas APBN di tengah potensi tekanan global terhadap harga energi.
“Defisit APBN kita memang semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja sudah menjadi yang tertinggi sejak era reformasi, dengan pengecualian masa pandemi,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, Jakarta 10 Maret 2026.
Anis, yang juga mengemban tugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, memaparkan bahwa risiko membengkaknya defisit tidak semata dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Tetapi juga berasal dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 yang dipatok terlalu tinggi, yakni 21,5 persen. Angka ini jauh di atas asumsi pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen. Jika realisasi penerimaan tidak mencapai target, maka defisit APBN 2026 berpotensi menembus 3 persen karena target pajak meleset,” jelasnya.
Lebih jauh, politisi Fraksi PKS tersebut menilai opsi pemangkasan anggaran program MBG cukup rasional. Alasannya sederhana namun signifikan: skala anggaran program tersebut mencapai Rp335 triliun. Selain itu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings juga menyoroti program ini karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
“Terlebih jika merujuk pada hasil simulasi risiko atau stress test yang dilakukan pemerintah terkait kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh rata-rata US$92 per barel per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Dalam analisisnya, Anis Byarwati mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit APBN—baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal—harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Ia juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's Investors Service yang sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia. Sementara itu, Fitch Ratings memproyeksikan defisit anggaran dapat mencapai sekitar 2,9 persen pada 2026, lebih tinggi dibandingkan target APBN sebesar 2,69 persen.
Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I tersebut menilai setiap opsi kebijakan yang ditempuh pemerintah harus memperhitungkan dampak sekecil mungkin terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, penyesuaian fiskal sepatutnya tetap menjaga daya beli publik yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa kebijakan menaikkan administered price—atau harga yang diatur pemerintah—seperti BBM, LPG, maupun tarif listrik justru berpotensi menekan daya beli masyarakat. Karena itu, penyesuaian melalui pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur multi-years dinilai sebagai langkah yang lebih rasional untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.(*)