KABARBURSA.COM — Kondisi utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama ini, pemerintah kerap menekankan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman. Namun, sejumlah ekonom mulai mengingatkan bahwa ukuran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan beban yang harus ditanggung negara.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai indikator yang lebih relevan untuk melihat kesehatan fiskal adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni rasio pembayaran beban utang terhadap pendapatan negara.
“DSR lebih penting karena menunjukkan kemampuan riil pemerintah membayar utang dari pendapatannya,” kata Awalil dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis, 19 Maret 2026.
Pemerintah mencatat posisi utang per 31 Desember 2025 mencapai Rp9.638 triliun. Sementara itu, data PDB 2025 sebesar Rp23.825 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB berada di level 40,46 persen.
Angka ini kerap digunakan sebagai dasar bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman. Namun, jika dilihat dari sisi pendapatan negara yang hanya Rp2.756,3 triliun, tekanannya jauh lebih besar. Rasio utang terhadap pendapatan negara bahkan mencapai 349,96 persen.
Selisih Defisit APBN
Dari sisi beban bunga, nilainya diperkirakan mencapai Rp514,4 triliun. Perhitungan ini berasal dari selisih antara defisit APBN sebesar Rp695,1 triliun dan keseimbangan primer minus Rp180,7 triliun. Dengan demikian, rasio bunga terhadap pendapatan negara mencapai 18,66 persen.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Fitch Ratings. Lembaga tersebut menilai beban bunga utang Indonesia tergolong tinggi, sekitar 17 persen dari pendapatan negara pada 2025, dan menjadi salah satu alasan revisi outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Selain bunga, beban pokok utang juga besar. Meski belum dirinci secara resmi, pembayaran pokok utang pada 2025 diperkirakan mencapai Rp800 triliun, baik dari cicilan pinjaman maupun pelunasan Surat Berharga Negara (SBN).
Dengan demikian, total beban utang atau debt service pada 2025 mencapai sekitar Rp1.314 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan negara, DSR Indonesia mencapai 47,46 persen.
“Artinya hampir setengah pendapatan negara habis untuk bayar utang,” ujar dia.
Kondisi ini juga tercermin dari keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Artinya, seluruh pembayaran bunga dan pokok utang masih mengandalkan penarikan utang baru.
Memasuki 2026, risiko tersebut diperkirakan belum mereda. APBN 2026 merencanakan pembiayaan utang neto sebesar Rp832,21 triliun, yang berarti akan menambah posisi utang dalam jumlah besar.
Faktor nilai tukar juga menjadi penentu. Jika rupiah melemah, utang dalam denominasi valuta asing akan meningkat dalam rupiah. Namun, dengan asumsi kurs Rp16.500, posisi utang diperkirakan mencapai Rp10.470 triliun.
Di sisi lain, PDB ditargetkan sebesar Rp25.714 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB sedikit naik menjadi 40,72 persen. Fitch Ratings bahkan memproyeksikan rasio tersebut berada di kisaran 41 persen.
Namun, tekanan utama tetap berada pada kemampuan bayar. Pembayaran bunga utang pada 2026 direncanakan mencapai Rp599,44 triliun, dengan target pendapatan negara Rp3.153,58 triliun. Artinya, rasio bunga terhadap pendapatan mencapai 19,01 persen.
Angka ini telah melampaui rekomendasi International Monetary Fund yang menyarankan batas aman di kisaran 7 hingga 10 persen.
Total Beban Utang
Untuk pembayaran pokok utang, nilainya diperkirakan sekitar Rp833 triliun. Dengan demikian, total beban utang pada 2026 mencapai Rp1.432 triliun. Jika target pendapatan tercapai, maka DSR berada di level 45,41 persen, sedikit menurun dari 2025 namun masih jauh di atas batas aman IMF yang berada di kisaran 25 hingga 35 persen.
Dari sisi pembiayaan, angka Rp832 triliun merupakan pembiayaan neto, yakni selisih antara utang baru dan pelunasan utang lama. Karena pembayaran pokok utang mencapai Rp833 triliun, maka kebutuhan pembiayaan utang bruto mencapai Rp1.665 triliun, yang sebagian besar berasal dari penerbitan SBN sekitar Rp1.550 triliun.
Namun, asumsi APBN 2026 dinilai semakin tidak realistis. Hal ini karena perencanaan didasarkan pada kondisi hingga pertengahan 2025, sementara realisasi akhir tahun menunjukkan kinerja yang lebih lemah. Situasi juga diperburuk oleh faktor global, termasuk konflik Iran yang berpotensi memengaruhi harga minyak dan stabilitas ekonomi.
Pemerintah bahkan membuka opsi pelebaran defisit. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kemungkinan defisit melebar dari 2,68 persen menjadi hingga 4,06 persen dari PDB dalam berbagai skenario.
Faktor pendorongnya antara lain kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta risiko kenaikan imbal hasil SBN.
Dalam skenario tersebut, pembiayaan utang neto diperkirakan meningkat menjadi Rp962 triliun pada skenario satu, Rp1.050 triliun pada skenario dua, dan Rp1.187 triliun pada skenario tiga.
Sementara itu, kebutuhan pembiayaan utang bruto juga meningkat menjadi Rp1.795 triliun, Rp1.883 triliun, hingga Rp2.020 triliun.
Sekitar 95 persen kebutuhan pembiayaan tersebut akan bergantung pada penerbitan SBN. Artinya, kemampuan pasar menyerap SBN menjadi tantangan besar, apalagi dalam kondisi global yang tidak pasti.
Bahkan jika seluruh SBN berhasil diserap pasar, risiko fiskal tetap membayangi. Sebab, peningkatan utang akan memperburuk seluruh rasio terkait utang, termasuk DSR.
“Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama bunga,” kata Awalil.
Awalil menegaskan bahwa fokus pada rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup. DSR justru memberikan gambaran lebih jelas tentang tekanan nyata terhadap APBN, terutama dalam hal kemampuan pemerintah membayar kewajiban utangnya yang terus meningkat.(*)