KABARBURSA.COM - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menyebut saat ini sudah ada 97 persen perusahaan pada 2024 yang tercatat telah mematuhi kewajiban pelaporan keberlanjutan sustainability reporting. Sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di pasar modal Indonesia.
"Kami juga melihat bahwa dari sampling laporan keberlanjutan perusahaan tercatat, masih terdapat room for improvement perusahaan dalam menyampaikan informasi penghitungan emisi yang lebih transparan dan akurat. Sehingga, data emisi tersebut dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi yang mengedepankan aspek perubahkan iklim," kata Jeffrey melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Kamis, 16 Januari 2025.
Pemberlakuan penerapan ESG oleh perusahaan itu tercantum dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021. Dari tahun 2015 hingga November 2024, nilai aset reksa dana dan exchange-traded fund (ETF) berbasis indeks ESG di BEI mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 204 kali lipat, mencapai Rp7,4 triliun.
Jeffrey juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menyusun laporan ESG. Berdasarkan survei BEI dan Mandiri Institute tahun 2024 terhadap 150 perusahaan tercatat, kendala utama meliputi keterbatasan data kuantitatif, sumber daya manusia yang terbatas, serta biaya pengumpulan data dan pelaporan. Untuk mengatasi tantangan ini, BEI berkomitmen menyediakan edukasi, asistensi teknis, serta berkolaborasi dengan lembaga ESG lokal dan internasional.
Pada 2024, BEI mengembangkan dan menerapkan ESG Metric Reporting, yang mengadopsi standar internasional seperti ASEAN Exchanges ESG Common Core Metric. Standar ini akan diterapkan pada pelaporan keberlanjutan tahun 2025, dengan harapan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi investor.
OJK juga telah melakukan kajian untuk mengadopsi standar pelaporan global, seperti global reporting initiative (GRI) dan satuan tugas pengungkapan keuangan terkait iklim atau TCFD, melalui pengembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) berbasis international financial reporting standards (IFRS) S1 dan S2.
"Pelaporan ESG yang transparan dan akurat akan memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia bagi investor global. Selain itu, peluncuran IDX Carbon sebagai platform perdagangan karbon adalah salah satu upaya kami dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia,” tutur dia.
Jeffrey menyebut BEI juga berkolaborasi dengan lembaga ESG ternama seperti Sustainalytics, S&P Global dan Kehati untuk menyediakan penilaian ESG yang membantu investor dalam menentukan keputusan investasi berbasis keberlanjutan. Dengan langkah-langkah strategis ini, BEI optimis bahwa aspek ESG akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan pasar modal Indonesia ke depan.
Keseimbangan Lingkungan Dan Sosial
Isu seputar keberlanjutan dan perubahan iklim semakin menjadi sorotan di tengah masyarakat. Keuntungan bukan lagi satu-satunya fokus organisasi atau perusahaan; kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan sosial juga menjadi aspek penting.
Perusahaan yang mampu menjalankan kinerja keuangan dengan baik sambil memperhatikan aspek lingkungan dan sosial akan lebih mungkin bertahan di masa mendatang.
Tantangan pelestarian lingkungan menjadi fokus utama, di mana Akuntansi turut berperan melalui pengungkapan sukarela biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Laporan berkelanjutan atau sustainability report menjadi sarana penting untuk menyajikan informasi terkait aktivitas perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial.
Sustainability report bukan hanya mencakup kinerja finansial, melainkan juga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Menurut standar Global Reporting Institute, laporan keberlanjutan memberikan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, wawasan untuk membentuk opini dan mengambil keputusan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meskipun informasi akuntansi lingkungan bersifat sukarela, hal ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengungkapan yang lebih jelas dan komprehensif terkait praktik pelestarian lingkungan. Di Indonesia, sustainability report masih bersifat sukarela dan belum menjadi kewajiban bagi perusahaan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (revisi 2009) belum memberikan regulasi yang jelas terkait kewajiban menyajikan informasi terkait pelestarian lingkungan. PSAK menyatakan bahwa “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup.”
Karena sifat sukarela ini, perusahaan harus mempertimbangkan secara matang biaya dan manfaat dari pengungkapan informasi keberlanjutan ini. Jika manfaatnya lebih besar dari biayanya, perusahaan akan rela untuk secara proaktif mengungkapkan informasi tersebut.(*)