KABARBURSA.COM - Pemilihan Presiden[spacing size=""] 2024 diprediksi berakhir satu putaran. Pasalnya, merujuk pada hasil hitung cepat, calon presiden dan wakil presiden koalisi Indonesia maju Prabowo-Gibran berhasil mengumpulkan suara lebih dari 50 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat hasil quick count pilpres 2024 ini bisa menjawab kecemasan yang dirasakan oleh investor menjadi lebih cepat kepastiannya.
"Dengan satu putaran ini memang kecemasan yang dirasakan oleh investor menjdi lebih cepat kepastiannya," katanya kepada Kabar Bursa, Kamis, 15 Februari 2024.
Pasalnya, pada tahun Pemilu ini ada keterlambatan pertumbuhan investasi karena sebagian daripada investor menunggu hasil daripada pemilu.
Lanjut dia, jika dikaitkan dengan dampak ekonomi. Menang satu putaran atau dua putaran dalam konteks jangka pendek pada tahun 2024 ini sebenarnya tidak banyak perbedaannya.
Tapi, setidaknya dengan diasumsikannya pilpres 2024 berjalan satu putaran keputusan-keputusan bisnis bisa segera ditetapkan. Karena calon presiden dan wakil presiden selanjutnya sudah kelihatan. Sehingga dari segi predictability dan arah kebijakan sudah lebih jelas bagi para investor. Dalam hal ini melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Artinya keputusan-keputusan bisnis kalau satu putaran untuk yang tadinya masih wait and see yang tadinya masih di tahan keputusannya delay atau postpone jadi lebih cepat untuk diputuskan," jelas dia.
Namun yang lebih mempengaruhi secara signifikan dari hasil Pilpres 2024 apabila satu putaran dan dimenangkan oleh 02 adalah arah kebijakan kedepannya.
Menurutnya, titik kelemahan dari perjalanan 10 tahun terakhir di pemerintah jokowi dapat dipastikan bakal berlanjut. Dalam hal ini adalah masalah good governance.
"Yang menjadi catatan catatan kelemahan dari perjalanan 10 tahun terakhir di pemerintah jokowi diantaranya masalah good governance yang menjadi konsen dari sebagian masyarakat, sebagian pengusaha, sebagian investor yaitu yang menjadi kekhawatiran kedepan," jelas dia.
Tidak hanya itu, arah pembangunan dalam 10 tahun era Jokowi juga menjadi kekhawatiran apabila hal itu juga dilanjutkan. Pasalnya kata dia arah pembangunan pada era Jokowi itu memiliki banyak kelemahan.
"Arah pembangunan yang punya banyak kelemahan selama 10 tahun terakhir ini kemungkinan akan berlanjut dan masih diteruskan selama 5 tahun kedepan,"
Terakhir, menurutnya adalah masalah dalam kualitas pembangunan ekonomi. Yang mana secara distribusi pendapatan dan penanganan masyarakat miskin yang kemungkinan besar masih akan terus bertumpu pada bantuan sosial (bansos)
"(Bansos) sifatnya populis dan kurang mengena pada pemberdaya ekonomi masyarakat bawah," terang dia.
Di samping itu dia melijat bahwa pertumbuhan ekonomi ditahun 2024 ini seperti outlook yang dikeluarkan oleh pihaknya, yakni 4,9 - 5 persen.
"jadi artinya ada sedikit perlambatan dari tahun 2023 yang kemarin 5,05 persen tapi ini terlepas dari satu putaran atau dua putaran," tandas dia.