KABARBURSA.COM - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan harapannya agar pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu membangun kembali kepercayaan pasar modal yang sempat terguncang.
Pasca pengunduran diri empat pimpinan OJK, tampuk kepemimpinan kini dijabat oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua sekaligus Wakil Ketua OJK, sementara Hasan Fawzi memegang kendali Kepala Eksekutif Pasar Modal sekaligus merangkap jabatannya sebelumnya.
“Fondasi utama kepercayaan pasar adalah independensi dan profesionalisme OJK dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin 2 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa pemerintah dan DPR harus tetap menopang posisi independensi OJK sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Posisi keduanya hanya sebatas memberi masukan, bukan mengambil alih kewenangan, apalagi menilai atau bertindak di ranah OJK maupun Bank Indonesia (BI).
Dalam aspek teknis, Said menyarankan OJK memberikan porsi lebih besar pada kebijakan saham yang diperdagangkan bebas (free float). Ia menyambut kebijakan OJK yang mulai Februari 2026 menaikkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, dengan rencana perluasan secara bertahap.
Lebih jauh, ia berharap OJK membuka informasi kepemilikan saham secara lebih transparan untuk seluruh emiten yang tercatat di bursa. Hal ini termasuk pengungkapan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), sehingga lembaga pemeringkat seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dapat menilai risiko emiten secara akurat.
Said menekankan bahwa penegakan hukum terkait praktik distorsi harga saham, termasuk aksi goreng-menggoreng (coordinated trading behaviour), harus menjadi tanggung jawab utama OJK. Bantuan aparat penegak hukum lain hanya digunakan atas komando OJK, demi menjaga independensi lembaga sebagai otoritas tertinggi di sektor keuangan.
Ia menyoroti perkembangan media sosial yang kerap dimanfaatkan perusahaan efek untuk membangun opini pasar, yang dapat menjadi bagian dari sindikasi manipulasi harga. Said mendukung penuh OJK menerapkan regulasi agar perusahaan efek dan penyedia layanan teknologi memperoleh sertifikasi resmi, menjamin kepatuhan dan etika dalam perdagangan saham.
Selain itu, Said menekankan pentingnya evaluasi penempatan iuran pemegang polis oleh perusahaan asuransi ke pasar saham hingga 20 persen, mengingat risiko spekulasi yang tinggi. Ia menyinggung sejumlah kasus fraud di perusahaan asuransi yang gagal bayar terhadap pemegang polis.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Said merekomendasikan agar OJK mengkaji risiko penempatan dana pensiun di saham dan obligasi. Dana pensiun menjadi sumber likuiditas domestik yang vital, namun risiko muncul saat dana asing keluar dan saham atau obligasi dijaminkan melalui pasar repo. Nilai portofolio yang menurun akan menurunkan nilai jaminan repo, sehingga menimbulkan persoalan likuiditas.
Oleh karena itu, Said berharap OJK merumuskan mekanisme penyangga likuiditas yang jelas, khususnya dari dana pensiun, agar perlindungan terhadap pemilik dana tetap terjaga sekaligus meminimalkan risiko komplikasi di pasar saham dan obligasi.(*)