KABARBURSA.COM - Pemerintah didorong untuk bertindak lebih sigap dalam menjaga ketahanan sekaligus marwah pasar modal Indonesia di tengah lanskap ekonomi global dan domestik yang kian bergejolak. Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyusul keluarnya sejumlah saham nasional dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam evaluasi berkala Mei 2026.
Sebagaimana diketahui, MSCI mencoret enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, serta AMRT. Tak hanya itu, sebanyak 13 emiten lain juga tersingkir dari MSCI Global Small Cap Index dalam peninjauan yang mulai efektif berlaku pada 1 Juni 2026. Situasi tersebut dinilai menjadi penanda penting bagi arah dan kualitas pasar keuangan nasional.
“Penyesuaian komposisi MSCI memang merupakan bagian dari dinamika rutin pasar global. Namun demikian, kondisi ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada pesan yang harus dibaca secara serius bahwa pembenahan pasar modal nasional perlu dilakukan secara lebih disiplin, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin 18 Mei 2026.
Politikus PKS itu menilai keluarnya sejumlah saham dari indeks global berpotensi menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap pasar, terutama terhadap sentimen investor asing serta arus likuiditas perdagangan saham. Karena itu, ia meminta pemerintah, OJK, BEI, dan seluruh otoritas terkait menjadikan momentum tersebut sebagai bahan evaluasi komprehensif terhadap daya saing pasar modal Indonesia.
Menurutnya, kondisi IHSG saat ini juga memerlukan perhatian yang jauh lebih mendalam. Pasar, kata dia, masih dibayangi volatilitas global, tensi geopolitik, hingga berbagai faktor domestik yang memengaruhi tingkat keyakinan investor. “Jangan sampai pasar kita dipersepsikan kurang atraktif dan kalah kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan,” tegasnya.
Di sisi lain, Amin turut mengapresiasi langkah reformasi integritas pasar modal yang selama ini dilakukan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO). Meski demikian, ia menekankan bahwa reformasi tersebut harus diiringi penguatan fundamental pasar secara nyata. Mulai dari peningkatan porsi free float, penguatan transparansi emiten, hingga pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang berpotensi mencederai kredibilitas pasar.
Baginya, pasar modal yang sehat tidak semata-mata diukur dari naik turunnya indeks. Lebih dari itu, yang terpenting adalah terciptanya ekosistem investasi yang transparan, likuid, serta mampu menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. “Kepercayaan publik dan investor merupakan fondasi utama yang harus terus dipelihara,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut juga mengingatkan bahwa pasar modal memegang peran vital dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berkonsentrasi pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi struktural sektor keuangan Indonesia secara menyeluruh.
“Kondisi ini harus dijadikan alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat resiliensi pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi serta pengawasan yang kokoh, pasar modal nasional diyakini tetap memiliki prospek menjanjikan dan mampu kembali menarik minat investor global,” pungkasnya.(*)