KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meluncurkan Government Technology (GovTech) pada Senin, 27 Mei 2024.
GovTech merupakan inisiatif keterpaduan layanan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
“Besok, Presiden akan meluncurkan GovTech. Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan bentuk keterpaduan layanan pemerintah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas di Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.
Menurut Azwar Anas, inisiatif ini mendorong integrasi layanan di berbagai kementerian dan lembaga, mengingat masing-masing entitas saat ini memiliki aplikasi tersendiri.
“Kami sedang mendorong keterpaduan layanan dari setiap kementerian dan lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi masing-masing,” jelasnya.
Nama resmi GovTech akan diumumkan dalam peluncuran besok. Anas menambahkan bahwa keberadaan GovTech akan mengharuskan kementerian dan lembaga untuk berhenti membuat aplikasi baru yang tidak terintegrasi.
“Peluncuran besok akan mengumumkan nama resmi GovTech. Ini juga berarti bahwa kementerian dan lembaga tidak boleh lagi membuat aplikasi-aplikasi baru kecuali yang bisa diinteroperasikan,” katanya.
Selain peluncuran GovTech, pertemuan besok juga akan mengumumkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dalam pertemuan besok, akan diumumkan indeks SPBE untuk setiap kementerian dan lembaga,” tambah Anas.
GovTech diharapkan menjadi solusi utama dalam menciptakan layanan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Implementasi GovTech juga bertujuan untuk mengurangi redundansi aplikasi dan memastikan bahwa setiap sistem yang digunakan dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan lebih efisien.
Dalam konteks yang lebih luas, peluncuran GovTech menandai langkah maju dalam upaya digitalisasi pemerintahan Indonesia, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih responsif.
Keberhasilan GovTech akan bergantung pada kerjasama semua pihak terkait, termasuk kementerian, lembaga, dan masyarakat luas, untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menegaskan kesiapan pihaknya menjalankan penugasan sebagai GovTech Indonesia.
“Kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Peruri akan berkomitmen dan terus berinovasi untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan layanan digital yang efisien dan terintegrasi,” kata Dwina, Minggu, 26 Mei 2024.
Peruri mendapatkan mandat strategis melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Sebagai BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan telah memiliki ekosistem digital serta portofolio digital di sektor pemerintahan, Peruri layak menerima mandat besar ini.
Peruri juga tengah melakukan transformasi internal, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kompetensi talenta digital untuk siap mengawal transformasi digital Indonesia. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan kesiapan menghadapi tantangan dan tuntutan era digital.
Peluncuran GovTech Indonesia akan digelar dalam acara SPBE Summit yang merupakan agenda tahunan Kementerian PANRB.
Acara ini juga menjadi ajang apresiasi bagi instansi pemerintah yang telah mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik.
Beberapa kegiatan utama dalam acara tersebut meliputi peluncuran Brand GovTech Indonesia dan penandatanganan komitmen Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa peluncuran GovTech Indonesia merupakan tonggak penting dalam mempercepat implementasi kebijakan Pemerintah Digital sesuai dengan arahan Presiden RI.
GovTech Indonesia diharapkan akan mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional, dengan Peruri sebagai penyelenggara SPBE yang akan berperan krusial dalam tugas ini.
Dengan adanya GovTech Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui teknologi digital.