KABARBURSA.COM - Meskipun penurunan suku bunga global masih tertahan, namun hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penerbitan obligasi global pemerintah.
Penyebab tertahannya suku bunga global misalnya karena keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk mempertahankan kisaran target suku bunga acuan federal fund rate (FFR) pada level 5,25persen - 5,5persen.
Tidak hanya itu, Bank of Japan (BoJ) juga memutuskan untuk mengakhiri kebijakan suku bunga negatif pada 18 Maret 2024 lalu. Suku bunga BoJ naik menjadi kisaran 0persen-0,1persen, dari sebelumnya di level negatif -0,1persen, yang merupakan level terendah selama delapan tahun terakhir.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa meskipun BoJ menaikkan suku bunganya, namun kebijakan tersebut tetap akan akomodatif pada suku bunga jangka panjangnya dan akan tetap membeli obligasi pemerintah Jepang (JGB) dengan jumlah yang sama.
"Meskipun The Fed masih menahan suku bunga acuannya, namun tetap memberikan sinyal bahwa pemotongan suku bunga acuan masih akan terjadi pada tahun ini. Sehingga, jika suku bunga The Fed turun, maka potensi imbal hasil US Treasury juga akan menurun," jelas Josua
Dengan demikian, kat Josua, potensi penurunan yield obligasi global tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi pembiayaan anggaran pemerintah. "Hal ini dianggap sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penerbitan surat berharga atau obligasi dengan biaya yang lebih rendah," ucapnya.
Lebih lanjut, Josua menegaskan bahwa pemerintah harus bijak dalam menentukan waktu yang tepat untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), terutama global bond.
"Pada semester pertama tahun 2024, di mana kebijakan "high-for-longer" masih berlaku, pembiayaan APBN lebih dapat menggunakan penerimaan negara dan saldo anggaran lebih (SAL). Namun, pada semester kedua 2023, ketika ruang pemotongan suku bunga global terbuka dan risiko sentimen meningkat, penerbitan global bond akan menjadi lebih menarik bagi investor," ungkapnya.
Dalam catatan Kementerian Keuangan, hingga Februari 2024, pemerintah telah menambah utang baru sebesar Rp 184,3 triliun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pasar keuangan global yang diperkirakan tidak menentu di pertengahan tahun 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa utang baru tersebut terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 178 triliun dan pinjaman neto dari bilateral dan multilateral sebesar Rp 6,5 triliun.