KABARBURSA.COM – Organisasi pelaku Pasar Modal memberikan dukungan terhadan 8 langkah baru yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya melakukan reformasi Pasar Modal di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI) mengklaim delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia dan Danantara Indonesia sebagai langkah korektif terhadap persoalan mendasar pasar modal nasional.
PROPAMI menilai agenda tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan koreksi struktural yang menyasar akar persoalan pasar. Fokus reformasi dibangun di atas empat pilar utama, yakni penguatan likuiditas, peningkatan transparansi, perbaikan tata kelola dan penegakan hukum, serta pendalaman pasar melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Delapan rencana aksi ini diperlukan untuk mengoreksi struktur pasar modal dan memulihkan kredibilitas jangka panjang,” klaim PROPAMI dalam pernyataan tertulisnya dikutip Senin, 2 Februari 2026.
Ia memaparkan dari sisi likuiditas, reformasi menempatkan kebijakan peningkatan batas minimum free float sebagai salah satu agenda utama. Selama ini, struktur kepemilikan publik yang rendah pada banyak saham berkapitalisasi besar dinilai menyebabkan perdagangan menjadi tipis dan harga rentan terdistorsi.
PROPAMI mengklaim rencana kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen akan memperluas saham yang benar-benar beredar di pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga, serta mengurangi dominasi pemegang saham pengendali dalam dinamika perdagangan harian. Namun demikian, kebijakan ini dirancang dengan masa transisi bagi emiten eksisting guna meminimalkan potensi guncangan pasar.
Pada pilar transparansi, agenda reformasi diarahkan pada penguatan keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership termasuk afiliasi pemegang saham. Struktur kepemilikan berlapis yang masih lazim ditemui dinilai meningkatkan asimetri informasi dan persepsi risiko, terutama bagi investor institusional global.
Upaya tersebut diklaim akan diperkuat melalui peningkatan granularitas data kepemilikan saham yang dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. PROPAMI menilai data yang lebih rinci dan reliabel merupakan prasyarat bagi pengawasan pasar yang efektif dan kebijakan berbasis bukti.
Pilar tata kelola dan penegakan hukum menjadi titik uji paling krusial dari keseluruhan agenda reformasi. Salah satu langkah struktural yang diusulkan adalah demutualisasi bursa efek untuk memisahkan fungsi komersial dan fungsi pengawasan. Pemisahan ini diklaim penting guna memitigasi benturan kepentingan dan memperkuat independensi tata kelola bursa.
Di sisi lain, PROPAMI menekankan bahwa reformasi tidak akan berarti tanpa penegakan aturan yang tegas dan konsisten, termasuk terhadap praktik manipulasi pasar dan pelanggaran keterbukaan informasi. Tanpa enforcement yang kredibel, reformasi struktural dinilai berisiko berhenti pada tataran normatif.
Dukungan terhadap delapan rencana aksi tersebut juga disampaikan Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI). Dalam siaran persnya, PAEI menyatakan agenda reformasi ini sejalan dengan praktik terbaik internasional dan dinilai relevan untuk memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia.
“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat," kata Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutyanto.
PAEI menegaskan bahwa peningkatan free float dan transparansi kepemilikan diyakini mampu memperdalam likuiditas serta mengurangi asimetri informasi. Namun, PAEI juga menekankan pentingnya implementasi yang bertahap, proporsional, dan adaptif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran perdagangan.
Bagi pelaku pasar, delapan rencana aksi yang diklaim PROPAMI dan didukung PAEI ini akan menjadi penentu arah reformasi pasar modal ke depan. Kredibilitas reformasi tidak akan diukur dari klaim kebijakan, melainkan dari sejauh mana perubahan tersebut benar-benar mengubah struktur kepemilikan, memperbaiki likuiditas riil, dan memperkuat tata kelola pasar secara konsisten dan berkelanjutan.
Sebelumnya, OJK bergerak cepat merespons dinamika pasar modal dengan menggelar pertemuan bersama pelaku pasar sebelum pembukaan perdagangan Senin, 2 Februari 2026 hari ini. Pelaku pasar modal yang hadir salahsatunya Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), PROPAMI, PAEI dan sebagainya.
Dalam forum yang digelar di Mainhall BEI, Jakarta, 1 Februari 2026 tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi memaparkan agenda reformasi integritas pasar modal sebagai upaya menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan pasar serta menjelang pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
OJK menegaskan langkah cepat dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kevakuman kepemimpinan dan kebijakan.
Fedrica diangkat menjadi Plt Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Setelah 4 pejabat OJK mengundurkan diri. Ia resmi ditetapkan sebagai Plt pada Sabtu, 31 Januari 2026 malam, berlanjut dari penetapan itu hari ini mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di market hari ini kepada pelaku pasar.
“Tidak ada kekosongan kepemimpinan lebih dari 24 jam,” kata perempuan yang akrab dengan sapaan Kiki itu.
Ia juga menjelaskan penunjukan pejabat sementara dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan, sehingga fungsi pengawasan pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon tetap berjalan normal. Pimpinan OJK juga langsung bekerja untuk memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan berjalan.
“Kami masuk Sabtu dan Minggu untuk menjaga confidence market,” ujarnya.
Di hadapan pelaku pasar, OJK menyampaikan komitmen melakukan reformasi integritas pasar modal secara berani dan ambisius sejalan dengan praktik terbaik global serta ekspektasi penyedia indeks. OJK menegaskan langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor domestik dan asing.
“Kami menyiapkan 8 rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Ini kami lakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan investability pasar modal,” ujarnya.
8 percepatan OJK untuk reformasi integritas pasar modal.
1. Kebijakan baru free float
OJK menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen agar likuiditas meningkat dan standar pasar Indonesia selaras dengan praktik global, dengan masa transisi bagi emiten yang sudah tercatat.
2. Transparansi Ultimate Beneficial Ownership
OJK memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas pasar serta kepercayaan investor.
3. Penguatan data kepemilikan saham
Kualitas data kepemilikan saham diperkuat melalui KSEI agar lebih rinci, andal, dan sesuai praktik terbaik global, termasuk klasifikasi tipe investor dan keterbukaan kepemilikan.
4. Demutualisasi bursa efek
OJK mendorong demutualisasi bursa untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan independensi, dan memitigasi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa.
5. Penegakan aturan dan sanksi
OJK memperkuat enforcement terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor.
6. Penguatan tata kelola emiten
Standar governance emiten ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban kompetensi dan sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan.
7. Pendalaman pasar secara terintegrasi
Pendalaman pasar didorong dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur secara terkoordinasi untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
8. Kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan
OJK memperkuat kerja sama dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan asosiasi untuk memastikan reformasi struktural pasar modal berjalan berkelanjutan dan konsisten.(*)