KABARBURSA.COM - Special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan meminimalisir penjaminan terhadap infrastruktur yang tidak ramah lingkungan atau dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap.
"Bagaimana ke depannya, kita akan melihat memang dari sisi kebijakan kelihatannya fokus untuk mengedepankan pembangkit listrik seperti ini akan diminimalkan dan ini yang bagaimana sumber daya energi baru terbarukan dan itu juga tercermin dari berbagai portfolio yang kami jamin setelahnya," jelas Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana dalam media gathering di Bogor, dikutip Kamis 30 Mei 2024.
Kendati demikian, PT PII masih memberikan jaminan pendanaan untuk proyek infrastruktur PLTU batu bara di Indonesia. Diketahui, dari 52 proyek yang telah masuk dalam portofolio, terdapat dua PLTU yang mendapatkan jaminan dari PII. Di antaranya PLTU Batang dengan nilai proyek Rp67 triliun dan PLTU Timor senilai Rp3,7 triliun.
Andrea mengungkapkan alasan kedua PLTU tersebut masih tetap diberikan jaminan pendanaan karena menurutnya, sudah menggunakan teknologi mutakhir sehingga bisa menekan jumlah emisi yang dikeluarkan.
"Benar dari portofolio penjaminan PT PII ada menjamin satu proyek PLTU, dan itu proyek pertama kami sejak 2010, berlokasi di Batang, Jawa Tengah. Ini satu proyek jadi prioritas saat itu oleh pemerintah," katanya.
Senada, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI juga tengah berupaya untuk mengurangi pembiayaannya PLTU. Karena menurut PT SMI pendanaan tersebut tidak bisa serta merta dihentikan.
Diketahui, tahun ini, PT SMI mengurangi porsi pembiayaan proyek PLTU batu bara maksimum sebesar 5 persen pada akhir tahun 2024. Dari target tersebut, capaiannya hingga Maret 2024 sebesar 1,85 persen.
Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Teknik PT SMI Gan Gan Dirgantara mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang skema pembiayaan yang tepat dengan mempertimbangkan risiko emisi yang terukur.
"Memang pembiayaan yang diberikan untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara sangat kompleks, tantangannya banyak. Sekarang, PLTU Cirebon dan Pelabuhan Ratu selama 2 tahun ini kami coba mendesain skema pendanaan yang tepat," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PT SMI berusaha memobilisasi pendanaan konvensional untuk pensiun dini PLTU batu bara. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang menawarkan suku bunga rendah. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan pendanaan komersial dan dana dari pemerintah untuk menutupi risiko yang mungkin timbul.
Secara teknis, Gan Gan menekankan pentingnya bauran pendanaan atau blended finance untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara. Model pendanaan ini dinilai mampu menekan biaya dan mempercepat proses pensiun.
"Setidaknya blended finance jadi jawaban yang bisa kita aplikasikan untuk pensiun dini PLTU batu bara, agar dana bisa murah dan waktu pensiun lebih cepat," kata Gan Gan.
Dia mengingatkan bahwa ada konsekuensi bagi negara ketika PLTU batu bara dipensiunkan, yakni meminamlisir perubahan Iklim. Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia segera membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk menggantikan kapasitas yang hilang.
"Jadi ada untungnya juga bagi peningkatan bisnis renewable energy (energi baru terbarukan), meningkatkan green economy, dan di sisi lain polusi menurun, dan penanganan perubahan iklim kita coba tangani," tandas dia.
Program Pensiun Dini
Program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa usulan dari Asian Development Bank (ADB) telah disampaikan kepada Pemerintah.
“Dalam konteks ini, Kementerian ESDM telah menyerahkan hasil evaluasi yang telah dilakukan khususnya untuk PLTU Cirebon 1,” kata Dadan.
Dadan menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan studi lebih lanjut mengenai usulan yang ada dan menyesuaikannya dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku. Namun, ia tidak merincikan lebih lanjut mengenai usulan-usulan tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani membahas kelanjutan kerja sama proyek uji coba pensiun dini PLTU batubara Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW). Proyek tersebut direncanakan akan didanai oleh pihak ADB.
“Melalui kerja sama peluncuran Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu, saat ini kita bekerja sama dalam uji coba pemensiunan dini salah satu pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 660 MW,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman Instagramnya @smindrawati, dikutip Minggu 21 April 2024.
Menurutnya, kerja sama ini juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Peran Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan sektor swasta sangatlah penting.
Selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Sri Mulyani juga membahas skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan International Partners Group (IPG). Beberapa poin yang dibahas termasuk upaya dan perbaikan terkait transisi energi yang adil.
“Dalam diskusi bersama negara-negara anggota JETP, kami membahas struktur pendanaan di mana terdapat alokasi hibah sebesar 3 persen dari komitmen dana publik dan sekitar 60 persen berupa pinjaman dana lunak,” jelas Sri Mulyani.