KABARBURSA.COM - Insentif motor listrik hingga Februari ini belum juga diberlakukan oleh pemerintah.
Padahal insentif motor listrik, sudah ditunggu konsumen hingga produsen untuk menstimulus penjualan di dealer maupun meningkatkan penggunaan kendaraan elektrifikasi guna mendukung Net Zero Emission (NZE) di Indonesia yang ditargetkan tercapai pada 2060.
Menurut Kemal Rasyad, selaku Ketu Tim Non KBLBB dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), insentif motor listrik cukup memberi dampak positif dengan penyaluran motor listrik subsidi sebanyak hampir 70 ribu unit pada tahun 2024.
"Sebelumnya memang skema yang diberikan adalah skema anggaran yang dititipkan pada Kementerian Perindustrian. Jadi, ada sekitar 70 ribu sekian unit telah tersalurkan dan selesai pada tahun 2024. Nampaknya dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru, skema (subsidi motor listrik Rp7 juta) sepertinya tidak menjadi prioritas. Jadi, harus ada skema lain yang diusulkan terkait insentif untuk roda dua," ujarnya selepas acara Kabarbursa Economic Insight (KEI) 2025 di Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.
Namun jika melihat data di laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), subsidi motor listrik yang berlaku sejak 2023 hingga 2024, memang cukup mendongkrak permintaan motor listrik bagi masyarakat dsri tahun ke tahun.
Dari laman tersebut, jumlah motor listrik subsidi yang tersalurkan pada 2024 adalah sebanyak 62.541 unit. Sementara pada tahun 2023, jumlah motor listrik subsidi yang disalurkan kepada penerimanya yaitu sebanyak 11.532 unit.
Oleh sebab itu, Kemenperin kembali menegaskan bahwa insentif motor listrik untuk tahun ini akan tetap ada. Namun akan menggunakan skema lain berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Maka dari itu, kami sudah melayangkan insentif alternatif yang telah dikirimkan suratnya oleh Bapak Menteri Perindustrian yaitu berupa insentif PPNDTP. Itu suratnya sudah dikirimkan, kajiannya sudah dikirimkan, jadi memang masih menunggu proses," ungkap Kemal.
Mekanisme insentif dengan PPN DTP tentunya akan tergantung dari harga motor listrik yang dipasarkan suatu merek atau produsen.
"PPN DTP tidak sama dengan insentif atau subsidi yang besarnya tetap (Rp7 juta). Sehingga persentase atau nilai subsidinya tergantung dari harga motor listriknya. Namun untuk persentase PPN DTP yang ditanggung oleh pemerintah, itu masih dalam kajian," kata pria ramah tersebut.
Lebih lanjut, Kemal menyadari bahwa insentif motor listrik begitu diharapkan konsumen, sehingga ada kecenderungan terjadinya penundaan pembelian dari sebagian masyarakat.
"Kami memahami ada fenomena tersebut.
Dari manufaktur kabarnya sudah overproduction dan overstock. Jadi memang kami bersama-sama juga menunggu sebenarnya terkait pemutusan insentif kendaraan listrik roda dua ini. Makanya kaminjuga masih menunggu keputusannya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan bahwa insentif motor listrik tahun 2025 dengan PPN DTP termasuk dalam paket stimulus ekonomi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers terkait kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Februari 2025.
"Paket stimulus ekonomi mencakup diskon tarif listrik, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan hibrida. Selain itu, ada subsidi pajak DTP untuk sepeda motor listrik, insentif Pajak Penghasilan (PPh) DTP bagi sektor padat karya, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, optimalisasi penyaluran KUR, serta realisasi panen padi yang berjalan optimal,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di laman resmi Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.
Kemenperin Ungkap Peluang Hadirnya Merek Otomotif China ke Indonesia
Wakil Ketua Tim Non KBLBB Kementerian Perindustrian, Kemal Rasyad menyatakan sisi positif hadirnya merek-merek kendaraan asal China ke pasar otomotif Indonesia.
Menurut Kemal, hadirnya sejumlah merek otomotif China semisal BYD, GWM, Jaecoo, Geely, hingga Chery untuk kendaraan roda empat akan membawa peningkatan populasi kendaraan berteknologi elektrifikasi.
"Saya bisa lihat dari kacamata market share Indonesia pada tahun lalu di mana terjadi peningkatan market share untuk XEV (kendaraan elektrifikasi) baik itu BEV (Battery Electric Vehicle) maupun hybrid," ujarnya selepas acara Kabarbursa Economic Insight (KEI) di Le Meridien, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.
Kemal menyebutkan, pertumbuhan kendaraan elektrifikasi di Indonesia terjadi secara masif sejak tahun 2023. Hal tersebut didukung dengan pemberian insentif kepemilikan kendaraan yang diberikan pemerintah.
"Di tahun 2023 populasi XEV itu hanya sekitar 6 persen dalam market share Indonesia, tapi di tahun 2024 meningkat menjadi 11 persen. Jadi, menurut saya ada hal baik dalam hal pengenalan adopsi teknologi. Dengan adanya mereka datang ke Indonesia, tentunya dengan beberapa insentif yang kita tawarkan juga harus memiliki timbal balik bagi industri," jelasnya.
Sehingga masuknya berbagai merek kendaraan China akan menumbuhkan sektor manufaktur otomotif di dalam negeri.
"Timbal balik dalam hal ini adalah pembangunan manufaktur, pendalaman industri maupun industrial penetration-nya. Jadi, kami harapkan setelah mengadopsi maupun memperkenalkan produk, mereka juga memperdalam dari segi manufaktur," kata Kemal.