KABARBURSA.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan strategi transisi energinya tidak akan bergantung sepenuhnya pada kendaraan listrik. Melalui The 1st Biofuel Co-Creation Task Force Meeting yang digelar bersama Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Indonesia mendorong pengembangan biofuel sebagai energi alternatif yang realistis dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2060.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, 11 November 2025, menjadi tindak lanjut dari The 6th Indonesia–Japan Automobile Dialogue.
Forum ini memperkuat pendekatan “multiple pathways” dalam kebijakan energi dan industri otomotif nasional — di mana kendaraan listrik, bioetanol, biodiesel, dan bahan bakar nabati lainnya berjalan berdampingan sebagai bagian dari peta jalan dekarbonisasi nasional.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta menjelaskan bahwa biofuel menjadi bagian penting dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang dijalankan pemerintah.
“Pemerintah berkomitmen kuat untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060, dan komitmen ini didukung penuh oleh Kemenperin melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV),” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip KabarBursa.com, Kamis, 13 November 2025.
Program ini mencakup pengembangan mesin fleksibel yang mampu menggunakan bahan bakar nabati dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu hingga hilir.
“Kami berharap inisiatif-inisiatif ke depan dapat memberikan dampak nyata di seluruh rantai industri, baik hulu maupun hilir, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran bersama,” tambah Setia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pemerintah sedang memperluas penerapan energi nabati di sektor transportasi.
“Saat ini pemerintah melaksanakan berbagai program biofuel seperti biodiesel, bioetanol, bioavtur/SAF, dan green diesel atau hydrotreated vegetable oil (HVO),” jelasnya.
Pemerintah menargetkan penerapan E10 pada 2028. “Keberhasilan implementasinya perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam peningkatan infrastruktur pendukung,” lanjut Eniya.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menambahkan, pengembangan biofuel juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Kami ingin mengeliminasi impor energi. Saat ini sekitar 20–30 persen energi di Indonesia masih impor, mayoritas berupa minyak untuk sektor transportasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2030, kami berupaya menjaga keberlanjutan fiskal nasional,” ujarnya.
Melalui Biofuel Co-Creation Task Force, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama teknis dalam pengujian dan standardisasi bahan bakar E10 dan B50, serta rencana produksi etanol dan hydrotreated vegetable oil (HVO) pada 2027.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon.(*)