KABARBURSA.CIM - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, memperkirakan ekonomi syariah akan menyumbang sekitar USD10 miliar atau setara dengan Rp155,36 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.536 per dolar AS) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2030.
“Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diproyeksikan mencapai USD10 miliar atau sekitar 1,5 persen dari total PDB nasional,” kata dia saat meresmikan Center for Sharia Economic Development oleh INDEF di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024.
Dia juga memprediksi bahwa ekonomi syariah akan berkembang pesat di masa depan, didorong oleh kemajuan digitalisasi dan sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.
Ma’ruf Amin bercerita perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal 1990-an.
“Dalam lima tahun terakhir, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3. Indonesia berhasil juga mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor vision muslim,” ucapnya.
Bahkan pada 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index (GMTI) oleh Mastercard-Crescentrating.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf menyebut perkembangan keuangan syariah saat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat. Contohnya, publikasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah.
“Pemerintah sangat menyadari pentingnya perkembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem,” ungkap dia.
Selain itu, program ekonomi syariah tak hanya bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Pada 2020, Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah membangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua Harian. Kemudian Menteri hingga Menteri Koordinator terkait menjabat sekretaris di dalam kelembagaan itu.
“Dan sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, yaitu industri keuangan, industri halal, kemudian yang ketiga adalah dana sosial syariah, infak, zakat, sedekah, dan wakaf, kemudian juga pengembangan bisnis dan pengembangan para pengusaha syariah,” tuturnya.
Ia pun berharap kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” tegas Ma'ruf.
“Saya harap ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” pungkasnya.
Strategi Prabowo Kembangkan Ekonomi Syariah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan strategi pengembangan ekonomi syariah di era kepemimpinan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Strategi ini dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa sejak 2020, pengembangan ekonomi syariah yang awalnya hanya berfokus pada sektor keuangan telah diperluas menjadi empat fokus utama.
“Empat fokus itu adalah industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengusaha syariah,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Seminar Internasional ‘Ekonomi dan Keuangan Syariah’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024.
Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf Amin, pemerintah akan terus mendorong dan memastikan integrasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai program utama ke depan.
Terlebih lagi, pertumbuhan keuangan syariah menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan bertambahnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.
Saat ini, aset pasar modal syariah telah mencapai 20 persen dari total aset pasar modal nasional.
“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikannya dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya berharap ini akan menjadi landasan kuat bagi kelanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ma’ruf Amin.
Dia juga menekankan pentingnya peran pengusaha syariah yang dianggap strategis. Menurutnya, industri halal dalam sektor keuangan syariah tidak akan berkembang tanpa kontribusi dari para pengusaha syariah.
Ia menyoroti bahwa salah satu fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan produksi syariah melalui inkubasi pengusaha di daerah serta penguatan pengusaha yang ada, termasuk pengalihan pengusaha konvensional ke sistem syariah.
“Fokus keempat ini sangat strategis karena industri halal, keuangan syariah, infak, wakaf, dan zakat tidak akan berjalan tanpa pengusaha syariah. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan pengusaha syariah melalui inkubasi di daerah, penguatan pengusaha yang ada, serta peralihan dari pengusaha konvensional ke pengusaha syariah,” jelasnya.
Ma’ruf menyatakan bahwa program pengembangan ekonomi syariah telah berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada 2020, pihaknya mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang anggotanya mencakup menteri-menteri ekonomi seperti Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KNEKS juga dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. (*)