Menag: Momentum B57+ Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

KABARBURSA.COM — Menteri Agama Nasaruddin Umar menempatkan momentum Halal Bihalal B57+ Asia Pacific Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026, sebagai lebih dari sekadar seremoni keagamaan. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang untuk menguatkan arah baru ekonomi syariah yang berbasis kepercayaan.

Dalam sambutannya, ia menegaskan tradisi pascalebaran itu membawa makna yang lebih luas, terutama dalam konteks ekonomi umat. “Momentum ini bukan hanya seremoni, tetapi manifestasi Ukhuwah Islamiyah yang ditransformasikan menjadi Ukhuwah Iqtishadiah demi kemaslahatan umat,” ujar Prof Nasaruddin.

Pemilihan Masjid Istiqlal sebagai lokasi kegiatan juga bukan tanpa alasan. Ia menyebut Istiqlal bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga representasi wajah Islam Indonesia yang moderat dan terbuka. Dalam konteks itu, ekonomi syariah diposisikan tidak semata sebagai instrumen ekonomi, melainkan bagian dari identitas yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan global.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompetitif, Nasaruddin menekankan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi utama. “Ekonomi yang berkelanjutan harus berakar pada trust. Ini yang sering dilupakan dalam kompetisi global,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

Ia merujuk pada laporan Global Islamic Economy Indicator yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal global, dengan Indonesia tetap berada di posisi tiga besar dunia. Posisi ini, menurutnya, menjadi modal awal untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekonomi syariah global.

Ketahanan sistem ekonomi Islam juga disorot dalam paparannya. Ia mengutip riset Hasan dan Dridi yang menunjukkan sektor keuangan syariah relatif lebih stabil dalam menghadapi krisis global. “Ketika bank konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1 persen, bank syariah hanya terkoreksi 8,3 persen,” jelasnya.

Menurut Nasaruddin, daya tahan tersebut tidak lepas dari karakter dasar ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip bagi hasil, larangan riba, serta keterkaitan dengan aset riil. Struktur ini dinilai membuat sistem keuangan syariah lebih adaptif terhadap tekanan eksternal.

Dalam konteks yang lebih luas, ia melihat kehadiran B57+ sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi lintas negara. Ia bahkan menyandingkan inisiatif ini dengan perkembangan awal Islamic Banking and Finance yang lahir dari kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif.

B57+, menurut dia, hadir di tengah tantangan global yang kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga dinamika geopolitik. “Saya optimistis B57+ Asia Pacific Chapter mampu menjawab tantangan melalui pendekatan Islamic Economic Multilateralism,” ujarnya.

Peluncuran B57+ Asia Pacific Chapter pada Februari 2026 disebut sebagai langkah awal untuk memperkuat kolaborasi ekonomi negara-negara anggota OKI. Dengan potensi ekonomi halal global yang diproyeksikan melampaui USD3 triliun pada 2026, peluang tersebut dinilai semakin terbuka.

Namun, ia mengingatkan kerja sama antarnegara OKI masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi perdagangan. “B57+ menjadi jembatan untuk memperkuat kolaborasi lintas batas yang lebih bankable,” katanya.

Dalam kerangka tersebut, pengembangan ekonomi halal tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan perlunya peran bersama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta. Pemerintah bertugas menyiapkan regulasi, lembaga agama menjaga standar etika, sementara sektor swasta menjadi penggerak investasi.

“Kementerian Agama berkomitmen memastikan ekosistem halal tidak hanya kompetitif, tetapi juga kredibel secara syariat,” ujarnya.

Melalui forum ini, Nasaruddin berharap lahir langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat implementasi B57+ di Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak utama dalam menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah.(*)