KABARBURSA.COM — Perdebatan mengenai kesesuaian aset kripto dengan prinsip keuangan syariah di Indonesia belum menemukan titik akhir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut proses pembahasan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih berjalan dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam sebelum menghasilkan kebijakan resmi.
Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital, terutama dari kalangan investor Muslim, kepastian status syariah menjadi isu yang kian mendesak. Namun hingga kini belum ada fatwa yang secara umum menyatakan kripto halal ataupun non-halal. Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto sebelumnya menyatakan proses tersebut masih berada pada tahap awal.
Pernyataan itu muncul ketika penetrasi kripto di Indonesia terus bertambah dan semakin banyak investor yang tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam kerangka transaksi syariah, keberadaan aset dasar yang jelas menjadi salah satu unsur penting.
Sebelumnya Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu sempat menyampaikan bahwa kripto berpotensi masuk kategori non-halal karena belum memiliki underlying asset yang nyata. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya terjadi pada tataran regulasi, tetapi juga pada aspek konseptual dalam fikih muamalah.
Di sisi lain, pelaku industri memilih menempatkan diri pada posisi yang lebih moderat. CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan pasar kripto terbuka terhadap dialog dan kajian ilmiah yang sedang berlangsung.
“Kami menghormati proses pembahasan yang sedang berlangsung dan siap mendukung setiap upaya klarifikasi regulasi yang memberi kepastian kepada semua pihak, terutama investor Muslim yang ingin memastikan investasinya sesuai prinsip syariah,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Februari 2026.
Menurut Calvin, pengalaman sejumlah negara menunjukkan pendekatan terhadap kripto dari perspektif syariah tidak seragam. Malaysia, misalnya, telah mengidentifikasi sejumlah aset digital yang dinilai patuh syariah melalui Dewan Penasihat Syariah Otoritas Sekuritas. Bahkan aktivitas staking diperbolehkan untuk aset tertentu yang telah memperoleh sertifikasi.
Sementara di Uni Emirat Arab, kolaborasi antara industri kripto dan institusi keuangan Islam melahirkan produk yang dirancang sesuai prinsip syariah. “Profil global ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai syariah dan teknologi digital bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain yang berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai keuangan Islam,” tuturnya.
Momentum menuju Ramadan turut memberi dimensi baru dalam diskursus ini. Pada periode tersebut, kecenderungan masyarakat untuk meninjau ulang aktivitas finansial biasanya meningkat, termasuk dalam memilih instrumen investasi yang dinilai sesuai dengan ajaran agama. “Ramadan juga menjadi momen bagi pelaku industri dan regulator untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memberikan informasi yang jelas kepada publik,” kata Calvin.
OJK memastikan proses kajian tidak dilakukan secara tertutup. Regulator akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari asosiasi fintech syariah, akademisi hingga ulama agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki manfaat luas bagi masyarakat.
Calvin menilai pendekatan komprehensif tersebut penting agar publik tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru. “Pembahasan status syariah aset kripto memang perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian. Yang terpenting, masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, karena keputusan yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan banyak orang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa industri berkepentingan agar proses kajian berjalan transparan dan berbasis data. Tokocrypto, kata dia, siap berdialog serta berkontribusi dalam edukasi dengan menyediakan data dan penjelasan mengenai mekanisme aset kripto.
“Kami siap berdialog dan berkontribusi dalam edukasi, termasuk menyediakan data dan penjelasan mengenai mekanisme aset kripto, agar proses penilaian bisa lebih objektif dan memberi kepastian bagi investor, khususnya yang mempertimbangkan aspek syariah,” katanya.
Selama kebijakan final belum ditetapkan, masyarakat diminta mengikuti perkembangan resmi dari regulator dan bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. “Ramadan sering jadi momentum refleksi. Kalau masih ada hal yang sedang dibahas regulator, sebaiknya investor mengedepankan kehati-hatian, memahami risikonya, dan memilih produk yang informasinya jelas,” kata Calvin.
Di tengah pertumbuhan ekosistem aset digital yang cepat, keputusan mengenai status syariah kripto akan menjadi penentu arah baru bagi pasar. Bukan hanya bagi industri, tetapi juga bagi jutaan investor yang menempatkan kepatuhan terhadap prinsip agama sebagai bagian dari strategi keuangan mereka.(*)