Tantangan Nyata di Balik Integrasi Ekonomi Halal Global B57+

KABARBURSA.COM — Di tengah ambisi besar menjadikan Indonesia sebagai penghubung ekonomi halal global, inisiatif Business 57 Plus atau B57+ membawa satu persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Tantangan tersebut yakni potensi besar yang dimiliki negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam belum otomatis terhubung menjadi aktivitas ekonomi yang nyata.

Ketua Umum B57+ Asia Pasifik Arsjad Rasjid menyinggung hal tersebut dalam forum Halal Bihalal B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu 22 April 2026. Ia menegaskan tantangan utama bukan terletak pada besarnya peluang, melainkan pada kemampuan membangun keterhubungan yang selama ini masih lemah.

“Potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia tersebut.

Pernyataan itu merujuk pada proyeksi ekonomi halal global yang nilainya terus membesar dan meluas lintas sektor. Arsjad menyebut ekonomi halal diperkirakan mencapai USD9,9 triliun atau setara sekitar Rp167.310 triliun (kurs Rp16.900) pada 2030. Angka ini mencerminkan besarnya permintaan dari berbagai sektor, mulai dari makanan, pariwisata, hingga keuangan syariah.

Proyeksi yang disampaikan Arsjad tersebut juga sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi halal global dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Forum Halal di London tahun 2025 mencatat nilai ekonomi halal saat ini telah berada di kisaran USD2,4 triliun per tahun atau sekitar Rp40.560 triliun. Lalu, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) mencatat total pasar ekonomi halal dunia mencapai sekitar USD7,36 triliun atau setara Rp124.384 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat USD10,89 atau Rp184.041 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi lintas sektor, mulai dari konsumsi makanan halal yang menurut data Salam Gateway mencapai lebih dari USD1,4 triliun atau sekitar Rp23.660 triliun, hingga sektor keuangan syariah dengan aset mendekati USD5 triliun atau setara Rp84.500 triliun. Dengan skala tersebut, ekonomi halal tidak lagi berada di ceruk pasar, melainkan mulai membentuk ekosistem ekonomi yang luas dan terdiversifikasi.

Namun, tanpa sistem yang mampu menghubungkan produksi, distribusi, dan pembiayaan, potensi tersebut berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, B57+ muncul sebagai upaya menjembatani celah tersebut. Platform ini dirancang untuk menghubungkan 57 negara anggota OKI sekaligus memperluas kolaborasi dengan negara mitra. Tapi di saat yang sama, Arsjad memberi penekanan bahwa upaya ini tidak cukup hanya berhenti pada forum atau kesepahaman. “Di sinilah B57 plus harus bergerak secara konkret, terukur, dan berdampak,” kata dia.

Penegasan itu menunjukkan bahwa tantangan berikutnya berada pada tahap implementasi. Inisiatif lintas negara kerap menghadapi kendala ketika masuk ke fase eksekusi dalam menyatukan kepentingan bisnis, kesiapan regulasi, hingga kelayakan proyek. B57+ pun tidak berada di luar risiko tersebut, apalagi Arsjad sendiri mengakui bahwa platform ini masih berada pada tahap awal. “Saat ini kami baru mulai, baru saja memulai,” ujarnya.

Kondisi itu membuat proses pembangunan konektivitas tidak bisa berlangsung instan. Pembentukan jaringan bisnis terstruktur, penguatan investasi lintas negara, hingga penyusunan kebijakan bersama membutuhkan waktu sekaligus konsistensi. Apalagi, kerja sama ini melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan tingkat kesiapan yang berbeda.

Arsjad menekankan keberhasilan B57+ sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi antara berbagai pihak. Ia menyebut pentingnya menyatukan kebijakan pemerintah, kepentingan sektor swasta, serta dukungan institusi agar kerja sama yang dibangun tidak berhenti di level wacana. Dalam praktiknya, menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks lintas negara.

Di sisi lain, inisiatif ini juga bergerak dalam situasi global yang tidak sepenuhnya stabil. Arsjad mengingatkan dunia saat ini berada dalam kondisi yang semakin terfragmentasi. Dalam kondisi seperti itu, kerja sama ekonomi lintas negara tidak hanya bergantung pada potensi pasar, tetapi juga pada stabilitas hubungan dan kepercayaan antar pihak.

B57+ pada akhirnya membawa dua sisi yang berjalan beriringan. Di satu sisi, ia menawarkan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam peta ekonomi halal global. Di sisi lain, terdapat pekerjaan besar untuk memastikan bahwa peluang tersebut dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang nyata.

Arsjad menegaskan tujuan dari inisiatif ini tidak berhenti pada konektivitas semata, tetapi pada hasil yang lebih luas. “Agar sinergi antara kebijakan, dunia usaha, dan institusi kita benar-benar berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa tantangan B57+ tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut efektivitas kolaborasi itu sendiri. Tanpa konektivitas yang terbangun secara nyata, implementasi yang konsisten, serta koordinasi yang berjalan efektif, ambisi integrasi ekonomi halal berpotensi kembali tertahan pada level gagasan.(*)