KABARBURSA.COM - Indonesia tidak hanya sedang menghadapi badai global. Masalah yang lebih mendasar justru datang dari dalam. Arah kebijakan ekonomi terlihat gamang. Antar-menteri kerap berbeda suara. Program berjalan, tetapi tidak selalu seirama. Ini bukan sekadar soal komunikasi. Ini soal konsistensi arah pembangunan.
Di satu sisi, pemerintah menjanjikan kedaulatan pangan, penguatan produk dalam negeri, dan hilirisasi. Di sisi lain, sejumlah kebijakan justru membuka ruang lebar bagi ketergantungan baru. Publik berhak bertanya: ke mana sebenarnya arah ekonomi nasional dibawa?
Program-program unggulan menjadi titik awal untuk membaca arah tersebut. Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh paling menonjol. Program ini ambisius. Sasarannya jelas: anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Payung hukumnya pun sudah tersedia melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Namun, regulasi tidak otomatis menjamin kualitas. Yang dibutuhkan publik bukan hanya dasar hukum. Publik butuh transparansi anggaran, mekanisme distribusi yang akuntabel, dan standar keamanan pangan yang ketat.
Masalahnya, sejak awal pemerintah sendiri mengakui adanya kendala koordinasi. Itu terlihat dari pembentukan tim lintas kementerian melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Artinya jelas. Desain awal belum solid.
Pengakuan itu penting. Tetapi tidak cukup. Tanpa langkah teknis yang cepat dan presisi, MBG berisiko menjadi program besar dengan dampak yang tidak sebanding.
Lebih jauh, implementasi di lapangan memunculkan ironi. Alih-alih memperkuat pelaku lokal, program ini justru melibatkan banyak pihak yang tidak memiliki kompetensi langsung di bidang gizi. Sementara itu, UMKM pangan lokal yang sebenarnya bisa menjadi tulang punggung justru belum menjadi prioritas utama.
Di titik ini, muncul pertanyaan keadilan. Ketika tenaga baru dalam struktur program bisa memperoleh status dan penghasilan relatif layak, banyak tenaga pendidik honorer masih tertinggal. Kebijakan sosial seharusnya tidak melahirkan kecemburuan baru.
Dari MBG, kita beralih ke program desa: Koperasi Desa Merah Putih. Ambisinya besar. Targetnya mencapai puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Gagasan ini, di atas kertas, menjanjikan. Desa diperkuat. Ekonomi lokal digerakkan. Distribusi kesejahteraan diperluas.
Namun, skala besar tidak identik dengan kualitas. Tanpa pembinaan manajerial yang kuat, audit yang ketat, dan akses pasar yang nyata, koperasi berpotensi menjadi proyek administratif semata.
Persoalan lain muncul pada aspek tata kelola. Peran antar-kementerian terlihat tumpang tindih. Kementerian teknis yang seharusnya menjadi motor justru tidak selalu berada di garis depan. Ini menciptakan risiko inefisiensi sekaligus membuka ruang politisasi di tingkat lokal.
Jika tidak dibenahi, koperasi desa bisa kehilangan ruhnya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ia bisa berubah menjadi sekadar instrumen program.
Ketidaksinkronan kebijakan domestik ini menjadi semakin krusial ketika Indonesia masuk ke ranah perjanjian global. Salah satu yang paling strategis adalah Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.
Perjanjian atau lebih tepatnya kesepakatan ini bukan simbolik. Ia mengikat. Walau penerapannya secara penuh 90 hari dari pendantanganan kesepakatan. Hitungannya, 20 Mei 2026.
Ada komitmen konkret di dalamnya. Indonesia membuka akses pasar lebih luas. Hambatan non-tarif dilonggarkan. Mekanisme pembelian komersial diatur secara spesifik.
Angkanya tidak kecil. Komitmen pembelian mencapai sekitar USD33 miliar, mencakup energi, produk pertanian, hingga sektor aviasi.
Di sinilah letak persoalan utama. Ketika pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri, perjanjian ini justru membuka pintu besar bagi produk luar.
Konsekuensinya langsung terasa.
Pertama, industri domestik menghadapi ketidakpastian. Hilirisasi membutuhkan proteksi strategis dan kepastian kebijakan. Ketika ruang proteksi menyempit, insentif investasi ikut melemah.
Kedua, tekanan pada neraca perdagangan meningkat. Impor dalam jumlah besar harus diimbangi ekspor yang setara. Jika tidak, defisit melebar.
Ketiga, kedaulatan regulasi tergerus. Penyesuaian terhadap standar dan aturan internasioal memang tak terhindarkan. Namun, tanpa batas yang jelas, ruang kebijakan nasional bisa menyempit secara permanen.
ART pada akhirnya bukan hanya soal perdagangan. Ia menyentuh inti kedaulatan ekonomi.
Di titik ini, kontradiksi menjadi terang. Retorika kedaulatan digaungkan. Tetapi praktik kebijakan menunjukkan kompromi yang signifikan.
Situasi ini juga tercermin dalam sikap geopolitik. Respons pemerintah terhadap konflik global terlihat tidak konsisten. Ketegasan muncul dalam isu tertentu. Namun melemah dalam konteks lain. Terutama ketika kepentingan ekonomi langsung terlibat.
Penutupan jalur energi global, misalnya, baru memicu respons serius. Ini menunjukkan bahwa pragmatisme lebih dominan dibandingkan prinsip.
Pragmatisme memang bagian dari diplomasi. Namun, tanpa pijakan yang konsisten, ia berisiko mengaburkan arah nasional.
Nasionalisme, dalam konteks ini, diuji. Ia tidak cukup hadir dalam pidato. Ia harus tercermin dalam desain kebijakan.
Ketika kritik publik muncul, respons yang defensif justru memperlemah kualitas demokrasi ekonomi. Kritik bukan ancaman. Ia adalah alat koreksi.
Lebih problematis lagi jika data yang disampaikan tidak sepenuhnya selaras dengan realitas di lapangan. Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi antara kata dan fakta.
Indonesia saat ini berada di persimpangan penting. Program domestik yang ambisius membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat. Perjanjian internasional menuntut kesiapan strategi yang matang.
Keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi yang jelas.
Pemerintah perlu menjawab secara terbuka. Apa yang diprioritaskan. Apa yang dikorbankan. Dan, bagaimana mitigasinya.
Tanpa itu, janji hanya akan menjadi narasi. Kebijakan berjalan tanpa arah. Dan perjanjian internasional berpotensi menjadi beban jangka panjang.
Pada akhirnya, ini soal pilihan. Menyelaraskan kebijakan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Atau membiarkan arah pembangunan ditentukan oleh tekanan eksternal tanpa strategi yang utuh.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Publik menuntut kejelasan. Cepat, lugas, dan terukur. Bukan sebatas omon-omon, tuan. (*)