Bahlil Akui Impor Bensin RI Masih 61 Persen, Pemerintah Tekan dengan Bioetanol E10

KABARBURSA.COM — Ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin masih belum surut. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan impor bensin mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Dari konsumsi sekitar 40 juta kiloliter per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 14 juta kiloliter. Sisanya dipenuhi dari pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui kondisi tersebut bukan perkara kecil. Di hadapan pelaku usaha dan perbankan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026, ia menyebut ketergantungan impor sebagai pekerjaan rumah besar sektor energi. “Bensin kita masih impor besar. Total kebutuhan sekitar 40 juta kiloliter, produksi dalam negeri hanya 14 juta. Sisanya impor,” kata Bahlil.

Kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika harga minyak global. Ketika harga minyak dunia melonjak, tekanan langsung terasa pada neraca perdagangan, nilai tukar, hingga beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau harga dunia naik, kita yang kena. Karena kita masih impor,” ujarnya.

Persoalan bensin tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan langsung dengan tren produksi minyak nasional yang terus menurun sejak era keemasan 1996. Saat itu, lifting minyak Indonesia mencapai sekitar 1,59 juta barel per hari. Pada 2024, angkanya menyusut menjadi sekitar 580 ribu barel per hari.

Penurunan produksi tersebut berdampak langsung pada kapasitas kilang domestik dan pasokan bahan bakar nasional. Tanpa tambahan temuan besar atau percepatan pengembangan blok migas, produksi sulit mengejar laju konsumsi.

Bahlil menyebut sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah berusia tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang tercatat, hanya sekitar 18 ribu yang aktif berproduksi. Ribuan lainnya merupakan sumur idle atau tidak beroperasi optimal. “Sumur-sumur kita sudah tua. Banyak yang idle. Ini yang sedang kita reaktivasi dan kita tawarkan ke swasta,” katanya.

Kondisi itu menjelaskan mengapa produksi dalam negeri stagnan, sementara konsumsi bahan bakar—khususnya untuk sektor transportasi—terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan.

Mandatori Bioetanol dan Strategi E10

Untuk menekan ketergantungan impor bensin, pemerintah mendorong kebijakan pencampuran bioetanol. Skema awal dimulai dari E5 hingga menuju E10 dalam beberapa tahun ke depan. “Ke depan kita dorong etanol. E20, C48, dan seterusnya supaya bisa mengurangi impor,” kata Bahlil.

Dalam dokumen paparan ESDM, implementasi E10 ditargetkan berjalan pada 2028. Program ini akan diterapkan bertahap, dimulai dari bensin non-PSO dan skema clustering wilayah. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas industri fuel grade ethanol serta perbaikan kualitas bensin sebagai base fuel.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan data komposisi pasokan bensin dan kontribusi program biodiesel dalam penghematan impor solar nasional pada forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari diversifikasi energi sekaligus strategi substitusi impor. Dengan pencampuran bioetanol, sebagian kebutuhan bensin bisa dipenuhi dari bahan baku domestik, seperti molases tebu atau komoditas pertanian lainnya. Namun tantangannya tidak sederhana. Produksi bioetanol dalam negeri masih terbatas dan membutuhkan investasi besar di sektor hilir maupun infrastruktur distribusi.

Ketergantungan impor di atas 60 persen berimplikasi langsung terhadap stabilitas fiskal dan neraca perdagangan. Setiap kenaikan harga minyak mentah global dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan menambah tekanan subsidi. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Ambisi tersebut membutuhkan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan sebisa mungkin berbasis produksi domestik.

“Kalau kita mau tumbuh tinggi, energi harus kuat. Tidak boleh tergantung terus pada impor,” ujar Bahlil.

Karena itu, selain mendorong bioetanol, pemerintah juga mengandalkan kombinasi kebijakan lain, antara lain peningkatan lifting minyak, reaktivasi sumur idle, percepatan eksplorasi blok baru, serta hilirisasi energi. Dalam jangka menengah, pemerintah juga mengandalkan penguatan program biodiesel—yang telah berjalan dari B30 hingga B40—untuk menekan impor solar. Untuk bensin, strategi serupa baru akan terasa dampaknya jika bioetanol benar-benar terimplementasi luas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan kebijakan mandatori bioenergi dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam paparannya, Bahlil menampilkan progres program biodiesel B30 hingga B40 serta rencana implementasi bioetanol E10 pada 2028 untuk menekan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Fakta bahwa impor bensin masih mendominasi lebih dari separuh kebutuhan nasional menunjukkan bahwa persoalan struktural energi belum sepenuhnya terselesaikan. Produksi domestik tertinggal jauh dari konsumsi yang terus meningkat. Selama kapasitas kilang dan produksi minyak belum mengalami lonjakan signifikan, impor akan tetap menjadi penopang utama konsumsi bahan bakar nasional.(*)