Bahlil Targetkan 50 GW Energi Terbarukan hingga 2035, Butuh Investasi Rp1.650 Triliun

KABARBURSA.COM — Pemerintah memancang target ambisius dalam transisi energi. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035, sebanyak 50 gigawatt (GW) pembangkit energi baru terbarukan (EBT) akan dibangun dalam satu dekade ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan target tersebut mencapai Rp1.650 triliun.

“Dalam RUPTL kita 2025 sampai 2035, sekitar 50 gigawatt itu kita dorong dari energi baru terbarukan. Total investasinya kurang lebih Rp1.650 triliun,” ujar Bahlil dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.

Ia menegaskan proyek-proyek tersebut bersifat captive market karena listriknya akan diserap negara melalui skema yang sudah ditentukan. “Ini peluang bagi perbankan nasional. Karena ini akan dibeli pemerintah. Kalau perbankan kita tidak masuk, perbankan asing pasti masuk dengan bunga lebih murah,” katanya.

Secara potensi, Indonesia sejatinya tidak kekurangan sumber energi hijau. Data Kementerian ESDM menunjukkan total potensi EBT nasional mencapai 3.687 GW. Angkanya mencengangkan. Energi surya menyumbang potensi terbesar hingga 3.294 GW. Disusul angin 155 GW, air 95 GW, energi laut 63 GW, bioenergi 57 GW, panas bumi 24 GW, hingga gasifikasi batubara dan PLTSa dalam porsi lebih kecil.

Namun realisasinya masih jauh dari ideal. Kapasitas terpasang EBT saat ini baru 15,63 GW. Itu artinya, pemanfaatannya bahkan belum menyentuh 1 persen dari total potensi. “Potensinya besar sekali. Tapi kapasitas terpasang kita masih sangat kecil. Ini yang harus kita kejar,” kata Bahlil.

Slide paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai potensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Slide tersebut menampilkan data potensi EBT nasional, realisasi kapasitas terpasang, serta program pengembangan seperti PLTS, PLTA, PLTB, bioenergi, dan panas bumi hingga 2035. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Dalam slide presentasinya, disebutkan kontribusi EBT terhadap total kapasitas pembangkit nasional masih di kisaran 0,4 persen untuk tambahan terbaru—sebuah angka yang menunjukkan jarak lebar antara ambisi dan kenyataan.

Peta Jalan Surya, Angin, Air hingga Laut

Bahlil memetakan pengembangan EBT akan menyasar berbagai sumber. Pertama, PLTS atap dan PLTS skala besar termasuk floating photovoltaic (PV). Ini menjadi tulang punggung karena potensi surya Indonesia terbesar di kawasan tropis.

Kedua, PLTB on-shore dan off-shore. Ketiga, PLTA dan pumped storage sebagai solusi intermitensi energi terbarukan. “Pumped storage ini penting untuk stabilitas sistem. Kalau siang surplus dari surya, bisa disimpan. Malam dipakai lagi,” ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan energi laut di Indonesia Timur. Wilayah tersebut dinilai memiliki arus dan gelombang laut yang potensial namun belum tergarap serius. Di sektor bioenergi, pengembangan biofuel, biomassa, dan biogas tetap menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional.

Insentif dan Skema Pendanaan

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah menjanjikan berbagai insentif fiskal serta penawaran wilayah panas bumi baru. Bahlil bahkan secara terbuka “menantang” perbankan nasional untuk ikut membiayai proyek EBT.

“Ini peluang. Kalau bank nasional tidak membiayai, nanti dibiayai asing. Uangnya masuk, tapi keluar lagi ke sana. Kita tidak mau itu,” katanya.

Skema pembiayaan diproyeksikan melibatkan kombinasi APBN, investasi BUMN, private sector, hingga green financing dari lembaga internasional. Namun tantangan klasik tetap ada, seperti tarif listrik, keekonomian proyek, dan risiko intermitensi.

Menariknya, agenda EBT ini tak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan narasi besar hilirisasi dan industrialisasi. Bahlil menekankan transisi energi bukan hanya soal dekarbonisasi, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

“Energi ini bahan baku utama, baik untuk industri maupun digitalisasi,” ujarnya.

Dalam konteks global, Indonesia juga sedang berlomba menjaga daya saing industri nikel, baterai kendaraan listrik, hingga ekosistem kendaraan listrik. Semua itu membutuhkan pasokan listrik bersih dalam skala besar. Jika 50 GW EBT benar-benar terealisasi, bukan hanya bauran energi yang berubah, struktur ekonomi nasional pun ikut bergeser.

Namun pertanyaannya mampukah Indonesia menutup jurang antara potensi 3.687 GW dan realisasi 15,63 GW dalam waktu satu dekade? Di situlah Rp1.650 triliun akan diuji, bukan sekadar angka, melainkan komitmen.(*)