KABARBURSA.COM — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menyeret harga energi global ke zona panas. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat pasar minyak bergejolak, dengan harga minyak mentah Brent bertahan di atas USD100 per barel atau sekitar Rp1.690.000 per barel.
Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak, terutama di Selat Hormuz, jalur vital yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia. Ketika jalur ini terganggu, pasar langsung merespons dengan lonjakan harga.
Situasi tersebut memaksa banyak negara mengencangkan strategi energi. Efisiensi, diversifikasi sumber, hingga percepatan energi terbarukan menjadi langkah yang mulai dipercepat di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melihat kondisi ini dari sudut yang berbeda. Ia menilai krisis ini bukan semata ancaman, melainkan momentum untuk mempercepat kemandirian energi dan pangan.
“Krisis ini adalah berkah tersembunyi, yang meskipun sulit dan penuh tantangan, memaksa Indonesia bergerak cepat mencapai swasembada pangan dan energi,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.
Pandangan ini bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan yang melimpah, mulai dari tenaga surya, angin, air, panas bumi, hingga biomassa. Bahkan limbah organik dari sektor pertanian dan kehutanan dinilai bisa menjadi sumber energi baru jika dikelola dengan teknologi yang tepat.
Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya dimanfaatkan. Saat ini, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai sekitar 15,75 persen, masih jauh dari optimal.
Pemerintah menargetkan angka tersebut naik ke kisaran 17 hingga 21 persen pada 2026. Untuk mengejar target itu, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi Nasional yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Langkah ini diarahkan untuk mempercepat implementasi energi hijau, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt, dengan fokus pada sekolah dan desa.
Padahal, potensi energi surya Indonesia diperkirakan mencapai 3.217 gigawatt. Namun realisasinya masih rendah, sehingga pemerintah mulai mendorong investasi infrastruktur hijau untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan kebutuhan energi nasional.
Di sisi lain, kebijakan kendaraan listrik dan pengembangan bioenergi juga terus dipacu. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menekan impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani devisa negara.
Sektor panas bumi juga menjadi salah satu andalan. Dengan kapasitas lebih dari 2,6 gigawatt, energi ini disebut sebagai “zamrud hijau” dalam sistem energi berkelanjutan Indonesia.
Kenaikan harga minyak juga mendorong pemerintah mempercepat program biodiesel. Saat ini, Indonesia masih menjalankan kebijakan B40, yakni campuran 40 persen biodiesel berbasis sawit dan 60 persen solar.
Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan campuran menjadi B50. Namun, implementasinya masih menunggu kajian mendalam, terutama terkait selisih harga antara solar, minyak mentah, dan crude palm oil di pasar domestik dan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah masih menghitung berbagai aspek agar kebijakan ini tetap seimbang. “Kami terus menghitung selisih harga antara biodiesel, solar, dan minyak sawit agar kebijakan ini tetap menjaga pasokan energi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Airlangga.
Di sisi industri, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menilai Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah lebih jauh. Pengalaman panjang sejak penerapan biodiesel pada 2009 menjadi modal penting.
Ia menyebut kapasitas produksi biodiesel nasional sekitar 22,5 juta kiloliter cukup untuk menopang implementasi B50. Kebutuhan untuk program tersebut diperkirakan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel atau setara 16 hingga 18 juta ton CPO.
Produksi nasional yang mencapai sekitar 57 juta ton dinilai masih mencukupi. Meski demikian, peningkatan alokasi untuk kebutuhan domestik berpotensi menekan ekspor dalam jangka pendek.
Selain biodiesel, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan melalui program bioetanol. Targetnya, campuran bensin dengan 20 persen bioetanol atau E20 bisa diterapkan pada 2028. Produksi bioetanol sendiri direncanakan mulai berjalan pada 2027 di Merauke, Papua Selatan, dengan basis bahan baku tebu dari proyek food estate.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah bea cukai bioetanol yang masih tinggi, sekitar Rp20.000 per liter atau setara USD1,20 per liter. Pemerintah tengah mendorong relaksasi agar harga bioetanol bisa bersaing dengan bahan bakar fosil.
Di tengah tekanan global, arah kebijakan energi Indonesia mulai bergeser. Energi terbarukan tak lagi sekadar alternatif, tetapi menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus keberlanjutan jangka panjang. Krisis energi global, pada akhirnya, bukan hanya soal harga yang naik, tapi juga menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak bisa terus bergantung pada sumber yang sama.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.