IESR Dukung WFH 1 Hari, Tapi Bukan Solusi Tunggal Krisis Energi

KABARBURSA.COM — Rencana pemerintah menerapkan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan dinilai sebagai langkah rasional di tengah tekanan harga dan ketidakpastian pasokan energi global. Kebijakan ini dipandang mampu menekan mobilitas harian pekerja dan mengurangi konsumsi bahan bakar di kawasan perkotaan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pengurangan perjalanan komuter dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus meredam ekspektasi publik di tengah gejolak global.

Namun, efektivitas kebijakan ini dinilai tidak bisa berdiri sendiri. Pengurangan konsumsi bahan bakar dari WFH hanya menyasar sebagian kecil penggunaan energi, sementara konsumsi nasional juga ditopang sektor lain seperti logistik, transportasi barang, perjalanan antarkota, hingga aktivitas industri.

Dengan kata lain, WFH lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, bukan sebagai solusi utama dalam menghadapi tekanan energi.

Dalam konteks potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dan dampak lanjutan konflik Iran terhadap pasokan energi global, kebijakan jangka pendek dinilai tidak cukup. Indonesia dinilai perlu memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi menuju sistem yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada energi fosil.

“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar CEO IESR, Fabby Tumiwa, dikutip dari laman IESR, Sabtu, 28 Maret 2026.

IESR memandang penerapan WFH satu hari per minggu layak didukung sebagai langkah sementara untuk menekan mobilitas. Namun kebijakan ini perlu dijalankan secara terukur, dengan mempertimbangkan sektor dan wilayah yang benar-benar memungkinkan penerapan kerja jarak jauh tanpa mengganggu layanan publik dan produktivitas ekonomi.

Pemerintah juga diingatkan untuk menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat taktis dan darurat. WFH tidak bisa menggantikan pembenahan struktural yang lebih mendasar, terutama pada sisi pasokan energi, penguatan transportasi publik, dan peningkatan efisiensi energi nasional.

Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah segera menetapkan protokol penghematan energi secara nasional. Langkah ini mencakup pengurangan perjalanan dinas, pembatasan penggunaan kendaraan operasional, serta optimalisasi pertemuan daring di sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.

Selain itu, pengawasan terhadap stok dan distribusi bahan bakar perlu diperketat dengan prioritas pada sektor esensial seperti logistik pangan, kesehatan, transportasi umum, perikanan, dan layanan darurat.

Komunikasi publik juga dinilai krusial untuk mencegah kepanikan pasar. Informasi mengenai ketersediaan energi dan langkah efisiensi perlu disampaikan secara transparan dan terpusat agar tidak memicu spekulasi.

Di sektor transportasi, pemerintah didorong memberikan insentif agar masyarakat beralih ke angkutan umum. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberian diskon tarif transportasi publik seperti kereta komuter, bus rapid transit, hingga LRT, khususnya di wilayah dengan konsumsi bahan bakar tinggi. Dukungan ini dapat diambil dari penghematan subsidi energi.

Untuk periode menengah dalam empat hingga enam minggu ke depan, pemerintah disarankan membentuk pusat kendali energi lintas lembaga untuk memantau kondisi pasokan, distribusi, harga, dan dampak fiskal secara harian.

Diversifikasi sumber pasokan energi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi global. Selain itu, program substitusi impor dan efisiensi konsumsi bahan bakar perlu dipercepat.

Dalam skenario yang lebih berat, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pengendalian konsumsi bahan bakar yang terukur, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi utama maupun kelompok rentan.

IESR juga mendorong percepatan kebijakan efisiensi energi di sektor gedung, industri, dan rumah tangga, serta membuka opsi penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi sesuai kondisi fiskal.

Di sisi lain, pengembangan kendaraan listrik, khususnya roda dua, perlu dipercepat dengan dukungan standar teknis, infrastruktur pengisian daya, serta skema insentif yang jelas hingga 2026.

Dalam jangka panjang, agenda ketahanan energi menjadi semakin penting. Indonesia dinilai perlu memperbesar cadangan energi strategis serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor.

Penguatan transportasi publik, percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi, hingga standar efisiensi energi menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat sistem energi nasional.

Selain itu, pembangunan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atap juga perlu dipercepat, disertai penguatan jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga minyak global.

Penataan kota juga dinilai berperan penting dalam mengurangi konsumsi energi, melalui integrasi transportasi dan pengembangan kawasan berbasis transit.

Dalam pandangan IESR, krisis energi global saat ini seharusnya menjadi titik balik. Ketergantungan tinggi pada energi fosil dinilai membuat perekonomian domestik semakin rentan terhadap guncangan eksternal.

Momentum ini dinilai perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi nasional, tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat di masa depan.

“Kami mengajak pemerintah menjadikan kebijakan WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari respons yang lebih komprehensif untuk menjaga pasokan energi, melindungi masyarakat, dan menahan dampak ekonomi dari gejolak energi global,” kata Fabby.(*)