KABARBURSA.COM — Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah tidak hanya menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga membuka celah bagi perubahan arah kebijakan energi nasional. Di tengah ketergantungan tinggi terhadap impor minyak, tekanan global justru memunculkan urgensi untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Tim riset Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, situasi ini menjadi momentum penting untuk menggeser struktur konsumsi energi, terutama di sektor transportasi yang selama ini menjadi penyerap utama bahan bakar minyak. “Elektrifikasi transportasi menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak,” tulis IESR dalam risetnya yang dikutip Selasa, 17 Maret 2026.
Pandangan tersebut menegaskan krisis energi global tidak cukup direspons dengan langkah jangka pendek semata. Lebih dari itu, diperlukan perubahan struktural agar Indonesia tidak terus terjebak dalam siklus tekanan harga energi yang berulang.
Selama ini, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi bahan bakar minyak. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak global karena lebih dari separuh kebutuhan energi masih dipenuhi dari impor.
IESR mencatat, substitusi kendaraan berbasis bahan bakar fosil dengan kendaraan listrik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan konsumsi minyak. Dalam skala tertentu, transisi ini bahkan berpotensi menekan kebutuhan impor energi secara bertahap.
“Substitusi satu juta mobil listrik mampu memangkas kebutuhan 13,2 juta barel minyak mentah per tahun.”
Namun, transformasi ini tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada struktur harga energi domestik yang belum sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian. Harga bahan bakar yang relatif murah, terutama untuk jenis subsidi, membuat kendaraan listrik belum sepenuhnya kompetitif secara biaya bagi masyarakat.
“Meski demikian, agar kendaraan listrik pribadi kompetitif secara organik, harga Pertalite perlu disesuaikan sehingga biaya kepemilikan total motor listrik mencapai break-even dengan motor konvensional,” tulis IESR.
IESR menilai, tanpa penyesuaian kebijakan harga energi, percepatan adopsi kendaraan listrik akan berjalan lambat. Padahal, tekanan terhadap APBN akibat subsidi energi terus meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.
Di sisi lain, momentum krisis ini dinilai bisa dimanfaatkan untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih luas, termasuk pengurangan subsidi energi yang tidak tepat sasaran serta pengalihan insentif ke sektor energi bersih. Pendekatan ini dinilai tidak hanya mampu mengurangi beban fiskal, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Dalam konteks ini, krisis energi global bukan semata ancaman, melainkan juga peringatan bagi Indonesia untuk segera keluar dari ketergantungan terhadap energi fosil.
Tanpa langkah transformasi yang lebih cepat, tekanan fiskal akibat subsidi energi dan volatilitas harga minyak diperkirakan akan terus berulang, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti.
EV Tumbuh, BBM Masih Dominan
Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia mulai menunjukkan akselerasi dalam dua tahun terakhir. Namun, di balik kenaikan jumlah unit, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak masih menjadi persoalan utama yang belum tergeser.
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan total kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 274.802 unit per pertengahan 2025. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi 2023 yang masih berada di kisaran 116 ribu unit.
Mayoritas kendaraan listrik tersebut didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah sekitar 196 ribu unit, sementara mobil listrik berada di kisaran 77 ribu unit. Sisanya berasal dari kendaraan komersial seperti bus dan roda tiga.
Pertumbuhan ini memang terlihat cepat, tetapi secara keseluruhan masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan populasi kendaraan nasional. Artinya, kendaraan listrik masih berada pada tahap awal adopsi dan belum mampu menggeser dominasi kendaraan berbasis bahan bakar fosil.
Di sisi lain, sektor transportasi masih menjadi penyerap terbesar konsumsi energi berbasis BBM. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Subsidi Pertalite tercatat mencapai sekitar Rp56,1 triliun yang digunakan oleh sekitar 157 juta kendaraan. Sementara itu, subsidi solar mencapai Rp89,7 triliun yang menopang kebutuhan sekitar 4 juta kendaraan, terutama di sektor logistik dan industri.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa negara masih menanggung beban besar untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Bahkan, dalam beberapa perhitungan, sebagian besar penerimaan dari sektor kendaraan justru kembali terserap untuk membiayai subsidi BBM.
Kondisi ini membuat transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan efisiensi fiskal negara. Di tengah situasi tersebut, pemerintah mulai mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik melalui berbagai skema insentif. Salah satunya dengan menyiapkan dukungan subsidi sekitar USD455 juta atau sekitar Rp7,68 triliun untuk pengembangan motor listrik.
Program ini ditargetkan mampu mendorong populasi kendaraan listrik hingga 1 juta unit, yang terdiri dari 800 ribu unit baru dan 200 ribu unit hasil konversi dari kendaraan konvensional.
Secara fiskal, kendaraan listrik dinilai memiliki potensi yang lebih menguntungkan dibandingkan kendaraan berbasis BBM. Penerimaan pajak dari kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar Rp156 juta per unit, lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional yang berada di kisaran Rp136 juta.
Namun demikian, tantangan utama tetap terletak pada biaya awal yang masih relatif tinggi serta struktur harga energi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keekonomian. Dalam kondisi ini, Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan sistem subsidi energi yang besar atau mempercepat transisi menuju energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.