KABARBURSA.COM — Tahun 2024 menjadi saksi besarnya ongkos yang harus ditanggung negara untuk menjaga pasokan energi tetap terjangkau. Pemerintah Indonesia tercatat menggelontorkan dukungan energi hingga Rp713,5 triliun sepanjang 2024. Namun dari jumlah raksasa itu, hampir seluruhnya masih mengalir untuk menopang bahan bakar fosil.
Laporan terbaru International Institute for Sustainable Development atau IISD mengungkap sekitar 90 persen dari total dukungan energi nasional masih diberikan kepada minyak, gas, batu bara, dan listrik berbasis fosil. Angkanya mencapai Rp634,3 triliun. Sementara dukungan bagi energi bersih dan pengembangan kendaraan listrik hanya sekitar Rp10,7 triliun, jumlah yang terpaut sangat jauh.
Besaran dana ini memang lebih rendah dibanding puncak belanja energi pada 2022 ketika harga energi dunia melonjak tajam. Namun nilai Rp713,5 triliun tetap menunjukkan bahwa struktur belanja energi Indonesia masih berat sebelah. Ketergantungan pada bahan bakar fosil masih belum beranjak.
Salah satu komponen terbesar dari dukungan tersebut berasal dari kebijakan menjaga tarif listrik agar tidak melonjak. Subsidi dan kompensasi listrik bagi konsumen sepanjang 2024 mencapai Rp176 triliun. Jika dibagi rata, angka itu setara lebih dari Rp625.000 untuk setiap penduduk Indonesia dalam setahun.
Dukungan negara terhadap energi fosil tidak hanya muncul dalam bentuk subsidi langsung. Ada pula kebijakan di sisi hulu yang secara tidak langsung menekan biaya produksi energi. Salah satunya adalah kebijakan batas atas harga batu bara atau coal price cap yang mewajibkan produsen menjual batu bara ke pembangkit listrik dengan harga lebih rendah dari harga pasar.
Kebijakan ini memang berhasil menahan kenaikan tarif listrik di tingkat konsumen. Namun di balik itu, ada biaya yang sebenarnya ditanggung secara implisit oleh negara dan masyarakat.
“Kebijakan coal price cap di Indonesia memang berhasil menjaga tarif listrik tetap relatif stabil. Namun, di sisi lain kebijakan ini menutupi biaya riil pembangkit listrik tenaga batu bara dan justru memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Anissa Suharsono, penulis utama laporan sekaligus penasihat kebijakan senior di IISD, dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Selasa, 10 Februari 2026.
IISD memperkirakan kebijakan pembatasan harga batu bara tersebut memberi dukungan tersembunyi sekitar Rp58,5 triliun pada 2024. Angka ini tidak tercatat langsung sebagai subsidi dalam APBN, namun tetap menjadi bentuk dukungan negara terhadap energi berbasis fosil.
Beban Fiskal dan Kerentanan Anggaran Negara
Besarnya dukungan energi berbasis fosil membawa konsekuensi serius bagi kesehatan fiskal. Mekanisme penetapan harga energi yang bertumpu pada subsidi membuat anggaran negara sangat rentan terhadap gejolak harga global. Ketika harga minyak dan batu bara dunia melonjak, pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina otomatis ikut membengkak.
Kondisi ini berulang hampir setiap tahun. Fluktuasi pasar energi internasional membuat beban subsidi sulit diprediksi dan kerap melampaui rencana awal anggaran. Akibatnya, ruang fiskal untuk belanja lain yang lebih produktif menjadi tergerus.
Harga energi fosil yang dibuat murah juga menciptakan efek samping lain. Insentif bagi masyarakat dan industri untuk berhemat energi menjadi melemah. Di sisi lain, investasi pada energi terbarukan justru kurang menarik karena harus bersaing dengan energi fosil yang secara artifisial dipertahankan murah.
Lebih jauh lagi, kebijakan subsidi energi fosil ikut mengurangi efektivitas berbagai instrumen kebijakan iklim yang mulai diperkenalkan pemerintah. Upaya penetapan harga karbon misalnya, menjadi kurang berdampak jika harga energi fosil tetap ditekan melalui subsidi besar-besaran.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan distribusi manfaat subsidi. Dalam program subsidi LPG 3 kilogram, penelitian IISD menemukan fakta bahwa 10 persen rumah tangga terkaya hampir mengonsumsi jumlah LPG yang sama dengan 10 persen rumah tangga termiskin. Temuan ini menunjukkan kebocoran subsidi masih terjadi cukup besar.
Para ahli menilai kondisi ini perlu segera dibenahi. Dukungan energi yang sangat berat ke arah fosil dianggap tidak sejalan dengan komitmen Indonesia menuju transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Pengalihan belanja pemerintah secara bertahap dan transparan dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih dinilai menjadi langkah penting.
Reformasi tersebut, kata Anissa, harus berjalan bersamaan dengan penguatan perlindungan sosial agar rumah tangga rentan tetap terlindungi dari gejolak harga. “Indonesia membutuhkan pendekatan reformasi subsidi yang bertahap dan dikomunikasikan dengan baik. Penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran, pengalihan belanja publik secara bertahap ke energi bersih, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk reformasi ini,” kata Anissa.
Langkah itu bukan hanya penting bagi kesehatan anggaran negara, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Tanpa perubahan arah kebijakan, belanja ratusan triliun rupiah setiap tahun hanya akan terus memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.
Bagi Indonesia yang sedang mengejar target transisi energi dan bauran energi terbarukan, angka Rp713,5 triliun menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju sistem energi yang lebih hijau masih membutuhkan kerja keras.
Data Resmi ESDM: Dominasi Fosil Masih Kuat
Data resmi pemerintah memperlihatkan kenyataan yang tidak bisa disangkal. Struktur energi Indonesia hingga beberapa tahun terakhir masih bertumpu kuat pada bahan bakar fosil. Batu bara, minyak bumi, dan gas tetap menjadi tulang punggung pasokan energi nasional, sementara energi baru terbarukan bergerak naik perlahan.
Angka-angka yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan gambaran rinci mengenai peta energi Indonesia. Dari bauran energi primer, kapasitas pembangkit, hingga target investasi energi bersih, semuanya menunjukkan satu pola yang konsisten. Transisi energi memang berjalan, namun kecepatannya masih terbatas.
Berdasarkan data resmi ESDM untuk tahun 2024, komposisi energi primer Indonesia masih sangat berat ke arah fosil. Batu bara berada di posisi teratas dengan porsi sekitar 40,37 persen. Di bawahnya menyusul minyak bumi sebesar 28,82 persen, lalu gas bumi sekitar 16,17 persen.
Sementara itu, energi baru terbarukan hanya menyumbang sekitar 14,65 persen dari total bauran energi primer nasional. Artinya, lebih dari 85 persen kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan.
Kondisi ini tidak hanya terlihat di sektor energi primer, tetapi juga sangat nyata di sektor ketenagalistrikan. Statistik Ditjen Ketenagalistrikan ESDM mencatat bahwa pada 2024 kontribusi batu bara dalam pembangkit listrik masih sangat tinggi. Meski ada sedikit penurunan, porsinya hanya turun tipis dari 67,05 persen menjadi 66,43 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Indonesia masih sangat tergantung pada pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Perubahan memang ada, tetapi belum cukup signifikan untuk menggeser dominasi tersebut.
Perkembangan Bauran Energi Terbarukan pada 2025
Di sisi lain, ada pula catatan positif. Data terbaru sepanjang 2025 menunjukkan adanya peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran nasional. Bauran energi baru terbarukan pada 2025 tercatat mencapai 15,75 persen, sedikit lebih tinggi dibanding capaian sebelumnya.
Kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan pada tahun yang sama juga meningkat menjadi 15.630 megawatt. Angka ini mencerminkan adanya ekspansi proyek energi bersih meski skalanya belum mampu mengimbangi laju konsumsi energi fosil.
Rinciannya cukup beragam. Pembangkit listrik tenaga air mendominasi kapasitas EBT dengan sekitar 7.587 megawatt. Bioenergi menyumbang sekitar 3.148 megawatt, diikuti pembangkit panas bumi sebesar 2.744 megawatt. Pembangkit tenaga surya mencapai sekitar 1.494 megawatt, tenaga angin sekitar 152 megawatt, pembangkit berbasis sampah sekitar 36 megawatt, gasifikasi batu bara sekitar 450 megawatt, dan kategori lainnya sekitar 18 megawatt.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa energi terbarukan Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis air dan panas bumi, sementara energi surya dan angin baru mulai berkembang.
Target Pemerintah dan Realisasi di Lapangan
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target yang lebih ambisius dalam berbagai dokumen perencanaan. Melalui Kementerian ESDM, target bauran energi primer berbasis energi terbarukan dipatok sebesar 19,49 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 23 persen pada 2025.
Namun dalam dokumen lain yang mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT 2025 sempat disebut berada di kisaran 17 persen. Perbedaan target ini menunjukkan adanya variasi acuan dalam perencanaan energi nasional.
Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa capaian nyata masih berada di bawah target tersebut. Meski mengalami kenaikan, realisasi bauran energi terbarukan belum mampu menyentuh sasaran yang dipatok pemerintah.
Dari sisi infrastruktur, perkembangan energi terbarukan tetap menunjukkan kemajuan. Pada semester I 2025, kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional tercatat sebesar 15,2 gigawatt. Angka ini setara sekitar 14,5 persen dari total instalasi pembangkit listrik di Indonesia.
Dalam periode tersebut, terjadi penambahan kapasitas pada berbagai jenis pembangkit. Pembangkit panas bumi bertambah sekitar 105,2 megawatt, pembangkit tenaga air naik 492 megawatt, dan pembangkit surya bertambah 233,3 megawatt.
Selain itu, pembangkit berbasis biomassa meningkat 37,8 megawatt, sementara pembangkit mikrohidro bertambah sekitar 8,2 megawatt. Penambahan ini menunjukkan bahwa proyek energi terbarukan terus berjalan, meski skalanya belum cukup besar untuk mengubah struktur energi secara cepat.
Realisasi Investasi Energi Bersih
Di sektor investasi, energi terbarukan juga menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. ESDM mencatat realisasi investasi di subsektor energi baru terbarukan pada semester I 2024 mencapai USD580 juta. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.850, nilainya setara sekitar Rp9,77 triliun.
Angka tersebut mewakili sekitar 46,8 persen dari target investasi EBT tahun 2024 yang dipatok sebesar USD1,23 miliar atau sekitar Rp20,70 triliun. Realisasi ini menandakan minat investasi di sektor energi bersih tetap ada, meski belum sepenuhnya optimal.
Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan jangka panjang untuk mempercepat transisi energi. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik periode 2025 hingga 2034, Indonesia berencana meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pasokan listrik.
Saat ini porsi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan baru sekitar 12 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa naik hingga sekitar 35 persen pada 2034. Target ini menjadi salah satu tonggak penting dalam strategi dekarbonisasi sektor energi nasional.
Meski ada berbagai program EBT, dominasi energi fosil belum tergeser. Hingga Mei 2025, realisasi bauran energi terbarukan tercatat baru mencapai 13,21 persen, jauh di bawah target tahunan yang ditetapkan pemerintah. Pada periode yang sama, kontribusi batu bara dalam pembangkit listrik masih berada di kisaran 67,44 persen. Angka ini menegaskan sistem kelistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis batu bara.
Kebijakan Harga Batu Bara untuk Listrik
Salah satu kebijakan penting yang mempengaruhi struktur energi nasional adalah penerapan batas atas harga batu bara atau coal price cap. Pemerintah menetapkan harga maksimal batu bara untuk kepentingan kelistrikan sebesar USD70 per ton. Dengan kurs Rp16.850, angka ini setara sekitar Rp1,18 juta per ton.
Kebijakan ini bertujuan menjaga biaya produksi listrik tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuat batu bara tetap menjadi pilihan paling murah bagi pembangkit listrik sehingga memperkuat ketergantungan pada energi fosil.
Jika seluruh data tersebut dirangkum, potret energi Indonesia saat ini bisa digambarkan dengan jelas. Bauran energi terbarukan memang terus meningkat, dari sekitar 14,65 persen pada 2024 menjadi 15,75 persen pada 2025. Kapasitas terpasang EBT juga bertambah hingga 15.630 megawatt.
Namun pada saat yang sama, batu bara tetap mendominasi pembangkit listrik dengan porsi lebih dari 66 persen. Investasi energi terbarukan mulai tumbuh, tetapi masih jauh lebih kecil dibanding dukungan dan insentif untuk energi fosil. Pemerintah telah menetapkan target ambisius hingga 2034, tetapi realisasi di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju sistem energi yang lebih bersih masih panjang.
Data resmi ini memberi dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat untuk memahami tantangan nyata transisi energi di Indonesia. Angka-angka tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi hari ini, tetapi juga menjadi cermin tentang pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan di masa depan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.