KABARBURSA.COM — Di tengah perdebatan arah transisi energi di Indonesia yang tak kunjung menemukan titik temu antara ambisi energi terbarukan dan kebutuhan investasi, Prancis justru mengambil langkah berani. Negara itu merombak total peta kebijakan energinya, menurunkan target angin dan surya, tetapi pada saat yang sama memperkuat nuklir sebagai fondasi sistem kelistrikan nasional.
Keputusan yang diteken lewat dekret pada 13 Februari 2026 itu tak sekadar perubahan angka dalam dokumen teknokratis. Setelah hampir tiga tahun tarik-menarik politik, Paris memilih jalur yang dianggap paling realistis untuk menjaga stabilitas listrik, menekan emisi, sekaligus melindungi daya saing industri. Di saat banyak negara masih terjebak pada dikotomi nuklir versus energi terbarukan, Prancis justru memaksakan keduanya berjalan bersamaan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari Multiannual Energy Programming atau PPE, kerangka perencanaan energi 10 tahunan yang akan memandu strategi hingga 2035. Melalui dokumen itu, pemerintah Prancis menata ulang peta produksi listrik, mulai dari nuklir, angin, hingga surya, dengan mempertimbangkan proyeksi permintaan listrik yang tumbuh lebih lambat dari perkiraan awal.
Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menyebut perubahan tersebut bukan bentuk kemunduran, melainkan upaya mencari bauran energi yang stabil. Ia mengakui nuklir masih menjadi fondasi utama sistem kelistrikan negaranya, tetapi tetap membuka ruang bagi energi terbarukan.
“Kita harus menghentikan pertengkaran keluarga kita sendiri. Kita membutuhkan nuklir dan energi terbarukan,” ujarnya, dikutip dari Carbon Credits, Ahad, 22 Februari 2026.
Secara struktur, Prancis sebenarnya sudah berada dalam posisi yang relatif nyaman dalam hal listrik rendah emisi. Pada 2025, sekitar 97 persen listrik negara itu berasal dari sumber rendah karbon. Nuklir menyumbang hampir 70 persen, menjadikannya salah satu sistem kelistrikan paling bergantung pada nuklir di dunia.
Tenaga air berkontribusi sekitar 11 persen, angin 9 persen, dan surya 6 persen. Sementara bahan bakar fosil hanya mengambil porsi kecil, sedikit di atas 3 persen, terutama dari gas dan biofuel.
Kondisi tersebut membuat Prancis menjadi eksportir listrik bersih berskala besar di Eropa. Namun elektrifikasi sektor transportasi, pemanas, dan industri diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan listrik ke depan sehingga tambahan kapasitas rendah karbon tetap dibutuhkan.
Target Angin dan Surya Diturunkan
Di titik inilah undang-undang baru mengubah arah. Target kapasitas gabungan angin dan surya untuk 2035 diturunkan dari rancangan awal 133–163 GW menjadi 105–135 GW. Target turbin angin lepas pantai juga dipangkas dari 18 GW menjadi 15 GW.
Pemerintah berdalih langkah ini menyesuaikan dengan pertumbuhan permintaan listrik yang lebih lambat, sekaligus mengatasi persoalan perizinan dan integrasi jaringan yang selama ini menjadi hambatan proyek-proyek energi terbarukan di Prancis dan Uni Eropa.
Di sisi lain, pengembangan angin dan surya di Prancis memang tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga. Dalam bauran listrik, kontribusi energi terbarukan non-hidro baru sekitar 14,6 persen. Angka itu masih jauh di bawah dominasi nuklir dan tenaga air.
Kritik pun bermunculan. Sejumlah kalangan menilai penurunan target berpotensi memperlambat pengurangan emisi dan mengurangi kepercayaan investor terhadap proyek energi terbarukan.
Sebaliknya, undang-undang baru justru memperkuat posisi nuklir. Pemerintah memutuskan 14 reaktor yang sebelumnya direncanakan ditutup tetap beroperasi. Selain itu, produksi listrik rendah karbon ditargetkan meningkat menjadi 650–693 TWh pada 2035, dari sekitar 540 TWh saat ini.
Perusahaan listrik milik negara Électricité de France atau EDF saat ini mengoperasikan 57 reaktor yang memasok sekitar 65 persen listrik nasional. Regulasi baru juga membuka jalan pembangunan sedikitnya enam reaktor baru dengan target beroperasi sekitar 2038.
EDF menyambut revisi tersebut karena memberi kepastian terhadap rencana jangka panjang dan target produksi. Dukungan terhadap nuklir juga dipandang sebagai strategi menjaga keamanan energi dan kemandirian pasokan.
Menyeimbangkan Keamanan Energi dan Target Iklim
Kerangka baru PPE mencoba menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yakni keamanan pasokan, target pengurangan emisi, dan pertimbangan ekonomi. Salah satu target besarnya adalah meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi final menjadi 60 persen pada 2030 dari sekitar 30 persen saat ini.
Langkah ini sejalan dengan agenda elektrifikasi sektor transportasi, bangunan, dan industri. Namun di saat yang sama, pertumbuhan energi terbarukan berjalan lebih lambat dari rencana awal, antara lain karena kendala regulasi dan jaringan.
Tenaga air tetap menjadi tulang punggung energi terbarukan Prancis, tetapi peran angin dan surya diperkirakan semakin penting untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan memenuhi target Uni Eropa.
Perubahan arah kebijakan ini memicu perdebatan sengit di parlemen. Sebagian legislator menilai penurunan target energi terbarukan sebagai langkah mundur dalam transisi energi. Marine Le Pen dari partai National Rally bahkan mendorong pengajuan mosi tidak percaya. Ia menilai target baru berpotensi merugikan sektor industri dan pertanian.
Kelompok lingkungan juga mengkritik keras. Greenpeace Prancis menyebut dokumen PPE tersebut terlambat secara waktu dan tertinggal secara visi. “Jika PPE ini terlambat lebih dari dua tahun di atas kertas, maka secara visi setidaknya tertinggal satu dekade,” demikian pernyataan organisasi itu.
Pelaku industri memiliki sikap yang lebih beragam. Sebagian menyambut kepastian regulasi setelah bertahun-tahun ketidakjelasan, sementara yang lain mengingatkan potensi melambatnya investasi tanpa target terbarukan yang lebih agresif.
Di tengah dinamika itu, EDF tetap menjadi aktor utama. Armada reaktor nuklirnya menjadi penyedia listrik baseload rendah karbon. Di saat yang sama, perusahaan ini juga mengembangkan bisnis energi terbarukan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air. Namun melimpahnya listrik angin dan surya di Eropa menekan harga listrik grosir, yang berdampak pada pendapatan pembangkit nuklir.
Regulasi baru mencoba mengurangi tekanan tersebut dengan menyeimbangkan kembali target kapasitas. EDF juga tengah memodernisasi reaktornya, memperpanjang umur operasi fasilitas lama, dan mengembangkan teknologi reaktor modular kecil atau SMR untuk masa depan.
Undang-undang energi baru ini menjadi kompas bagi sistem energi Prancis selama satu dekade ke depan. Pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan dengan proyeksi permintaan dan kondisi fiskal, sekaligus menjaga stabilitas pasar listrik.
Pasar energi, investor, dan operator jaringan kini menunggu implementasi target tersebut. Pendekatan Prancis berpotensi memengaruhi perdebatan kebijakan energi di Uni Eropa, terutama dalam mencari titik temu antara nuklir dan energi terbarukan dalam perjalanan menuju emisi nol bersih.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.