KABARBURSA.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diketuai oleh Arsjad Rasjid bersama 21 Ketua Umum Kadin daerah secara tegas menolak terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024.
"Pernyataan ini adalah bentuk penolakan tegas kami terhadap segala bentuk gerakan yang tidak sah, termasuk Munaslub yang digelar baru baru ini. Kami percaya bahwa tindakan tersebut hanya akan menciptakan ketidakpastian dan merusak integritas organisasi," kata Ketua Kadin Umum Maluku, M.A.S Latuconsina, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu, 15 September 2024.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi menegaskan bahwa pihaknya sangat menolak Munaslub yang diagendakan pada Sabtu, 14 Agustus 2024 kemarin. Ia menyebut, Munaslub tersebut cacat hukum sehingga perlu ditindaklanjuti.
"Munaslub ini cacat hukum secara AD/ART Kadin. Ini membuat kami terenyuh karena Munaslub ini terkait dengan orang yang kami hormati di Kadin," kata Shinta.
"Jadi, mohon dilanjutkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab," lanjut Shinta.
Arsjad Rasjid menegaskan bahwa dirinya dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui proses dan tata cara yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Pada kesempatan ini telah hadir bersama saya sejumlah pengurus, juga 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan dari Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Saya mengajak, mari bersama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Arsjad.
Arsjad juga menegaskan penyelenggaraan Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024), telah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
"Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," tegas Arsjad.
Untuk diketahui, pada Sabtu kemarin, 14 September 2024 telah diselenggarakan Munaslub yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia.
Munaslub tersebut menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid.
Karena telah menyalahi ketentuan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub tersebut telah mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin, mayoritas Ketua Umum Kadin Daerah, dan ALB.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono mengatakan berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Anindya Bakrie Jadi Ketua Kadin
Anindya Bakrie resmi dilantik sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Munaslub yang berlangsung di Hotel St. Regis Jakarta pada 14 September 2024.
Dalam pidatonya, Anindya mengungkapkan rasa terima kasih kepada berbagai tokoh, termasuk Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, serta ayahnya, Aburizal Bakrie.
"Terima kasih kepada petinggi-petinggi, ada ketua MPR, Menteri Investasi, ada ayahanda, semuanya yang ada disini yang meluangkan hari sabtu di libur panjang," ujar Anindya.
Anindya juga menyatakan harapannya untuk meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah. "Hari ini adalah momen yang istimewa, tidak hanya bagi saya tetapi juga diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi Indonesia," kata Anindya.
Ia menekan, Kadin Indonesia di bawah kepemimpinannya akan membangun kemitraan yang solid dengan pemerintah, baik dengan pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maupun dengan pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober.
"Kadin berperan sebagai mitra strategis pemerintah, dan saya berharap keputusan hari ini dapat memperkuat hubungan kita dengan pemerintah," kata Anindya.
Dia juga berkomitmen untuk mendukung dunia usaha di berbagai sektor guna memastikan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif. Selain itu, Anindya berjanji akan memperjuangkan kepentingan pengusaha untuk lima tahun ke depan.