KABARBURSA.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan program kerja 100 hari pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu akan fokus pada penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur yang dimaksud adalah penuntasan pembangunan waduk, jalan, dan irigasi yang sudah hampir rampung dengan progres mencapai 80 hingga 90 persen.
"Ada beberapa yang on going projects, sudah 80, 85, 90 persen. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi akan tuntas. Ada beberapa yang bisa dituntaskan hingga Desember tahun 2024," kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Tak hanya fokus pada proyek jangka pendek, lanjut AHY, pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka menengah dan panjang hingga 2025, dan seterusnya.
Adapun proyek-proyek seperti pasar, stadion olahraga, pusat pendidikan, serta fasilitas air minum masuk dalam daftar yang akan dituntaskan dalam waktu dekat.
"Selebihnya, kita juga akan melaporkan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa visi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini tidak akan lepas dari semangat kesinambungan visi misi Presiden Prabowo Subianto, serta melanjutkan kebijakan pembangunan yang telah dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ermasuk bagaimana mencegah bencana alam," terangnya
"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi misi bapak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari pak Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain," ungkap dia.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, aspek infrastruktur sering kali mendapatkan perhatian utama karena sifatnya yang terlihat masif, namun pemerintah juga ingin memastikan bahwa pembangunan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Tapi ini lebih pada bagaimana meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, berkualitas, dan mereka punya kesempatan kerja, kesempatan ekonomi lebih baik lagi," tegasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Koordonasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian baru yang di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
AHY mengatakan bahwa dirinya akan segera menentukan jumlah formasi jabatan di kementeriannya serta menunjuk deputi-deputi yang akan membantu tugasnya.
Sebagai menteri koordinator, AHY akan mengawasi lima kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Soal kantor, AHY akan menempati gedung yang sebelumnya ditempati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
AHY Bicara soal Pembangunan IKN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, tetap dilanjutkan.
Namun, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek IKN, terutama terkait dengan alokasi anggaran. Artinya ada kekhawatiran terhadap potensi pemborosan dana negara dalam proyek ambisius tersebut.
"Harus diawasi ketat dan disesuaikan terutama soal anggarannya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN," kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia juga menekankan peringatan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai risiko ketidakefesienan. Kata dia, Prabowo meminta jangan sampai pembangunan IKN tidak efisien, apalagi kalau sampai ada kebocoran anggaran.
"Sekali lagi penekanan dari bapak Presiden (Prabowo Subianto), jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran anggaran," ujar AHY.
Selain itu, AHY tak menutup mata bahwa proyek IKN bukanlah satu-satunya prioritas. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih punya segudang proyek strategis lain yang menuntut perhatian dari pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
"IKN adalah proyek besar, tapi kita juga tahu ada banyak proyek strategis nasional lainnya yang perlu perhatian dari pemerintah dan sama besarnya. Jadi, timeline pembangunan IKN harus terus disesuaikan," imbuhnya.
Kendati demikian, AHY mencatat bahwa pembangunan di IKN telah mencatat beberapa kemajuan, terutama untuk lembaga eksekutif seperti Istana Negara yang diresmikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.
Sedangkan untuk pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan judikatif, menurut dia masih jauh dari proses penyelesaian. Katanya, hal ini harus menjadi prioritas sebelum mengerjakan pembangunan untuk fungsi-fungsi lainnya.
"Kelanjutan pembangunan IKN ini lebih diprioritaskan menghadirkan gedung untuk legislatif misalnya. Jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga judikatif," kata AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku diarahkan oleh Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan gedung parlemen terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan untuk fungsi-fungsi pemerintahan lainnya, maupun fungsi bisnis di IKN.
"Ini yang saya dengar langsung dari pak Prabowo, ke depan yang diutamakan itu dulu (pembangunan gedung legislatif) sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi pemerintahan lainnya maupun fungsi bisnis lainnya," tandas dia. (*)