KABARBURSA.COM - Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,6 miIiar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik nasional. Langkah ini diklaim mampu menekan ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang menguras devisa negara.
Namun, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan tersebut tidak efisien.
Menurutnya, program ini hanya memindahkan instrumen beban keuangan negara tanpa menyelesaikan akar persoalan defisit energi nasional.
"Perpindahan instrumen subsidi tidak identik dengan efisiensi fiskal. Jika negara harus menanggung pengadaan kompor gratis, peningkatan kapasitas daya, insentif tarif, hingga infrastruktur tambahan, maka biaya fiskal tetap besar. Yang berubah hanya nama pos anggarannya saja," ujar Achmad kepada Kabarbursa.com, Kamis, 18 Juni 2026.
Pemerintah mencatat, sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional berasal dari impor dengan nilai devisa keluar mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Angka inilah yang menjadi pemantik pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih ke kompor induksi.
Achmad berpendapat, logika pemerintah keliru mendiagnosis masalah. Masalah utama energi Indonesia bukan terletak pada penggunaan LPG oleh masyarakat, melainkan pada lemahnya produksi energi domestik dan buruknya tata kelola ketahanan energi nasional.
Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti seseorang yang membeli ember lebih besar untuk menampung air dari atap rumah yang bocor.
Menurutnya, langkah tersebut hanya mengatasi gejala di permukaan, sementara kebocoran utama pada ketahanan energi dibiarkan tanpa perbaikan mendasar.
Belajar dari kegagalan uji coba program serupa di Solo dan Denpasar pada tahun 2022, Achmad mendesak pemerintah untuk beralih ke solusi yang lebih strategis.
"Fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan produksi energi domestik, percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, gasifikasi batu bara yang ekonomis, serta reformasi subsidi yang tepat sasaran. Langkah ini jauh lebih relevan daripada memaksa jutaan rumah tangga mengubah kebiasaan memasaknya," pungkas Achmad. (*)