KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti usulan Badan Gizi Nasional soal penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya telah dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Ia juga meminta pemerintah memastikan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana program tersebut.
"Kami mendorong agar laporan penggunaan anggaran diawasi lebih ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran dana. Apalagi dengan isu yang berkembang, dari anggaran Rp71 triliun yang telah disahkan DPR, ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan kini ada permintaan penambahan anggaran." ujar Nurhadi kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
[caption id="attachment_110717" align="alignnone" width="1361"]
Petugas menurungkan Makanan Gratis Bergizi dari Mobil Box di Halaman SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi Perdana untuk 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Nurhadi juga mencatatkan kendala soal distribusi MBG yang belum sepenuhnya merata. "Masih ada sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses penuh ke program ini. Masalah terbesar terdapat di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang belum memiliki format baku terkait alat dan metode distribusi yang efektif," katanya.
Selain itu, Nurhadi menyoroti pentingnya optimalisasi keterlibatan masyarakat lokal, termasuk UMKM dan petani, agar program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi komunitas setempat.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bahan baku dan pengolahan makanan dalam program tersebut. Menurutnya, kasus keracunan yang diduga berasal dari makanan MBG harus menjadi perhatian serius. Nurhadi meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mendorong Badan Gizi Nasional dan pihak terkait untuk mempercepat dan memastikan program MBG berjalan tepat sasaran. "Kami ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat," katanya.
Distribusi Tidak Terkontrol
[caption id="attachment_110709" align="alignnone" width="2560"]
Mobil Pengangkut Makan Gratis Bergizi parkir di Halaman SD Negeri Cilangkap 3 Depok, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi Perdana untuk 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foyo: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti persoalan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut adanya distribusi yang tidak terkontrol, bahkan sempat terindikasi penyaluran makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.
Hal ini senada dengan laporan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyaluran MBG yang tidak sah. Menyikapi kondisi tersebut, Lalu mengusulkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program MBG.
Menurutnya, digitalisasi melalui platform khusus yang mampu memonitor dan mencatat laporan distribusi secara real-time sangat diperlukan, sehingga segala kekurangan dalam penyaluran dapat terdeteksi lebih cepat dan diperbaiki.
“MBG ini harus segera membuat platform digital. Harus digitalisasi sehingga nanti laporan-laporan seperti tadi itu bisa real time, kekurangan-kekurangan kita bisa lihat dan Komisi 10 hari ini belum bermitra dengan stakeholder yang terlibat di MBG,” ujar Lalu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
[caption id="attachment_110734" align="alignnone" width="1476"]
Sejumlah Guru SD Negeri Cilangkap 3 Depok membawa Makan Gratis Bergizi ke Kelas masing-masing, Senin (6/1/2025). Makan Gratis Bergizi Perdana untuk 724 Murid dari kelas 1 sampai 6 di hadiri Menteri Infokom RI, Mutia Hafid. Foyo: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Lalu juga meminta sekolah berperan aktif dalam mengawasi program MBG. Menurutnya, kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah harus bertanggung jawab langsung atas kualitas makanan yang diterima siswa. Dengan keterlibatan ini, jika terjadi masalah seperti keracunan atau makanan yang tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Obyek dari MBG ini kan sekolah. Penanggung jawab tertinggi yang ada di satuan pendidikan itu ya kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Lalu mengatakan Komisi X meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem penyaluran MBG agar kualitas makanan yang diterima oleh siswa lebih terjamin dan aman.
“Kalau terjadi apa-apa seperti keracunan, dan sebagainya itu ya pihak sekolah juga bisa dilibatkan untuk mencari solusi atas hal-hal tersebut,” kata Lalu.