KABARBURSA.COM - Pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos) untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar antara Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa kenaikan anggaran perlindungan sosial yang diberikan pemerintah akan memberikan dampak pengurangan pada anggaran belanja subsidi lainnya, seperti subsidi pupuk dan subsidi non-energi.
"Yang saya lihat ada kemungkinan belanja subsidi akan dikurangi di subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan pemerintah ke depan lebih banyak menggunakan instrumen perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat," jelas Nailul kepada Kabar Bursa, Kamis, 22 Agustus 2024.
Lanjutnya, Nailul juga melihat pemerintah akan membiarkan harga beras mengalami kenaikan dan memanfaatkan penyaluran bansos, termasuk bansos beras, untuk membantu kelompok masyarakat yang terkena dampak.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lemahnya daya beli masyarakat, yang saat ini perlu dijaga melalui berbagai bentuk bantuan sosial.
"Jadi saya melihat bisa jadi harga beras akan dibiarkan naik dan pemerintah memakai instrumen penyaluran bansos termasuk bansos beras," ujarnya.
Kenaikan dana perlinsos diharapkan dapat menjangkau tidak hanya masyarakat miskin tetapi juga kelompok rentan dan menengah. Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, analis menyatakan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen masih akan sulit tercapai dalam waktu dekat.
"Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, saya masih yakin pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen masih merupakan kehaluan," imbuh Nailul.
Faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk perubahan kebijakan subsidi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, diharapkan dapat diperhitungkan dalam upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Keputusan pemerintah ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan anggaran dan perlindungan sosial, dengan harapan bahwa langkah-langkah tersebut dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Anggaran Bansos ke Prabowo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos) untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun. Penetapan anggaran ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025, yang berlangsung dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari Senin, 20 Mei 2024.
"Anggaran perlindungan sosial pada tahun 2025 diperkirakan akan berkisar antara Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun," ungkap Sri Mulyani, yang juga menjabat sebagai Bendahara Negara.
Sebagai perbandingan, anggaran perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar Rp16,2 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana perlindungan sosial.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah melalui berbagai program unggulan. "Dengan berbagai program unggulan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, mengurangi beban kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial," jelasnya.
Rincian anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2024 meliputi berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta bantuan iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) kelas III dan berbagai bentuk bansos lainnya. Selain itu, subsidi non-energi seperti subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi perumahan, subsidi Public Service Obligation (PSO), dan subsidi pupuk juga akan dialokasikan. Subsidi energi mencakup subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG.
Jika dibandingkan dengan periode pandemi pada tahun 2020, di mana anggaran perlinsos mencapai Rp498 triliun, anggaran perlinsos untuk tahun ini hampir setara dengan anggaran pada masa tersebut, bahkan melebihi anggaran perlinsos saat pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Sementara itu, pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi serta layanan.
Sri Mulyani menambahkan, "Melalui penguatan spending better, yaitu pengeluaran yang lebih baik, diperkirakan belanja negara akan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen terhadap PDB." Dengan proyeksi tersebut, defisit fiskal diperkirakan akan berada dalam kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.