Bahlil Siapkan Relaksasi RKAB untuk Jaga Harga dan Produksi Tambang

KABARBURSA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap mengintervensi kuota produksi pertambangan melalui instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Langkah taktis ini diambil guna merespons ketidakpastian geopolitik global dan menjaga keseimbangan pasar komoditas domestik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah memantau ketat ketegangan di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga komoditas global, termasuk batubara.

Untuk mengantisipasi dampak buruknya terhadap ekonomi nasional, kementeriannya akan menerapkan kebijakan "relaksasi terukur" pada volume produksi.

"Kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPR RI, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Bahlil, strategi manajemen pasokan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, negara, hingga masyarakat luas. Pemerintah berkepentingan menjaga tren harga tetap optimal di tengah kapasitas produksi yang melimpah.

"Idealnya pemerintah, pengusaha, atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," lanjutnya.

Selain merespons pasar global, pengetatan dan pelonggaran kuota RKAB ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengamankan investasi hilirisasi di dalam negeri.

Kata Bahlil, Kementerian ESDM berkewajiban memastikan pabrik pengolahan (smelter) dan industri turunannya tidak kekurangan pasokan bahan baku lokal.

Untuk itu, kalkulasi pemberian izin volume produksi dalam RKAB ke depan harus berjalan sinkron dengan daya serap riil industri nasional.

"Kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya, antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan," pungkas Bahlil.