KABARBURSA.COM - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024 dan akan digantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah spekulasi telah muncul mengenai siapa yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran, Lantas siapa yang akan mengisi kursi menteri keuangan?
Franky Sibarani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap calon kandidat yang berpotensi menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono atau Thomas Djiwandono yang saat ini menjadi wakil menteri keuangan.
"Nah sehingga menurut saya memang harus ditempatkan figur-figur yang bisa, yang pernah mungkin, Saya lihat dengan Pak Tommy ya, Pak Thomas Juwadono," ungkap Franky saat jumpa pers di Apindo Jakarta, Kamis, 11 September 2024.
Lanjutnya, Franky mengatakan siapa pun yang akan menjabat sebagai pembantu presiden nanti, menurut Franky era kepemimpinan Prabowo memiliki banyak PR besar dalam mengolah anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Saya kira dengan performance beliau selama ini saya masih berharap bahwa dia bisa ada titisan dari Bapaknya gitu kan. Dan juga tentunya kan yang bisa melewatinya. Artinya saya melihat bahwa di dalam, kan Apindo juga berinteraksi dengan tim ahli dari Pak Presiden terpilih ya," jelasnya.
Berdasarkan penelusuran Kabar Bursa di laman E-LHKPN KPK, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono belum melaporkan harta kekayaannya setelah menjabat sebagai wakil menteri keuangan.
Sebab itu, KPK memastikan pihaknya akan menyurati Thomas untuk segera melaporkan harta kekayannya sebagai penyelenggara negara.
Bakal Calon Menkeu
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memaparkan rencana strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN 2025, dengan target mencapai Rp2.189,3 triliun.
Thomas, yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto dan disebut-sebut sebagai calon Menteri Keuangan (Menkeu), menjelaskan rencana tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 9 September 2024.
“Untuk tahun anggaran 2025, kami menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun. Untuk mencapai target tersebut, kami perlu strategi optimalisasi,” ujar Thomas Djiwandono.
Strategi yang direncanakan mencakup penguatan sistem melalui penerapan core tax system dengan alokasi anggaran sebesar Rp549,39 miliar. Agar strategi ini berjalan efektif, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pengangkatan dan pelatihan jabatan fungsional, peningkatan dukungan IT dan pemeliharaan, perbaikan proses bisnis, serta penguatan regulasi.
“Strategi kedua adalah meningkatkan kolaborasi di bidang penerimaan negara melalui optimalisasi joint collection dan joint intelligence, serta memperkuat kerja sama perpajakan internasional,” tambahnya.
Langkah selanjutnya meliputi penguatan organisasi dan SDM dengan melakukan fungsionalisasi pegawai, peningkatan kompetensi SDM, penataan ulang kantor pusat dan unit vertikal, serta program secondment.
Strategi keempat adalah perbaikan proses bisnis, termasuk peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak strategis, serta penguatan aktivitas pengawasan pajak dan penegakan hukum.
Strategi terakhir adalah penguatan IT dan data melalui pengumpulan ILAP dan data aktivitas Ditjen Pajak, serta penjaminan kualitas data.
“Pemerintah juga akan memperkuat regulasi di bidang ekonomi, penerimaan, dan kemudahan investasi,” tuturnya.
Selain itu, Thomas membocorkan pembicaraan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di saat keduanya bertemu.
Tommy, panggilan keduanya mengatakan, dalam pertemuan itu tidak dibahas soal kemungkinan Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tidak ada pembahasan sama sekali mengenai posisi itu,” kata Thomas Djiwandono di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Menurutnya, pertemuan tersebut berlangsung antara dua hingga tiga jam dalam suasana hangat.
Pembicaraan keduanya membahas isu-isu substansial, khususnya mengenai APBN 2024 dan RAPBN 2025. “Pertemuannya sangat hangat, dilanjutkan dengan hal-hal yang sangat substantif dan membicarakan APBN 2024 dan RAPBN 2025,” ungkapnya.
Selama periode 2019-2023, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan. Pada 2019, realisasi mencapai 84,44 persen dari target, yaitu Rp1.322 triliun, dan meningkat menjadi 89,43 persen pada 2020 dengan total Rp1.069 triliun. Pada 2021, realisasi mencapai 103,9 persen dari target, dengan total Rp1.277 triliun, dan pada 2022 meningkat menjadi 115,61 persen dengan total Rp1.716 triliun.
Pada 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.867 triliun atau 102,73 persen dari target, dan tahun 2024 ini ditargetkan mencapai Rp1.988,88 triliun.
“Tren realisasi pajak terus meningkat terutama setelah puncak pandemi COVID-19 pada 2020,” jelas Thomas, yang akrab dipanggil Tommy. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.