Bappenas, Kadin, dan Swasta Dorong Gerakan Produktivitas Nasional

KABARBURSA.COM – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia delapan persen yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan investasi dan belanja negara. Kuncinya ada pada peningkatan produktivitas di semua lini, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga individu.

Pesan itu mengemuka pada sesi Charting Indonesia’s Productive State: Building a Whole-of-Society National Productivity Movement dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Para pembicara sepakat, tanpa lompatan produktivitas, mimpi Indonesia menjadi negara maju akan sulit terwujud.

Deputi Perencanaan Pembangunan Makroekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengatakan kebutuhan pendanaan pembangunan lima tahun ke depan sangat besar. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendirian. “Itulah sebabnya, pemerintah hanya membutuhkan 10 persen. Yang lainnya datang dari sektor swasta,” ujar Eka dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, angka itu menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha harus bergerak bersama agar mesin ekonomi berjalan lebih efisien. “Kolaborasi antara pemerintah, dunia akademik, dan swasta sangat penting,” kata Eka.

Ia mencontohkan pengalaman Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki tingkat pendapatan per kapita setara dengan Indonesia. Namun kini jaraknya sudah sangat jauh. “Di tahun 1960 kita memiliki kapital yang sama? Tetapi sekarang, mereka memiliki kapital yang lebih maju. Jawabannya adalah produktivitas,” ujarnya.

Bagi Eka, pelajaran dari negara lain membuktikan bahwa kunci utama lompatan ekonomi bukan sekadar besarnya investasi, melainkan seberapa produktif sistem yang berjalan.

Produktivitas Jadi Jalan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

Ketua Kadin Indonesia Institute Mulya Amri (tengah) menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong produktivitas nasional dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri. Ia menilai pembahasan produktivitas tidak boleh lagi dianggap isu sampingan dalam kebijakan ekonomi.

“Topik produktivitas adalah sesuatu yang inti bagi pertumbuhan. Jika kita ingin mencapai 8 persen pertumbuhan, maka tidak ada cara lain, haruslah l produktivitas,” kata Mulya.

Menurut dia, produktivitas adalah inti dari daya saing nasional. Tanpa peningkatan efisiensi dan inovasi, ambisi pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi slogan. Mulya mengakui, Indonesia selama ini cukup baik dalam menghasilkan dokumen dan rencana kebijakan. Namun tantangan sebenarnya adalah memastikan rencana itu benar-benar dijalankan di lapangan.

“Sekarang produktivitas sudah memiliki Masterplan-nya sendiri, yang mana itu bagus. Kita sangat mahir dalam memproduksi dokumen (kebijakan), dan itu adalah sinyal komitmen kita. Jadi itu adalah sebuah awal. Tapi kita perlu menindaklanjutinya,” ujarnya.

Ia menegaskan dunia usaha siap terlibat lebih aktif dalam agenda produktivitas nasional. Kadin bersama berbagai lembaga riset bisnis ingin memastikan peningkatan produktivitas terjadi dari level paling bawah, yakni tempat kerja.

“Itulah yang perlu kita kerjakan bersama. Kita perlu mengadakan pertemuan rutin untuk mengurai hambatan (de-bottlenecking). Kita perlu melakukan upaya rutin untuk mengukur bagaimana kinerja kita dalam meningkatkan tingkat produktivitas kita. Jadi, sesuatu yang lebih praktis (hands-on), itulah yang kita butuhkan,” jelasnya.

Produktivitas Dimulai dari Individu

Partner sekaligus Indonesia Government & Public Services Leader Deloitte Indonesia Sylvano Damanik (kiri) memaparkan pentingnya peningkatan produktivitas dari tingkat individu hingga korporasi dalam sesi diskusi Indonesia Economic Summit (IES) 2026 bertajuk Charting Indonesia’s Productive State di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Sementara itu, Partner sekaligus Indonesia Government and Public Services Leader Deloitte, Sylvano Damanik, melihat persoalan produktivitas dari sudut yang lebih mikro. Menurutnya, target pertumbuhan delapan persen ibarat gunung besar yang hanya bisa dipindahkan jika semua pihak bergerak bersama.

“Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa dibutuhkan satu desa untuk memindahkan gunung. Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan delapan persen itu sebuah gunung? Saya rasa iya,” kata Sylvano.

Sylvano lantas menekankan produktivitas tidak hanya urusan kebijakan pemerintah atau investasi korporasi, tetapi juga menyangkut perilaku individu. “Produktivitas harus terjadi di semua tingkat. Tidak hanya sektor pendidikan, pemerintah, sektor swasta. Saya rasa kita tidak boleh melupakan peran pemimpin masyarakat, peran keluarga, dan individu itu sendiri,” ujarnya.

Sylvano memberikan ilustrasi sederhana. Dalam sebuah tim beranggotakan 100 orang, sering kali pekerjaan yang sama masih bisa diselesaikan meski jumlah tenaga kerja dikurangi.

Artinya, ada ruang besar untuk meningkatkan output tanpa harus selalu menambah modal atau pegawai baru. “Dengan jumlah sumber daya yang sama, dapatkah kita memproduksi lebih banyak? Di tingkat korporasi atau di tingkat individu, saya rasa kita bisa mendorong lebih banyak lagi, meskipun tanpa tambahan tenaga kerja atau modal,” katanya.

Ia merujuk pada konsep Total Factor Productivity atau TFP, yang menjadi salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi modern. “TFP sebesar 2 persen jika setiap orang melakukan bagiannya, itu rendah,” ujar Sylvano.

Dari diskusi ini, terlihat jelas bahwa perdebatan tentang produktivitas bukan lagi wacana akademis. Tapi adalah kebutuhan mendesak bagi ekonomi Indonesia. Target pertumbuhan tinggi yang dicanangkan pemerintah membutuhkan mesin ekonomi yang lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih terkoordinasi.(*)