KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon Napitupulu. Keduanya membahas Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan ini berlangsung pada Jumat, 8 November 2024, di Menara BTN, Jakarta.
Nixon Napitupulu mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan yang keenam kalinya antara dirinya dan Maruarar sejak koleganya tersebut dilantik menjadi Menteri PKP.
Dalam kesempatan tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa pembicaraan kali ini lebih fokus pada upaya mengoptimalkan akses masyarakat terhadap Kredit Perumahan Rakyat (KPR).
“Ini pertemuan yang keenam antara saya dengan Pak Ara (Maruarar Sirait)," ujar Nixon usai pertemuan tersebut.
Maruarar Sirait meminta agar BTN dapat memberikan solusi agar masyarakat lebih mudah mengakses KPR, salah satunya dengan mengusulkan keringanan pajak untuk sektor perumahan rakyat. Nixon menjelaskan beberapa usulan yang diajukan, termasuk pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen untuk rumah rakyat, penghapusan Pajak Penghasilan (PPH) 2,5 persen, serta retribusi 2,5 persen yang seringkali menjadi beban pengembang.
“Dengan adanya keringanan pajak ini, kami berharap biaya produksi para pengembang dapat turun hingga 21 persen, sehingga harga KPR bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Nixon.
Kesepakatan dengan Kemendagri Bebaskan BPHTB
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga mengungkapkan langkah-langkah strategis yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Langkah ini bertujuan untuk menekan harga jual rumah dan mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
“Jika biaya pembagian tanah dapat dibuat lebih murah atau bahkan gratis, ditambah dengan efisiensi dalam perizinan, maka Program 3 Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet pengembang secara luar biasa,” kata Maruarar optimistis.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah akan melakukan langkah besar terkait retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kata Tito, pemerintah berencana menghapus retribusi PBG khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebuah kebijakan yang diyakini dapat mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
“Dalam waktu maksimal 10 hari, saya akan mengeluarkan surat edaran agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR. Dengan langkah ini, diharapkan tidak akan ada lagi kerancuan terkait pengurusan izin pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Tito.
Konsolidasi Kebijakan dan Dukungan Anggaran FLPP
Sebelumnya, pada Kamis, 7 November 2024, Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan itu membahas soal penyesuaian harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Maruarar mengatakan, pemerintah akan mengupayakan penyesuaian pada beberapa komponen harga rumah, seperti pajak dan pembiayaan, yang dapat mengurangi harga jual rumah.
“Kami harap langkah ini dapat menurunkan harga rumah secara signifikan,” imbuh Maruarar.
Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam pertemuan sebelumnya dengan Wakil Direktur Utama BTN, Oni Febriarto Rahardjo, Maruarar mengungkapkan bahwa jumlah unit rumah yang disalurkan melalui FLPP pada 2023 menurun karena keterbatasan anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, BTN mampu menyalurkan hingga 300.000 unit rumah. Namun, pada 2023 jumlahnya menurun menjadi sekitar 200.000 unit,” kata Oni Febriarto.
Maruarar menegaskan pentingnya kerjasama antara bank-bank BUMN seperti BTN, BRI, Bank Mandiri, dan BNI untuk mencapai target pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat. Kolaborasi ini, menurutnya, akan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun pengembang perumahan.
“Jika BTN, BRI, Mandiri, dan BNI bersinergi, kita bisa menyediakan satu juta rumah untuk rakyat,” ujar Maruarar.
Kendala dalam Program 3 Juta Rumah
Selain itu, Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan tanah dan bahan bangunan yang memadai untuk menekan biaya perumahan. Ia menyarankan agar sebagian tanah dapat diberikan secara gratis untuk mengurangi harga rumah.
Maruarar juga menanyakan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, serta menyebutkan bahwa program ini hanya membutuhkan keberanian dan kemauan untuk segera direalisasikan.
"Program ini sebenarnya hanya butuh kemauan dan keberanian untuk bertindak," tegasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang sedang diupayakan oleh pemerintah, Maruarar tetap optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah dapat terwujud. Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga membantu pengembang dalam meningkatkan kapasitas pembangunan rumah yang layak huni.
“Kami akan terus berupaya agar lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” pungkas Maruarar. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.