KABARBURSA.COM - Bank Indonesia mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 masih dalam kondisi terkendali. Total ULN Indonesia pada periode tersebut mencapai 408,6 miliar dolar AS, tumbuh sebesar 2,7 persen secara tahunan (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan 0,2 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ULN baik di sektor publik maupun swasta.
Dalam siaran pers yang dirilis pada 15 Agustus, Bank Indonesia menyebutkan bahwa ULN pemerintah kembali mengalami kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 191,0 miliar dolar AS, dengan kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), melanjutkan tren kontraksi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitasnya dengan memastikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan fleksibel guna mendapatkan pembiayaan yang optimal dan efisien.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam APBN, pemanfaatan ULN terus difokuskan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Dilihat dari sektor ekonomi, ULN pemerintah mayoritas disalurkan untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen). Posisi ULN pemerintah masih terkendali, dengan hampir seluruhnya berjangka panjang, mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Aliran Keuangan Bersih
Data Bank Dunia menunjukkan perubahan menarik dalam dinamika utang luar negeri Indonesia sepanjang 2010 hingga 2022. Angka-angka yang mencerminkan berbagai aspek ekonomi, termasuk aliran keuangan bersih, dan rasio utang terhadap pendapatan nasional, memperlihatkan tren yang patut dicermati. Bagaimana rincian utang ini? Simak lebih lanjut dalam laporan berikut.
Pada 2022, total stok utang luar negeri Indonesia mencapai USD395,970 juta atau setara dengan Rp5.939 triliun. Rasio utang luar negeri terhadap ekspor adalah sebesar 123 persen, dan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) adalah 31 persen. Pelayanan utang (debt service) terhadap ekspor berada di angka 22 persen, sementara terhadap GNI adalah 5 persen.
Aliran keuangan bersih (net financial flows), termasuk utang dan ekuitas, mencatat angka USD22,552 juta atau sekitar Rp338,28 triliun. Dari jumlah ini, aliran utang bersih (net debt inflows) menunjukkan nilai negatif sebesar USD1,00 juta atau sekitar Rp15,10 miliar, sementara aliran ekuitas bersih (net equity inflows) mencapai USD23,559 juta atau sekitar Rp353,38 triliun. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) Indonesia pada tahun tersebut tercatat sebesar USD1,282,834 juta atau sekitar Rp19.242 triliun, dengan populasi mencapai 276 juta jiwa.
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada Mei 2024 mencapai USD407,3 miliar atau setara dengan Rp6.577,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.150). Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar 1,5 persen yoy pada April 2024.
Erwin Haryono, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi BI, mengatakan peningkatan ini berasal dari utang luar negeri sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta.
Pada Mei 2024, posisi utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar USD191 miliar atau setara dengan Rp3.084 triliun, mengalami kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).
“Perkembangan utang luar negeri ini dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) baik internasional maupun domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” jelas Erwin melalui keterangan resminya, Senin, 15 Juli 2024.
Erwin menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Posisi Utang Luar Negeri
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan APBN, penggunaan utang tersebut terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21 persen dari total utang luar negeri pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).
Posisi utang luar negeri pemerintah tetap aman dan terkendali karena hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,99 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada Mei 2024 tercatat sebesar USD197,6 miliar, dengan kontraksi tahunan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).
Perkembangan utang luar negeri ini terutama disebabkan oleh kontraksi di lembaga keuangan sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).
Secara sektoral, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan total pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.
Utang luar negeri swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen dari total.(*)