KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan penyebab utama masyarakat sulit memiliki rumah bukanlah down payment, melainkan biaya-biaya awal lain. Menurutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi beban besar karena harus dibayar tunai.
"Ada PPN dan BPHTB, itu enggak bisa dicicil, harus cash. Selain itu ada juga biaya asuransi yang kalau dijumlahkan mencapai 20-21 persen," kata Nixon di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024.
Nixon menjelaskan, hal ini sejalan dengan rencana penghapusan PPN 11 persen dan BPHTB 5 persen yang tengah digodok oleh Satgas Perumahan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
BTN, yang ikut memberikan masukan kepada Satgas, juga mengusulkan agar biaya premi asuransi bisa dijamin oleh negara. "Jika premi ditanggung pemerintah, maka sekitar 20 persen dari biaya awal bisa hilang," ujarnya.
Dengan penghapusan biaya tersebut, Nixon meyakini kemampuan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat karena cicilan juga akan lebih ringan. Meskipun baru berupa wacana, Nixon berharap ide ini bisa diterapkan di bawah pemerintahan baru yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.
"Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,”kata Nixon.
Rencana penghapusan PPN dan BPHTB ini pertama kali disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan dan adik Prabowo. Menurutnya, Prabowo berkomitmen memudahkan masyarakat memiliki hunian melalui kebijakan ini.
"BPHTB 5 persen, ini rekomendasi kami untuk dihapus. Jadi, insentif perumahan bisa mencapai 16 persen," jelas Hashim.
Program pembangunan 3 juta rumah tersebut merupakan bagian dari 17 program prioritas yang dijanjikan pasangan Prabowo-Gibran. Dari jumlah itu, 1 juta rumah akan dibangun di perdesaan, 1 juta di perkotaan, dan sisanya di daerah pesisir.
Target Tiga Juta Rumah per Tahun
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki program ambisius di masa pemerintahan mereka, yakni membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Target ini bukan untuk satu periode, melainkan dilakukan tiap tahun selama lima tahun.
"Saya ingin meluruskan, bukan 3 juta untuk satu periode, tapi kita akan membangun 3 juta rumah setiap tahun. Jadi, selama 5 tahun totalnya 15 juta rumah," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis, 10 Oktober 2024.
Dari jumlah tersebut, 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dan 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan. Untuk proyek perdesaan, Prabowo melarang kontraktor besar terlibat.
Hashim menjelaskan, rumah di perdesaan akan dikerjakan oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Prabowo ingin 2 juta unit rumah di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, dan BUMDes," ungkap Hashim.
Program ini, lanjut Hashim, merupakan langkah afirmatif untuk memperkuat kelas menengah. Agar masyarakat kelas menengah dapat bangkit kembali, proyek di desa tidak boleh diserahkan kepada kontraktor besar atau konglomerat. "Dua juta rumah setiap tahun di desa disediakan khusus untuk pengusaha kecil dan kontraktor kecil. Sementara, pembangunan 1 juta rumah di kota terbuka untuk perusahaan besar," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan agar target tiga juta rumah ini tercapai, masalah mendasar seperti bank tanah, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3, dan dana abadi perumahan harus dituntaskan. “Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin,” katanya.
Anggaran Kementerian Perumahan
Hashim Djojohadikusumo sebelumnya telah menguraikan rencana besar pemerintahan Prabowo untuk membangun dan merenovasi jutaan rumah bagi rakyat selama lima tahun ke depan. Dalam perkembangannya, langkah konkret untuk mendukung program ini mulai terlihat dengan wacana pembentukan Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian PUPR. Anggaran besar pun sudah disiapkan guna memastikan kementerian baru ini dapat segera beroperasi dan mengakselerasi pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Hashim menegaskan mengatakan anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu. Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.
“Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.
Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.(*)