KABARBURSA.COM - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, memperingatkan pemerintah era Prabowo Subianto perihal kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami tantangan yang berat. Dia berharap kabinet Prabowo dapat memitigasi sulitnya negara memperoleh pendapatan.
“Harapan saya, kabinet ini menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, pendapatan negara yang agak sulit,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Sanayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kabinet di pemerintahan Prabowo mesti melakukan langkah yang efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dia juga menilai pemerintah ke depan mesti bersikap responsif.
“Harus efisien, harus produktif, kabinet juga harus responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Jangan sampai ada kesan lamban, jangan sampai ada kesan waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan UU tersebut disahkan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dia pun menyebut, beberapa UU di antaranya Omnibus Law.
“Upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Misalnya dalam kita mewujudkan UU Omnibus Law, UU Ciptaker, maupun UU lainnya itu maksimal bisa kita implementasikan ke pemerintahan,” kata Gobel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, Gobel menuturkan, waktu kerja DPR RI tergolong pendek. Pasalnya, masa kerja DPR RI terhambat dengan masa-masa pembatasan saat Pandemi Covid-19.
Ke depan, Gobel berharap DPR RI periode 2024-2029 dapat meneruskan kinerja baik dan menjadi mitra kerja pemerintah yang efektif. Apalagi, kata dia, presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Apa lagi kita mempunyai keyakinan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. Saya yakin itu bisa asalkan kita bisa bekerja sama seperti apa yang kita lakukan selama ini,” kata dia.
Kabinet Prabowo
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan susunan kabinet masih dalam proses simulasi. Hingga saat ini, dia menyebut penentuan kabinet era Prabowo masih sangat dinamis.
Adapun jumlah kabinet era Prabowo digadang-gadang berjumlah 44 kabinet. Sinyal tersebut menguat menyusul pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang disahkan dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. Kendati begitu, Dasco menegaskan belum ada keputusan ihwal jumlah kabinet.
"Jumlah nomenklatur kementerian sampai dengan saat ini masih dinamis. Sehingga kalau ditanya berapa saya belum bisa menjawab dengan pasti berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 30 September 2024.
Lebih jauh, Dasco juga tak menampik finalisasi nomenklatur jumlah kabinet diputuskan beberapa hari sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Nanti mungkin H-5 itu baru bisa tahu dengan pasti nomenklaturnya berapa dan kemudian calon menterinya itu baru akan diumumkan tanggal 20," katanya.
Belum Punya Strategi Jelas
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, menanggapi target ambisius Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen. Menurutnya, Prabowo belum belum memiliki strategi yang jelas. “Untuk saat ini, pertumbuhan 8 persen versi Prabowo sebaiknya diperlakukan hanya sebatas visi misi saja dulu, karena kita belum mendengar secara detail strateginya untuk mencapai itu seperti apa,” katanya kepada KabarBursa.com, beberapa waktu lalu.
Ia pun menilai janji Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam tiga tahun pemerintahannya terdengar sangat diplomatis dan manis, tetapi tidak realistis. Ronny berkaca pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun sudah melakukan berbagai upaya dan strategi selama hampir 10 tahun untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, dia hanya berhasil mencapai angka di kisaran 5 persen.
Ronny mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi terjebak dalam pola yang sama jika tidak ada perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang signifikan. “Jika tidak menghadirkan strategi pembangunan yang revolusioner dan perubahan kebijakan secara signifikan, pemerintahan Prabowo Gibran berpotensi meneruskan tren pertumbuhan di era Jokowi, yakni terperangkap di dalam kisaran 5 persenan,” katanya.
Untuk mencapai target 8 persen, menurut Ronny, pemerintah harus aktif terlibat dalam membangun daya saing sektor manufaktur dan jasa, serta melakukan revitalisasi sektor pertanian dan akselerasi pembangunan sumber daya manusia. “Pemerintah harus mengefektifkan belanja pemerintah di satu sisi dan memastikan bahwa belanja tersebut menghasilkan multiplier effect kepada perekonomian nasional,” katanya.
Ronny lantas mengingatkan pemerintah untuk memerangi korupsi dan pungutan liar secara serius dan berkelanjutan guna menurunkan tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Ia mengatakan angka 8 persen seharusnya tidak hanya diumbar, tetapi juga disertai dengan strategi dan langkah yang jelas untuk mencapainya.
“Indonesia tentu memiliki potensi mencapai itu, jika prakondisinya terpenuhi. Tapi itu di atas kertas dan sudah sejak lama dibicarakan oleh semua orang. Nyatanya sampai hari ini angka tersebut masih berada di atas kertas. Jadi Prabowo sudah tak perlu lalu membaca apa yang sudah ada di atas kertas, tapi jabarkan langkah-langkah untuk mewujudkan angka di atas kertas tersebut,” katanya.(*)