KABARBURSA.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi gizi nasional mulai menunjukkan sisi lain. Di balik ekspansi anggaran yang melonjak, muncul tekanan baru di pasar pangan hingga memaksa pemerintah menghadapi pilihan sulit antara menjaga program sosial atau menahan gejolak harga dan daya beli.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, melihat MBG bukan lagi sekadar program bantuan. Ia telah berubah menjadi aktor baru dalam pasar pangan dengan daya beli besar yang bersaing langsung dengan rumah tangga.
Lonjakan anggaran dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun membuat dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bergerak agresif di pasar bahan baku. Mereka membeli dalam skala besar, langsung ke produsen maupun distributor, demi menjaga efisiensi biaya.
“Makan bergizi gratis menyebabkan terjadinya perebutan antara rumah tangga dengan dapur-dapur SPPG,” kata Bhima dikutip dari Instagram @celios_id, Selasa, 24 Maret 2026.
Dalam logika pasar, tambahan permintaan besar dalam waktu singkat akan mendorong harga naik—terutama jika pasokan tidak bertambah signifikan. Bhima melihat gejala itu mulai tampak, bukan secara nasional, tetapi di kantong-kantong wilayah dengan intensitas dapur MBG yang tinggi.
Di daerah-daerah tersebut, distribusi makanan dalam jumlah besar beriringan dengan kenaikan harga komoditas pangan utama. Telur, ayam, sayur, hingga beras menunjukkan pergerakan yang tidak biasa.
“Terjadi kenaikan anomali dari telur, hayam, sayur, dan juga beras,” katanya.
Sejumlah data memang memberi gambaran bahwa gejala yang disampaikan Bhima bukan sekadar asumsi. Harga telur ayam ras, misalnya, menunjukkan tren kenaikan yang relatif konsisten sejak pertengahan 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pada Januari 2026 harga berada di level Rp32.633 per kilogram, naik 0,17 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini melanjutkan tren dari November 2025 yang sudah lebih dulu naik ke Rp31.645 per kilogram.
Pergerakan itu terlihat kecil dalam hitungan bulanan, tetapi menjadi signifikan ketika dibaca sebagai tren beruntun. Telur, bersama daging ayam, bahkan tercatat sebagai salah satu penyumbang inflasi pada Oktober 2025 saat inflasi umum berada di level 0,28 persen secara bulanan.
Tekanan tidak berhenti pada satu komoditas. Daging ayam dan beras—dua komponen utama dalam menu MBG—juga mengalami pola serupa. Harga ayam ras sempat menyentuh kisaran Rp40.200 per kilogram secara nasional, bahkan melonjak hingga Rp100.000 per kilogram di wilayah Intan Jaya, Papua.
BPS juga mencatat kenaikan harga telur terjadi di lebih dari 150 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Di beberapa wilayah, lonjakan bahkan melampaui batas kewajaran. Di Papua, misalnya, harga bisa menyentuh Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara di wilayah seperti Bekasi, kenaikan mencapai hampir 5 persen atau melonjak ke Rp31.278 per kilogram menjelang lebaran lalu. Angka ini sudah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pada konsumen sebesar Rp30.000.
Pola ini menunjukkan bahwa tekanan harga bersifat tidak merata—terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama yang memiliki aktivitas distribusi dan permintaan tinggi.
Di sejumlah wilayah timur Indonesia, disparitas harga bahkan lebih tajam. Papua Selatan mencatat harga sekitar Rp68.000 per kilogram, sementara Papua berada di kisaran Rp51.000 per kilogram. Pergerakan naik-turun dalam waktu singkat, disertai kesenjangan harga antarwilayah yang lebar, menjadi sinyal bahwa pasar tidak berada dalam kondisi seimbang.
Masalahnya, kata Bhima, kenaikan harga ini terjadi di saat daya beli masyarakat justru sedang tertekan. Artinya, program yang dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan gizi berpotensi menciptakan tekanan baru bagi kelompok yang sama, khususnya kelas menengah bawah.
Situasi menjadi lebih kompleks ketika faktor eksternal ikut bermain. Bhima mengingatkan, jika terjadi lonjakan harga energi global—misalnya akibat krisis geopolitik Timur Tengah—dampaknya akan langsung terasa pada biaya logistik dan operasional program MBG. Kenaikan biaya ini pada akhirnya akan memaksa penyesuaian di tingkat paling bawah, yakni porsi makanan yang diterima siswa.
“Yang akan dipertaruhkan adalah porsi makan yang lebih kecil,” ujarnya.
Di titik ini, efektivitas program mulai dipertanyakan. Ketika biaya naik dan porsi turun, tujuan awal MBG sebagai intervensi gizi bisa tergerus. Lebih jauh, Bhima melihat persoalan ini sebagai dilema kebijakan yang lebih besar. Pemerintah, kata dia, tidak bisa menghindari pilihan prioritas ketika ruang fiskal terbatas dan tekanan ekonomi meningkat.
Di satu sisi, MBG membutuhkan anggaran besar untuk terus berjalan. Di sisi lain, subsidi energi menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat luas. “Pilihannya adalah kita moratorium makan bergizi gratis dan fokus untuk subsidi energi dulu,” ujar Bhima.
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan, pemerintah saat ini menanggung dua beban besar sekaligus. Di satu sisi, subsidi energi pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp210,1 triliun. Namun jika ditarik ke tahun sebelumnya, total subsidi dan kompensasi energi bahkan menembus Rp394,3 triliun.
Di saat yang sama, program Makan Bergizi Gratis diperkirakan menyedot Rp335 triliun. Angka yang, dalam konteks belanja negara, tidak lagi bisa dianggap sebagai program tambahan, melainkan sudah masuk kategori belanja utama. Dua pos ini berdiri berdampingan dalam APBN, membentuk tekanan ganda antara pangan dan energi.
Masalahnya, berbeda dengan program sosial yang relatif bisa dikendalikan dari sisi desain, belanja energi sangat bergantung pada faktor eksternal. Harga minyak dunia menjadi variabel yang sulit diprediksi, sekaligus paling menentukan.
Dalam perhitungan pemerintah, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel berpotensi menambah beban anggaran hingga sekitar Rp10 triliun. Dalam skenario ekstrem, lonjakan harga minyak global bisa mendorong tambahan beban hingga Rp150 triliun dalam setahun.
Artinya, satu guncangan di pasar global dapat langsung menggerus ruang fiskal domestik. Di titik ini, tekanan tidak hanya terjadi di atas kertas anggaran. Ia merambat ke sektor riil, terutama melalui jalur energi.
Dalam konteks ini, dilema yang disampaikan Bhima menjadi semakin konkret. Pemerintah tidak hanya memilih antara dua program, tetapi juga antara dua sumber tekanan ekonomi. Pilihan itu, pada akhirnya, bukan hanya soal anggaran, tapi juga menyangkut arah kebijakan ekonomi soal bagaimana negara menyeimbangkan antara intervensi sosial dan stabilitas makro.
“Pemerintah kira-kira mau pilih yang mana? MBG, subsidi energi?,” kata Bhima.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.