KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025, di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kesiapan untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk merealisasikan pembangunan rumah rakyat. Menurut Ara, program tersebut mencakup pembangunan rumah yang bersifat gratis maupun berbayar.
"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, 11 Desember 2024
Penyerahan DIPA juga menjadi penanda pengalokasian belanja negara melalui APBN 2025 yang mencapai Rp 3,621 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, alokasi anggarannya sebesar Rp 2,701 triliun, yang akan digunakan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Salah satu pos utama dalam anggaran ini adalah pembiayaan kementerian, termasuk Kementerian PKP, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun mendatang.
Tidak Semua Rumah Gratis
Adapun, dalam menanggapi kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menilai Program 3 Juta Rumah dapat membuat rakyat menjadi malas, Ara menegaskan bahwa tidak semua rumah dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.
"Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebagian pembangunan rumah gratis didukung oleh kontribusi para pengusaha. "Memang ada sebagian rumah gratis dari teman-teman pengusaha, itu untuk yang membutuhkan. Tapi jumlahnya enggak banyak, kebanyakan tetap berbayar," tambah Ara.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Dalam rapat bersama DPD RI, Ara menyampaikan keinginannya agar kementerian berpikir lebih kreatif untuk mencapai target ambisius tersebut.
Meskipun Ara mengungkapan sebenarnya bisa saja menyerah dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun sekitar 250.000 rumah. Ia pun cukup melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalan mencapai target 3 juta rumah disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
"Bagi saya, yang paling mudah adalah menjalankan saja anggaran Rp 5 triliun itu. Lalu awal tahun depan saya bilang ke Pak Prabowo, tahun 2026, ‘Pak, ini gagal karena uangnya enggak ada.’ Padahal kita sudah tahu dari sekarang kalau anggarannya memang enggak cukup. Kan gampang saja ngomong begitu," ujar Ara.
Dukungan Lintas Sektor
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.
Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.
“Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 11 Desember 2024.
Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.
Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.
Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.
Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.(*)