KABARBURSA.COM – Di tengah risiko tekanan fiskal, kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara kembali menjadi sorotan seiring perannya menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Pemerintah menilai DMO sebagai instrumen pengaman kebutuhan domestik, sementara pengamat mengingatkan adanya potensi beban anggaran yang harus dikelola secara hati-hati.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 persen dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik kelistrikan dan non-kelistrikan, sementara 65,1 persen atau sekitar 514 juta ton diekspor, dan sisanya dialokasikan sebagai stok.
Penerapan DMO batu bara selama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menahan gejolak harga energi domestik, khususnya untuk pasokan pembangkit listrik. Di sisi lain, kebijakan ini juga berkaitan dengan mekanisme kompensasi yang berpotensi berdampak pada keuangan negara.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menuturkan bahwa DMO pada dasarnya berfungsi sebagai alat stabilisasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga, terutama di tengah fluktuasi harga global.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi fiskal karena pemerintah harus menanggung selisih harga dan kompensasi kepada pelaku usaha.
Menurut Ibrahim, potensi beban fiskal dari DMO tidak bisa diabaikan, meski pemerintah disebut telah melakukan perhitungan sebelum menetapkan kebijakan.
Ia menilai DMO tetap membawa implikasi anggaran, terutama ketika harga batu bara global bergerak turun atau tidak lagi berada di level tinggi seperti pada periode sebelumnya.
“Kalau DMO ya pastilah, pasti akan jadi beban fiskal juga. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus,” ujar Ibrahim.
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan telah memperhitungkan dampak tersebut agar stabilitas fiskal tetap terjaga, mengingat peran batu bara masih signifikan dalam bauran energi nasional. Dalam pandangannya, DMO menjadi dilema antara menjaga pasokan dan harga energi domestik dengan konsekuensi terhadap ruang fiskal negara.
Seiring tren harga batu bara global yang cenderung melandai dan transisi energi yang terus didorong, kebijakan DMO dinilai akan tetap menjadi instrumen penting. Namun, efektivitasnya sebagai penjaga stabilitas energi sekaligus dampaknya terhadap fiskal negara akan terus diuji dalam beberapa tahun ke depan.(*)