Logo
>

DPR Desak Pemerintah Lindungi Peternak Lokal dari Dampak Impor Sapi

Ditulis oleh Dian Finka
DPR Desak Pemerintah Lindungi Peternak Lokal dari Dampak Impor Sapi

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor dalam lima tahun ke depan tidak merugikan peternak lokal. Program impor sapi tersebut harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kuota produksi sapi domestik.

    “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

    Adapun diketahui pemerintah akan mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah. Pada tahun 2025, target awalnya adalah impor 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging.

    Kebijakan impor sapi, menurut Teh Rina, dapat memberikan manfaat jangka pendek. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak merugikan peternak lokal dan sektor pertanian domestik dalam jangka panjang. Ia menekankan perlunya jaminan dari pemerintah agar produksi susu dan daging dalam negeri dapat terserap oleh pasar.

    “Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap oleh industri dalam negeri,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

    Pemerintah Indonesia, katanya, telah melakukan impor sapi secara berkala sejak 1980-an. Berbagai jenis sapi impor termasuk sapi bakalan dan sapi betina bunting masuk secara reguler ke pasar dalam negeri. Situasi ini membuat ketergantungan pasokan daging dan susu sapi dari luar negeri cukup tinggi.

    “Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi,” katanya.

    Teh Rina sapaannya, menilai pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis yang fokus pada penguatan produksi lokal dan pemberdayaan peternak. Langkah ini penting agar mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari produk impor.

    “Penguatan kelembagaan peternak dengan membangun kemitraan akan membantu peternak skala kecil dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan,“ katanya.

    Di sisi lain, Teh Rina meminta pemerintah untuk secara proaktif meninjau dan mengevaluasi komitmen perusahaan-perusahaan yang telah berencana mengimpor sapi. Hal ini meliputi memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas dan realistis untuk memenuhi target impor yang telah ditetapkan.

    “Pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap impor sapi, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal,” pungkasnya.

    Impor Sapi Perah

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan penjelasan mengenai negara asal impor sapi perah yang akan mendukung program susu gratis dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

    Sudaryono menyatakan bahwa negara asal impor sapi tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan pengimpor. Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan menentukan secara khusus negara asal impor, tetapi menyerahkan keputusan kepada perusahaan terkait.

    “Asal impor sapi perah akan disesuaikan dengan preferensi perusahaan. Tentunya, perusahaan akan mempertimbangkan negara yang memiliki iklim serupa dengan Indonesia, seperti Meksiko atau Brasil, agar adaptasi sapi lebih mudah. Tapi kita tidak membatasi, semua bisa disesuaikan,” jelas Sudaryono usai menghadiri peluncuran buku ‘Anti-mainstream Bureaucracy’ di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

    Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan, bahwa Kementan hanya berperan dalam memberikan bantuan teknis, seperti pengurusan birokrasi, perizinan, dan penyediaan lahan untuk perusahaan yang ingin mendatangkan sapi perah ke Indonesia.

    Keputusan mengenai asal sapi dan pengelolaannya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan atau pengusaha yang berinvestasi.

    Sudaryono juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, sudah ada sekitar 46 perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam impor sapi perah. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan lokal dan koperasi, dengan komitmen jumlah impor yang bervariasi. Ada yang berkomitmen mengimpor mulai dari ribuan hingga ratusan ribu ekor sapi.

    “Sekitar 46 perusahaan sudah menyatakan komitmen, dengan jumlah yang bervariasi. Ada yang komitmen untuk mengimpor 100.000 ekor, ada yang 50.000, bahkan ada yang hanya 5.000 ekor. Perusahaan lokal maupun koperasi juga ikut serta dalam program ini,” ungkap Sudaryono.

    Hingga saat ini, total komitmen impor sapi perah yang telah diajukan mencapai 1,3 juta ekor. Meski begitu, Sudaryono menegaskan bahwa sapi-sapi tersebut belum tiba di Indonesia, melainkan masih dalam tahap komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut.

    Sebagai bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berencana untuk membuka impor sapi perah dalam jumlah besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu domestik demi mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, pemerintah menargetkan impor sapi perah mencapai 1 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    “Impor sapi perah ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan susu domestik. Saat ini, 80 persen kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor,” kata Agung Suganda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 September 2024.

    Program distribusi susu gratis merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis, yang menyasar anak-anak di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga pesantren.

    Program ini diharapkan dapat menjangkau sekitar 82 juta anak Indonesia, yang akan membutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

    Kebutuhan minimal untuk mendukung produksi susu nasional diperkirakan mencapai 2,5 juta ekor sapi perah. Oleh karena itu, pemerintah membuka impor sapi perah untuk mencapai target tersebut, dengan rencana impor sebanyak 1 hingga 1,5 juta ekor sapi.

    Jika rencana ini direalisasikan, program makan siang dan susu gratis akan disalurkan langsung kepada siswa pra-sekolah hingga tingkat SMA. Harapannya, program ini akan membantu meningkatkan gizi anak-anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam hal penyediaan susu bagi masyarakat.(*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.