Logo
>

DPR Desak Pertamina Tingkatkan Pengawasan BBM Bersubsidi di NTT

Ditulis oleh Dian Finka
DPR Desak Pertamina Tingkatkan Pengawasan BBM Bersubsidi di NTT

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM -  Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak Pertamina memperketat pengawasan sistem penyaluran BBM bersubsidi. Darmadi menekankan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap dugaan masalah dalam penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakibatkan kelangkaan di beberapa lokasi di NTT.

    Kelangkaan BBM bersubsidi telah berlangsung lama di NTT, namun belum ada perbaikan dari pihak berwenang. Masalah ini mencakup wilayah seperti Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo.

    "Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi dan pengawasan yang kredibel. Jangan sampai kelangkaan tersebut berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah," ungkap  Darmadi Durianto, dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

    Menurut Darmadi, kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah NTT mungkin disebabkan oleh ketidakefektifan sistem pengawasan dalam proses distribusi. Ia menilai lemahnya pengawasan ini bisa memicu praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.

    "Sebab praktik kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.

    “BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan," imbuhnya.

    Darmadi menjelaskan, kelangkaan BBM berdampak negatif dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Masyarakat kecil, seperti nelayan dan petani, merasakan dampak dari kelangkaan BBM bersubsidi yang menyebabkan penurunan ekonomi mereka. Belum lagi, kata dia, sektor pariwisata pun ikut terdampak karena kelangkaan juga terjadi di kawasan Labuan Bajo.

    "Kita lihat dampaknya bagi rakyat kecil seperti nelayan, mereka jadi tidak bisa melaut setiap hari. Proses produksi pertanian juga begitu, petani susah mendapat BBM subsidi untuk operasional alsitan. Padahal mereka buat beli BBM subsidi syaratnya aja susah,” katanya.

    “Pariwisata juga kena imbas, padahal untuk transportasi dan kebutuhan di Labuan Bajo, BBM ini sangat pokok. Akhirnya menyebabkan ketidakpuasaan wisatawan, dan menyulitkan pelaku sektor pariwisata dan ekraf, termasuk UMKM,” imbuh Darmadi.

    Darmadi menilai kondisi ini amat meresahkan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, justru menjadi korban praktik korupsi dan ketidakadilan. “BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan. Hak-hak masyarakat kita dibajak oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Darmadi meminta pemerintah berkomitmen mendukung pemberantasan mafia BBM bersubsidi. Dia pun mengingatkan Kementerian BUMN, Pertamina, dan stakeholder terkait memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. "Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” tegasnya.

    “Bayangkan berapa banyak kerugian negara karena masalah ini? Berapa banyak hak masyarakat yang dirampas? Harus ada komitmen kuat dari Pemerintah dan Pertamina serta penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan  penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Darmadi.

    Maju-Mundur Pembatasan BBM Subsidi

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan Bahan BBM bersubsidi.

    Respons Fahmy ini menyusul pernyataan para menteri Jokowi yang hilir-mudik menyatakan pemerintah akan segera membatasi BBM bersubsidi. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembatasan BBM Subsidi akan dimulai 17 Agustus 2024.

    Namun, kata Fahmy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah tidak berencana membatasi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Pada kesempatan lain, Jokowi juga ikut menyangkal pernyataan Luhut.

    “Presiden Joko Widodo juga ikut menyangkal pernyataan Luhut dengan mengatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM Subsidi belum terpikirkan,” kata Fahmy

    Tak berselang lama, Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai dilantik sebagai pengganti Arifin Tasrif mengatakan pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan mulai 1 Okober 2024, akan didahului dengan sosialisasi.

    Pernyataan Bahlil pun turut disangkal Jokowi, yang menyebut belum ada pembahasan mengenai pembatasan BBM bersubsidi. Tak lama setelahnya, Menteri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menyangkal pernyataan Bahlil dengan mengatakan belum ada pembahasan soal kebijakan pembatasan BBM Subsidi.

    “Lagi-lagi Jokowi ikut membantah dengan mengatakan bahwa belum ada rapat khusus untuk memutuskan pembatasan BBM Subsidi. Bantahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya mengindikasikan bahwa Jokowi masih bimbang memutuskan kebijakan pembatasan BBM Subsidi,” kata Fahmy.

    Fahmy menilai Jokowi menaruh kekhawatiran kebijakan pembatasan BBM Subsidi akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat sehingga bisa menurunkan legasi Jokowi sebelum lengser pada 20 Oktober 2024.

    Menurutnya, pembatasan BBM bersubsidi memang berpotensi mengerek harga BBM bagi konsumen yang tidak berhak menerima subsidi, yang secara tidak langsung harus migrasi dari BBM Subsidi ke BBM Non-Subsidi dengan harga lebih mahal.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.