KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menyampaikan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah benar-benar menyentuh angka 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Dalam Rapat Kerja Komisi XI yang berlangsung Selasa 22 Juli 2025, Dolfie mengawali intervensinya dengan meminta data terbaru dari Sri Mulyani soal realisasi anggaran pendidikan tahun lalu.
“Saya ingin tanya Bu Menteri semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20 persen berapa Bu, 2024?” tanyanya. Menkeu pun menjawab singkat, “16,99 persen Pak.”
Menanggapi jawaban tersebut, Dolfie mengangkat kembali fakta sejarah bahwa isu serupa pernah menggiring APBN ke meja Mahkamah Konstitusi.
Ia menyebut gugatan terhadap anggaran pendidikan pernah terjadi pada tahun 2007 dan 2008, saat pemerintah hanya mengalokasikan 18 persen dan 15,6 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
“Ini yang paling menarik ini, APBN kita digugat di MK tahun 2007, 2008. Pada saat itu posisi anggaran pendidikan yang waktu digugat itu 18 persen tahun 2007, 2008 15,6 persen, sekarang kita lihat realitasnya tidak berubah Bu Menteri ternyata,” ucapnya.
Dolfie melanjutkan bahwa tren tersebut terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Ia merinci bahwa pada 2022 anggaran pendidikan hanya menyentuh angka 15 persen, 2023 sebesar 16 persen, dan 2024 sebesar 17 persen. Ia pun menilai bahwa untuk tahun 2025 pun besar kemungkinan realisasi akan stagnan di angka yang sama.
“2022 15 persen, 2023 16 persen, 2024 17 persen, 2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan bisa dipastikan itu juga 17 persen tidak bergerak. saat MK memutuskan APBN harus memenuhi 20 persen APBN, tidak bergerak,” tambahnya.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa tidak tercapainya anggaran pendidikan 20 persen bukan hanya menjadi catatan kelam satu pemerintahan. Menurutnya, dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dua periode Joko Widodo juga gagal memenuhi amanat konstitusi tersebut.
“Sudah dua kali pemerintahan SBY periode. Dua periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru harusnya berubah, jangan sampai kesimpulannya karena menteri keuangannya Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini jadi nggak berubah, kesimpulannya jadi bisa begitu Bu,” tegas Dolfie.
Saat Sri Mulyani mencoba menanggapi, Dolfie meminta waktu untuk menyelesaikan penyampaiannya terlebih dahulu. Ia mengutip langsung isi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengingat bahwa ketentuan anggaran pendidikan merupakan mandat konstitusi yang bersifat final dan tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya.
“Saya belum selesai Bu, saya membacakan dulu putusan MK ya tahun 2007 itu, Undang-Undang Dasar menurut MK kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat Undang-undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan, nah kalau melihat ini Bu ini kan keadilan yang diabaikan ini namanya,” ujarnya.
Ketika Sri Mulyani kembali mencoba menyampaikan jawaban, Dolfie tetap ingin menuntaskan poin yang menurutnya krusial. Ia menggarisbawahi bahwa tanggung jawab perencanaan dan alokasi anggaran pendidikan berada di tangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kan saya belum selesai Bu. Nah karena kewenangan menyusun anggaran 20 persen pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas itu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi Ibu Menteri, itu yang kami ingin tegaskan kembali,” kata Dolfie.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran pendidikan adalah karena sebagian dana masih ditempatkan sebagai cadangan, bukan belanja riil yang langsung digunakan. Ia pun mendesak agar ke depan semua alokasi 20 persen bisa diwujudkan dalam bentuk belanja yang konkret.
“Nah oleh karena itu ke depan 20 persen ini harapan kita semua memasukkan semuanya di belanja tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk direalisasikan, sehingga realisasi 20 persen anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20 persen,” tutupnya.(*)